Nusantarakini.com, Jakarta –
Ini hari-hari yang berat bagi Jokowi sebagai Kepala Negara dan Pemerintahan. Begitu beratnya sehingga apapun yang beliau lakukan mengandung tanya yang bernilai degradatif.
Dalam daftar Pilkada berbagai daerah yang didukungnya, khusus wilayah dengan populasi besar, semua nyaris kalah. Sumut, Jawa Barat dan terakhir Jakarta menjadi contoh semua itu. Akan halnya Jawa Tengah peran Jokowi terlihat tidak signifikan karena faktor ketokohan Ganjar Pranowo dan basis PDIP yang masif. Ironisnya di tiga wilayah yang kalah tersebut semuanya akibat fight dengan pemilih muslim yang dimotori PKS.
Jadi ada benarnya apa yang dikatakan Gubernur DKI Basuki, sebagaimana yang viral di medsos, Jokowi naik karena pengembang. Dapat diartikan Jokowi bukan produk genuine yang diharapkan masyarakat selama ini, tapi hasil dari the other hand.
Dalam hal pembangunan, jargon Revolusi mental tidak berjalan, bukan karena konsep itu buruk tapi memang karena tidak memahami sama sekali konsep tersebut kecuali jargon : “Kerja….Kerja…Kerja….!”
Di bilangan pembangunan fisik, rangkaian pembangunan infrastruktur yang dibanggakannya khusus infrastruktur jalan raya sesungguhnya bukan konsep baru, karena semua sudah terdesain sejak era Soeharto kemudian disempurnakan oleh Pemerintah SBY.
Dan bahkan SBY menjadikan Program pembangunan infrastruktur bukan sebagai agenda tapi menjadi Tahapan.
Maka siapapun Presiden pengganti tinggal melaksanakan blue print yang sudah dibuat di era SBY.
Suka atau tidak suka itulah kenyataannya. Tol Cipali misalnya adalah hamparan jalan tol terpanjang setelah Jakarta Cikampek, Jagorawi, Jakarta Merak, yang dibangun Soeharto. Pembangunan Tol Cipali yang memiliki kesulitan tinggi dalam mewujudkannya menunjukan bagaimana SBY memang sungguh-sungguh membangun. Dalam hal ini peran Sandi Uno yang sekarang terpilih sebagai Wagub dalam merencanakan dan menyatukan 20 bank besar sebagai pendana patut diapresiasi.
Pun demikian pada proyek infrastruktur yang lain. Waduk Jati Gedhe yang terbengkalai sejak pembebasan lahan dilaksanakan di era Orde baru, berhasil SBY wujudkan, dan Jokowi tinggal meresmikan di awal pemerintahannya.
Sebenarnya saya pada mulanya optimis Jokowi akan lebih mantap memimpin karena performance-nya yang terlihat rendah hati dan cerdas walau terbungkus stylist-nya yang alami. Di kemudian hari saya berfikir ulang dengan persepsi saya itu setelah melihat rangkaian kinerja yang jauh dari ekspektasi.
Infrastruktur dan kehidupan Politik sebagai variabel penting dalam pembanguan di negara demokrasi begitu berserakan, atmosfir politik begitu panas, tidak sedikit parpol saling berkelahi antar selamanya. Bahkan di tingkat Ormas pun KNPI terpecah tiga kepengurusan.
Kehidupan sosial keagaamaan tidak lebih baik dari nasib Parpol. Saling fitnah dan adu domba antar anak bangsa dan sebentar lagi menjadi tabiat kebudayaan yang destruktif jika tidak diselesaikan dengan cara yang tepat dan berkeadilan.
Di sektor ekonomi, negara semakin nyata masuk dalam jeratan rentenir internasional, sementara uang pinjaman tidak jelas kemana larinya. Satu demi satu BUMN tergadai pada rentenir internasional dan para relawan pilpres yang berada di dalamnya tidak terlihat kinerjanya.
Banyak lagi dan banyak lagi untuk disebutkan catatan buram yang melingkupi kinerja Pemerintahan saat ini.
Tak ada kata terlambat buat Jokowi selagi punya niatan untuk memperbaiki nasib negara bangsa ini.
Kita harus kembali pada persoalan yang mendasar sebagai prasyarat pembangunan, yaitu Stabilitas Politik.
Jika Soeharto menerapkan politik fusi atas beragam Parpol yang ada saat itu demi stabilitas pembangunan, dan SBY menerapkan politik harmoni untuk kestabilan atmosfir pembangunan, maka pertanyaannya adalah dengan cara apa Jokowi mendapatkan kestabilan politik?
Tindakan represif selama ini sama sekali tidak menguntungkan dan bahkan semakin menjauhkan perjalanan Negara Bangsa dari pendulum cita-cita Proklamasi.
Jika saat ini sulit ditempuh, saran saya segera move on dengan kembali pada pangkal yang sesungguhnya. Menata Negara Bangsa ini dengan berlandaskan pada UUD 1945 tanggal 18.8.1945 junto 5.6.1959. Hanya itu cara satu-satunya menyatukan Bangsa ini sebelum semua terlambat.
Salam kebangsaan
Randublatung, 3 Mei 2017.
*Cak Mad, Pengamat sosial politik
