Nusantarakini.com, Jakarta –
Kritikan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok kepada Kementerian Dalam Negeri menghapus Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 menjadikan beberapa kalangan tersentak.
Hal ini membuat tanda tanya mengingat santer tersiar kabar akan adanya reshuffle kabinet yang akan dilakukan Presiden Jokowi.
Dikutip Kompas, Ahok melontarkan pernyataan itu di hadapan Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri Eko Subowo, saat acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) 2016, di Balai Kota, Kamis (14/4/2016).
Pada kesempatan itu, Ahok menyatakan itu ide yang bodohnya minta ampun. Menurutnya, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 adalah peraturan usang yang harusnya tidak digunakan lagi.
Setelah melontarkan kritikannya, Ahok kemudian menilai dirinya mempunyai kemampuan untuk menjabat sebagai Mendagri. Acuannya adalah berbagai pengalaman politiknya, yang pernah menjabat anggota DPRD, bupati, anggota DPR RI, hingga pada akhirnya menjadi Gubernur DKI.
“Tolong Pak Dirjen Mendagri, bukan saya kritik ini, Pak. Saya sanggup jadi Mendagri yang baik, Pak. Karena? Saya pernah bikin partai, jadi sekjen partai, dan 2,5 tahun di Komisi II DPR. Saya orang keuangan, soal politik, soal anggaran, saya ngerti,” ujar Ahok seperti dilansir Kompas hari ini.
Kepongahan Ahok tersebut ternyata membuat gerah pengamat sosial dan hukum dari kalangan Tionghoa, Kan Hiung, alias Mr Kan.
“Benar gak nih adanya isu kabar berita Jokowi akan menjadikan Ahok sebagai mendagri? Apakah pantas?” tanya Mr Kan mengawali perbincangan.
Koordinator Jaringan Anti Kejahatan (JAK) ini juga menuturkan, warga DKI Jakarta sudah menyalurkan aspirasinya lewat Pilkada DKI kemarin, dimana perolehannya sementara berkisar 58% suara tidak mengiginkan Ahok jadi Gubernur.
“Ahok tidak pernah terpilih jadi gubernur. Dia kan menjadi gubernur karena meneruskan sisa masa jabatan Jokowi,” tegas Mr Kan.
Menurut dia, segunung kasus korupsi dan dugaan korupsi yang melibatkan nama Ahok masih menjadi pertanyaan besar dan sangat serius bagi masyarakat.
“Hari ini JPU baru membacakan tuntutan terhadap terdakwa Ahok atas sidang kasus tindak pidana penodaan agama. Saya katakan kasus ini dapat berpotensi terjadi perpecahan. Belum lagi menurut pengamatan Saya, Ahok itu mengalami kegagalan besar selama menjadi gubernur DKI Jakarta dan Ahok itu pembohong,” ungkap Mr Kan.
Aktivis Tionghoa pendukung paslon nomor urut 3 Anies-Sandi ini kembali menunjukkan keheranannya terkait kabar berita bahwa Jokowi akan menjadikan Ahok sebagai mendagri.
Mr Kan secara tegas mengatakan bahwa Ahok sangat tidak pantas menjadi mendagri, karena alasan 4 hal: pertama, Ahok masih berstatus terdakwa; kedua, secara etika/moral sudah tidak cocok; ketiga, soal kemampuan dan integritas juga tidak cocok; keempat, terjadi pro kontra yang sangat besar karena suhu politik saat ini pun masih cukup panas.
“Jika sampai terjadi Jokowi menjadikan Ahok sebagai mendagri nanti, menurut pengamatan saya secara politik akan merugikan Jokowi untuk yang kesekian kalinya. Saya sarankan Jokowi mempertimbangkannya secara lebih baik,” pinta Mr Kan menyarankan.
Terkait selesainya pilkada DKI Jakarta, Mr Kan juga mengamati, bahwa saat ini berita yang beredar di media sosial cukup banyak yang ingin menagih janji Ruhut Sitompul yang ingin mengiris kupingnya jika Ahok kalah. Juga ada seorang wanita yang ingin memotong salah satu anggota tubuhnya jika Ahok kalah. Serta ada juga sekelompok orang yang berjanji akan melompat ramai-ramai dari monas.
“Hal ini menurut saya pernyataan yang terlalu sombong. Jadi pertanyaannya kapan akan dilaksanakan ucapan janji mereka ini? Apakah hanya ucapan kosong seperti ucapan Ahok yang suka berbohong?” pungkas Mr Kan mengakhiri perbincangannya dengan tanya juga. (mc)
