Nusantarakini.com, Jakarta –
Rakyat banyak yang mengeluh dengan tingginya tagihan listrik. Bayangkan, untuk Rp50.000 yang ditebus dengan nominal Rp52.000 hanya bertahan rata-rata 4 hari. Padahal sebelum Jokowi naik jadi Presiden, Rp50.000 dapat bertahan 10 hari dengan pemakaian listrik yang sama.
Keluhan soal listrik ini telah disuarakan banyak pihak. Tetapi orang-orang rezim berdalih, soal listrik itu bukan salah mereka sendiri. Itu atas persetujuan DPR.
Lha rakyat tidak mau tahulah itu persetujuannya siapa. Pemerintah dituntut jangan cekik rakyat dari tagihan sistematis lewat listrik demi pundi-pundi pemerintah. Nyatanya pemerintahan Jokowi tetap tidak mengoreksi harga listrik yang mahal.
Di tengah kedongkolan rakyat terhadap pemerintah yang tidak gentle ini, sekonyong-konyong GNPF ajukan rekonsiliasi alias damai.
Tentu orang bertanya, damai apaan dengan pemerintah semacam itu? Rekonsiliasi macam apa itu?
Wajarlah rakyat tidak begitu tertarik dengan manuver GNPF yang beraksi bagaikan partai yang biasanya banyak main jika musim Pilpres datang. Ini musim Pilpres saja masih lama, sudah manuver nggak karuan.
Sejak manuver yang bodoh itu dilakukan, orang mulai tidak respek sama personel-personel GNPF. (gtr)
