Nusantarakini.com, Jakarta –
Presiden Jokowi santer dikabarkan akan melakukan reshuffle kabinet jilid III. Kalau itu benar terjadi, maka pos kementerian di bidang ekonomi lah yang harus menjadi prioritas utama. Demikian disampaikan Ketua Presidium PRIMA (Perhimpunan Masyarakat Madani), Sya’roni.
Memang, lanjut dia, pergantian kementerian merupakan lingkup prerogatif presiden, namun suara keresahan publik juga harus diperhatikan. Potret kesuraman ekonomi yang tiap hari menghimpit kehidupan rakyat bukanlah data omong kosong.
“Lihatlah pusat-pusat perbelanjaan baik yang tradisional maupun modern, mayoritas pedagang mengeluhkan anjloknya omset secara drastis, kata Sya’roni kepada Nusantarakini.com, Jakarta, Jumat (14/7/2017).
Sya’roni membeberkan, kondisi tersebut terkonfirmasi oleh pernyataan Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) bahwa penjualan ritel selama puasa dan lebaran menukik tajam. Menurunnya angka penjualan tersebut, sambungnya, disebabkan melemahnya daya beli rakyat akibat berbagai kebijakan perekonomian pemerintah yang tidak pro rakyat.
“Makanya wajar menjelang lebaran tidak ada lonjakan harga terhadap komoditi tertentu sebagaimana yang terjadi pada lebaran-lebaran sebelumnya karena rakyat memang sedang lemah daya belinya,” terang Sya’roni.
Menurut Sya’roni, kelesuan ekonomi juga bisa dilihat dari menurunnya angka pemudik 2017, dimana terjadi penurunan angka 1,3 persen dibanding tahun sebelumnya. Lengkap sudah penderitaan rakyat dengan daya beli melemah mengakibatkan tidak bisa merayakan hari raya Idul Fitri bersama orang-orang tercinta di kampung halaman.
“Tidak perlu disebutkan lagi rentetan kebijakan tim ekonomi yang menyengsarakan rakyat karena hanya akan menambah beban penderitaan rakyat. Cukup sampai di sini, tim ekonomi yakni Menko Perekonomian Darmin Nasution dan Menteri Keuangan Sri Mulyani, harus segera direshuffle,” tegas Sya’roni.
“Jika kedua figur yang menempati kedua pos kementerian tersebut tidak didepak dari Kabinet Kerja, maka reshuffle yang akan dilakukan hanya basa-basi saja, karena hanya akan melanggengkan kebijakan ekonomi yang tidak pro rakyat,” pungkas Sya’roni. [mc]
