Nusantarakini.com, Jakarta –
Pemerintahan Jokowi ini memiliki sifat yang aneh. Pemerintahan ini sangat rakus utang, menumpuk utang hingga segunung. Tapi sangat pelit dan medit subsidi.
Berdasarkan data Bank Indonesia (BI), utang Pemerintah Indonesia yang bersumber dari luar negeri hingga kwartal I 2017 mencapai 166,45 miliar dolar atau sebesar 2.213,8 triliun pada tingkat kurs Rp. 13300/US dolar.
Sejak pemerintahan Jokowi berkuasa (kwartal IV tahun 2014) utang luar negeri pemerintah bertambah sebanyak 36,71 miliar dolar atau sebesar Rp. 488,33 triliun.
Selanjutnya utang pemerintah yang bersumber dari surat utang negara (SUN) hingga bulan juni 2017 mencapai 1.658,6 triliun.
Sejak pemerintahan Jokowi (Oktober 2014) jumlah tersebut bertambah sebesar Rp. 551,32 triliun.
Jokowi sejak naik ke tampuk kekuasaan telah menambah utang lebih dari Rp. 1000 triliun lebih. Tahun 2017 ini pemerintah berencana akan menambah utang sebesar Rp. 450 triliun seiring melebarnya defisit anggaran 2,92% PDB.
Maka dengan demikian total utang pemerintah yang bersumber dari dalam dan luar negeri sampai dengan Bulan Juni 2017 mencapai Rp. 3.872,4 triliun.
Sisi lain pemerintah begitu pelit kepada rakyat. Subsidi tahun 2015 diberangus. Sebanyak 75 % persen subsidi BBM langsung dicabut. Harga BBM langsung melejit dan daya beli masyarakat langsung ambruk.
Sepanjang tahun 2016 – 2017 pemerintah setiap 3 bulan menggeregaji subsidi listrik yang mengakibatkan tarif listrik melompat melebihi rata rata tarif listrik di Amerika Serikat, China dan India.
Sekarang pemerintah sedang berusaha melobi DPR agar batas defisit ditiadakan, dengan demikian pemerintah boleh berhutang sepuas puasnya. Padahal meningkatnya utang pemerintah menjadi beban besar bagi fiskal saat ini dan masa yang akan datang dan tak mungkin terbayarkan kecuali jual negara.
Kebijakan pemerintah yang haus dan rakus utang namun pelit dan medit kepada rakyat membuat kita bertanya kemana uang hasil hutang dibawa kabur? Jangan-jangan utang digunakan untuk menyelamatkan para taipan yang sedang sekarat? Kapan penuhnya kantong oligarkhi pemerintahan Jokowi ini? Kalau mengaku utang untuk bangun infrastruktur, nilai infrastruktur yang dibangun Jokowi tidak lebih dari Rp 100 triliun, sementara utang bertambah lebih dari Rp.1000 trilun dan subsidi untuk rakyat semua telah dicabut dan diberangus. Hati hati lo pak Jokowi…semua ada hukumnya… [mc]
*Salamuddin Daeng, Peneliti Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI).
