Nusantarakini.com, Jakarta –
Kejadian pembunuhan terhadap aparat kemanan negara, seperti pembunuhan anggota polisi di Medan, Sumatera Utara, Ahad silam, kejadian penikaman dua anggota Brimob di Masjid Faletehan, Jakarta Selatan, hanya sekira beberapa meter dari Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia memperkuat dugaan bahwa terorisme merupakan kejahatan terhadap kemanusian, merupakan kejahatan terhadap negara, dan ancaman terhadap kedaultan negara.
Jaringan Nasional Indonesia Baru (JNIB), salah satu Relawan Pendukung Jokowi dalam Pilpres 2014, meminta Pemerintah segera menumpas terorisme dan organisasi yang berafliasi dengan teroris di Tanah Air sampai keakar-akarnya.
Dalam pendekatan penumpasan ini, pemerintah melalui Polri perlu mengutamakan kedaulatan negara dan mendahulukan perdamaian dan dapat mengesampingkan prosedur hukum dan hukum.
Nachung Tajudin, Ketua Umum JNIB, menyampaikan kepada pemerintah, dalam hal ini Polri yang diberi wewenang menjaga ketertiban warga negara sudah saatnya wajib medahulukan perdamaian dan kedaulatan negara.
“Ancaman terorisme di Tanah Air sudah mencapai tahap yang memprihatinkan semua warga negara. Kegiatan terorisme sudah mengancam keutuhan negara dan kebhinekaan di Tanah Air,” tutur Nachung Tajudin kepada Nusantarakini.com, Jakarta, Sabtu (1/7/2017).
Menurut Nachung, pembunuhan dan kekerasan yang dilakukan para teroris, jika tidak ditumpas dari sekarang, akan berlanjut terus menurus, karena pola serupa sudah menjadi metode para teroris dalam melakukan aksinya, dan akan diulangi di masa yang akan datang, melakukan pembunah terhadap aparat kemanan negara dan kekerasan.
“Jika pemerintah masih menggunakan pendekatan pemberantasan terorisme dengan model sekarang, saya anggap gagal karena kejadian terorisme masih terjadi di mana-mana dan muncul setiap tahun,” kritik Nachung.
Ia menambahkan, jika pemeritah tidak menyelesaikan masalah terorisme ini sekarang, maka pemerintah sama saja menyimpan dan meletakkan konflik.
“Dan yang pasti konflik ini muncul menjadi bentuk kekerasan di masa-masa yang akan datang dalam bentuk yang lebih masif dan meluas,” ucapnya.
Oleh karena itu, kata Nachung, sekarang saatnya untuk menumpas dengan pendekatan yang baru, dengan mengutamakan perdamaian dan keutuhan NKRI.
Harli Muin, Kepala Devisi Advokasi JNIB juga berpendapat, para teroris itu melakukan kekerasan pembunuhan dengan direncanakan, terorganisir dalam wadah organisasi, menggunakan senjata api, pisau dan kadang seragam.
“Oleh karena itu, mereka perlu diklasfikasi sebagai combatant, dan didekati dengan pedekatan perang. Para teroris dianggap sebagai musuh yang bertujuan mengancam kedaulatan NKRI dan merusak perdamian yang utuh di negeri ini,” tegas Harli.
Oleh karena itu, karena dianggap perang, menurut Harli Muin, TNI sudah saatnya menjadi tulang punggung utama dala pembratasan terorisme, karena terorisme merupakan ancaman terhadap NKRI.
Nachung Tajudin juga menyampaikan apa yang dilakukan BNPT saat ini gagal total, organisasi yang diberi wewenang melakukan pembasmian teroris ini, sama sekali tidak ada gunanya.
Masalahnya, beber Nachung, mereka melihat pemberatasan terorisme bukan tujuan, melainkan menempatkan pemberantasan terorisme sebagai proyek. Artinya, mereka lebih mengutamakan proyek ketimbang tujuan melenyapkan terorisme.
“JNIB berharap, Pemerintah segera mengambil tindakan menumpas terorisme. Sebagai warga negara, kita butuh rasa aman, yang merupakan kewajiban utama negara untuk menyediakan rasa aman terhadap warga negara, jika tak mau dianggap sebagai negara yang Failed State, Pemerintah segera mengabil langkap cepat,” tegas Nachung mengakhiri keterangannya. [mc]
