Nusantarakini.com, Jakarta-
Perwakilan petani dari pegunungan Kendeng menyampaikan bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyerahkan persoalan perizinan pembangunan pabrik PT Semen Indonesia di Rembang ke pemerintah provinsi Jawa Tengah.
Hal ini disampaikan Gunarti, wakil petani, ke wartawan usai diterima Jokowi di Istana Negara. Menurutnya ketika ditanya oleh petani, jawaban Jokowi adalah mengembalikan keputusan perizinan kepada pemerintah daerah Jawa Tengah.
“Kalau melihat apa yang dikatakan beliau, Pak Jokowi, rasanya saya sudah kehilangan bapak. Ini benak yang kami rasakan dan saya membawa amanah dari desa, kampung kami, dari Jawa Tengah,” kata Gunarti, seperti dikutip Antara News, petang tadi.
Petani Kendeng kecewa, ternyata pernyataan Jokowi hari ini, sama dengan yang disampaikan oleh Kepala Staf Kepresidenan, Teten Masduki kemarin. Menurut Teten, Jokowi tidak akan mencabut izin yang diterbitkan Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo untuk pabrik PT Semen Indonesia di Kendeng, karena merupakan wewenang pemerintah daerah.
“Pemda punya kewenangan buat izin itu. Tidak semua dari Presiden,” kata Teten di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta (22/3/2017).
Gunarti nampak kecewa karena hanya dapat menyampaikan “unek-uneknya” sebentar kepada Jokowi dan memberinya dua tulisan berisi lagu berbahasa Jawa.
“Kami berharap pemerintah pusat dapat membantu petani di daerah yang khawatir tanah pertaniannya kekeringan air jika Pegunungan Kendeng yang merupakan deretan bukit karst dijadikan lahan pertambangan semen,” pintanya.
Menurut Gunarti, masyarakat Pegunungan Kendeng sudah berkali-kali berkoordinasi dengan Pemprov Jawa Tengah pimpinan Ganjar Pranowo agar Pegunungan Kendeng dapat dijaga kelestariannya dari perusakan akibat tambang semen melalui pencabutan izin.
Area lahan persawahan dan lingkungan yang berpotensi terkena dampak negatif akibat penambangan semen terdapat di empat kabupaten sekitar Pegunungan Kendeng yaitu Rembang, Pati, Blora dan Grobogan.
Para petani Pegunungan Kendeng menuntut pabrik semen untuk menghentikan operasi penambangan karena harus menunggu Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS).
“Jangan semua dihitung dengan materi, dengan uang. Karena gunung itu tidak bisa dibikin oleh manusia. Kami hanya bisa merawat, menjaga, dan menggunakan secukupnya,” pungkas Gunarti seperti dilansir Rimanews.com. [mc]
