Nusantarakini.com, Jakarta –
Bila para penyokong korporatokrasi mulai bimbang dan cemas dengan bangkitnya populisme di mana-mana, maka rakyat yang tersadar dari sihir korporatokrasi mulai bergelombang mendesakkan tuntutannya agar korporatokrasi mundur dari sistem politik dan ekonomi. Sebab, penderitaan yang ditimbulkan oleh korporatokrasi ini telah sedemikian luas dan dalam, kendati dengan sekuat tenaga media para penyokong korporatokrasi itu memutar dan menutupi fakta.
Lalu apakah sebenarnya korporatokrasi ini? Korporatokrasi adalah suatu sistem ekonomi dan politik yang dikendalikan oleh korporasi atau paling tidak oleh kepentingan korporasi, kata Adiwarman Kariem.
Sedangkan di Amerika, corporatocracy defined in the New Oxford American Dictionary as “a society…that is governed or controlled by corporations.” In such a society public policy is crafted not to advance the general well being of the people, but to protect, enhance, or create profit opportunities for hegemonic corporations.
Many Americans know that the United States is not a democracy but a “corporatocracy,” in which we are ruled by a partnership of giant corporations, the extremely wealthy elite and corporate-collaborator government officials.
Unite Populists by Rejecting Corporate Media’s Political Divisions
The corporate media routinely divides Americans as “liberals,” “conservatives” and “moderates,” a useful division for the corporatocracy, because no matter which of these groups is the current electoral winner, the corporatocracy retains power. In order to defeat the corporatocracy, it’s more useful to divide people in terms of authoritarians versus anti-authoritarians, elitists versus populists and corporatists versus anticorporatists. Both left anti-authoritarians and libertarian anti-authoritarians passionately oppose current US wars in Afghanistan and Iraq, the Wall Street bailout, the PATRIOT Act, the North American Free Trade Agreement (NAFTA), the so-called “war on drugs” and several other corporatocracy policies. There are differences between anti-authoritarians but, as Ralph Nader and Ron Paul have together recently publicly discussed, we can form coalitions and alliances on these important power-money issues. One example of an anti-authoritarian democratic movement (which I am involved in) is the mental health treatment reform movement, comprised of left anti-authoritarians and libertarians. We all share distrust of Big Pharma and contempt for pseudoscience, and we believe that people deserve truly informed choice regarding treatment. We respect Erich Fromm, the democratic-socialist psychoanalyst, along with Thomas Szasz, the libertarian psychiatrist, both passionate anti-authoritarians who have confronted mental health professionals for using dogma to coerce people.
Dari uraian di atas jelaslah dari mana tiba-tiba populisme yang diadreskan ke gerakan rakyat dinilai oleh Kompas, Tempo dan sejenisnya sebagai ancaman—ya, ancaman bagi mereka sebagai penikmat selama ini dari sistem korporatokrasi.
Bila pada 20 September 2017 Kompas membikin judul Populisme Ancam NKRI, tentu hal itu wajar. Sebab, lumrahnya manusia, Kompas juga bernaluri untuk mempertahankan hidup.
Meningkatnya protes-protes rakyat terhadap praktik-praktik korporatokrasi yang merusak kedaulatan rakyat, tentu mengancam institusi korporat semacam Kompas Group yang sudah demikian hegemonik. Namun agar terlihat populisme itu sebagai hantu yang mengancam semua pihak, bukan hanya Kompas, maka dibawa-bawalah NKRI.
Sayang, zaman pembodohan-mudah, sudah berlalu. Sekarang orang makin kaya dengan perbandingan informasi, sehingga cara-cara semacam itu tidak akan berhasil lagi.
Bila dibedah lebih dalam gejala korporatokrasi ini, maka Jokowi dan Meikarta adalah contoh nyata bekerjanya korporatokrasi itu. Korporatokrasi satu waktu dapat menunggangi dan memanipulasi demokrasi, tapi pada akhirnya dia menampakkan wujud aslinya, misi aslinya, yaitu mengabdi kepada interest korporat, walaupun harus menunggingi kehendak dan kedaulatan rakyat.
~ Kyai Embun
