Nusantarakini.com, Jakarta –
Presiden Jokowi dan rezimnya, mau tidak mau harus melakukan focusing management CSR (Corporates Social Responsibility). Jika tidak, orang miskin itu akan menjadi jargon perlawanan Pribumi kepada Cina. Suara perlawanan Pribumi kian kencang ketika pemihakan rezim Jokowi terus menerus ke Cina, dan rezim umumnya terjungkal oleh jargon orang miskin.
CSR itu bukan dari orang Cina untuk orang Cina, bukan dari orang Pribumi untuk orang Pribumi. Melainkan dari Cina kepada orang miskin, dari Pribumi kepada orang miskin. Hanya CSR satu-satunya instrumentalia yang diwariskan sosialisme di dalam kapitalisme.
Cina mau selamat? Urus dengan benar CSR! Kalau Pribumi tak selamat, memang sudah begitu sejak kemerdekaan. Pribumi perlu dimerdekakan, khususnya orang miskin. Cina tak perlu diselamatkan karena Cina memang belum pernah terjajah sejak 300 tahun silam hingga kini (kecuali Cina Singkawang, Kalbar).
Koordinator pengerahan CSR dari perusahaan Cina, adalah Tommy Winata. Tetapi yang datang ke Artha Graha, Ormas, parpol, dan sejenisnya. Sejak kapan ormas, parpol, dan sejenisnya menjadi orang miskin? Itu salah sasaran. Mereka kelas menengah, bukan orang miskin.
Penyimpangan CSR Teman Ahok
Sebelumnya saya menulis asal usul CSR. Saya sitir petikannya. Bahwa terbukti dana CSR digunakan Teman Ahok untuk kampanye Ahok. Penggunaan CSR demikian bukan saja korup, juga unusual behavior of the firm dalam disiplin ekonomi.
CSR muncul tahun 1990 an di Indonesia berasal dari dialog antara John Maynard Keyns (pengemuka Mazhab Ekonomi Tangan Terlihat) dengan Milton Friedman (pengemuka Mazhab Ekonomi Harapan Rasional).
Keduanya bersumber dari mazhab Neo Classic Adam Smith, pencipta Kapitalisme (hukum pasar).
Bertanya Keyns kepada Friedman, “Siapa yang bertanggung jawab terhadap masyarakat yang tersingkir dari pembangunan oleh system kapitalisme?”
Menjawab Friedman, “Kapitalisme itu sendiri”.
Bertanya lagi Keyns, “Bagaimana caranya?”
Dijawab lagi oleh Friedman “Pajak Negatif”.
Pajak Negatif inilah yang kini disebut CSR (pertanggung jawaban dampak sosial dari korporasi atas pelaksanaan system kapitalisme).
Akhir tahun 1980 Presiden Soeharto membuat ujicobanya mengumpulkan perusahaan terbesar bernama Kelompok Jimbaran dan Prasetya untuk menerbitkan Pajak Negatif.
Sasarannya adalah masyarakat yang tersingkir dari pembangunan yang dalam teori Ilmu Ekonomi
Pembangunan disebut “development trap”. Yakni masyarakat yang terjebak oleh pembangunan. Yaitu masyarakat yang dimiskinkan oleh kegiatan pembangunan oleh sistem kapitalisme.
Mereka dibantu dengan Pajak Negatif, yaitu laba perusahaan yang penerbitannya tidak mempengaruhi harga (pasar) sehingga mampu menolong orang miskin tersebut.
Pembahasan CSR meningkat di seluruh dunia sejak 1990 menjadi metodologi ekonomi pembangunan guna menanggulangi development trap.
CSR untuk Yayasan Teman Ahok, adalah penyimpangan. Dana itu bukan untuk orang kaya. Dana itu untuk orang miskin. Mestinya Menko Kesra dan Menko Ekuin menertibkan CSR yang kini malah dinikmati orang kaya. Akibatnya, yang kaya kian kaya, yang miskin kian melarat.
Pembangunan pun hanya untuk orang kaya. Lalu kapitalisme dicaci maki. Padahal Pemerintahnya yang tak becus menjalankan kapitalisme.
Kekecewaan terhadap praktek kapitalisme oleh rezim dewasa ini menerbitkan gerakan sosialisme yang beroleh sambutan hangat dari penguasa Beijing, dimana rezim Jokowi menjadi proxy-nya.
Secara prinsip, menurut Masdar Farid Mas’udi, negara sosialisme menitikberatkan kepada hak sosial ekonomi rakyat. Sedangkan negara kapitalisme menitikberatkan kewajiban negara (obligation) kepada HAM (hak azasi manusia).
Karena ruling party (partai berkuasa) kini adalah PDIP yang jelas sosialis, logis jika kapitalisme diganti dengan sistem sosialisme. Titik berat itu membedakan keduanya. Sosialisme lebih cocok bagi Indonesia karena sosialisme komunal berakar pada Islam maupun adat di Indonesia.
Mesin Ekonomi Soeharto
Sebagaimana diketahui Presiden Soeharto mengelola pembangunan dengan cara Trilogi Pembangunan Nasional. Setelah mengalami perubahan dalam GBHN, susunan Trilogi itu adalah 1. Pertumbuhan Eonomi, 2. Pemeratan Ekonomi, 3. Stabilitas Nasional.
Sebelumnya, stabilitas pada urutan kedua. Pada awalnya Stabilitas pada urutan pertama. Itulah gunanya GBHN, negara memiliki blue print, apa yang sudah dicapai, apa yang belum, sebagai target kerja kabinet.
Duit pinjaman soft loan, dikelola dengan profesional oleh sebuah mesin ekonomi yang berisi 166 perusahaan konglomerat. Hanya 14 perusahaan yang pribumi.
Lalu labanya, diaggregator menjadi tetesan untuk semua orang yang disebut metodologi trickledown effect (menetes). Cina-cina ini sengaja dibesarkan oleh Soeharto.
Jadi ada modal pembangunan diserahkan kepada Cina. Yaitu mesin ekonomi tadi. Dana ini, intangible dan tangible sangat dilidungi oleh Soeharto. Tak bisa dibawa kabur ke Cina karena hubungan diplomatik telah putus sejak 1965 oleh keterlibatan Cina Daratan dalam pemberontakan PKI. Cina juga dilarang masuk ke birokrasi, militer, dan politik. Konsesi mereka hanya ekonomi.
Ketika domino effect masuk Juli 1997, mesin ekonomi terpukul. Sebagian bangkrut. Namun ketika Soeharto terjungkal dari kekuasaan, tembok modal di mesin tadi ikut rubuh. Isinya dibawa kabur Cina dan kepemilikannya menjadi milik Cina tadi.
Pernyataan ABRI 1998, ialah 82% kekayaan negara dikuasai kongmerat mesin ekonomi tadi, dan 64% dari PDB. Bukan main besarnya. Pernyataan ini yang memicu tragedi 13 Mei 1998 dan membuat Presiden Soeharto lengser 21 Mei 1998.
Tidak satupun instrumen orang miskin yang dikelola Rezim Jokowi saat ini, kecuali aggregat return to scale yang tak sukses tadi. Mestinya Menteri Keuangan Sri Mulyani yang jagoan ekonomi pasar berusaha memahami orang miskin.
Yaitu menagih dan mengelola dengan pruden tanggung jawab korporasi terhadap orang miskin (CSR). Selama ini tidak dikelola, mau-maunya Tommy Winata kemana dana CSR itu mau ia berikan.
Terakhir yang heboh, dana CSR digunakan oleh Teman Ahok, dan jika Ahok terpilih jadi gubernur akan dibuat untuk membangun makam Mbah Priok. Gawat. Mau membangun orang miskin malah membangun makam orang mati. Ngaco Ahok.
Dana CSR itu adalah dana di wilayah Dinas Perpajakan. Wilayah Menteri Keuangan. Namanya saja pajak negatif.
Jadi, selain nguber Rp 1.100 triliun di luar negeri, Tax Amnesty, sudah masanya Dinas Pajak mengurus orang miskin, Tax Poverty. Sama toh.
Ukuran kesenjangan dari rasio gini, tidak memuaskan Faisal Basri. Yang benar menurut Basri, adalah ukuran dari pengeluaran.
Jika berangkat dari indikator pengeluaran, jauh lebih heboh daripada rasio gini. Padahal rasio gini saja sudah di atas 47% untuk kategori 1. Tetapi hal itu hanya berbasis pada pasal 33 UUD 45.
Bukan langsung orang miskin. Sama dengan pertambahan nilai aggregasi ekuilibrium laju pertumbuhan – tabungan – dan investasi dalam return to scale (efisiensi pembangunan).
Saat ini, 80% ekonomi nasional dikuasai Cina. Walau mesin ekonomi Soeharto menguasai 82% kekayaan negara, jauh lebih bagus karena mesin itu sendiri milik kekuasaan. Sekarang tidak. Tapi kekuasaan yang menjadi milik Cina.
Saya kutipkan tulisan Eddy Junaidi mengenai Cina dan CSR berikut.
Kiprah China’s Overseas dimulai tahun 1991, dikoordinasi oleh Lee Kuan Yew. Diadakannya ‘World Overseas China’s Conference’ di Singapura untuk mengumpulkan pengusaha Cina, dihadiri oleh 800 taipan dari 30 negara termasuk Indonesia. Kemudian dilanjutkan dengan konvensi Hong Kong 1993, yang dihadiri 1000 pengusaha besar Cina, dan 40 orang dari Indonesia.
Tercatat Liem Sioe Liong (Salim Group), Eka Tjipta Widjaja (Sinar Mas Group), Mochtar Riady (Lippo), Tan Siong Kie (Rodamas), Ciputra (Ciputra Group), Usman Admadjaja (Grup Danamon), Syamsul Nursalim (Gajah Tunggal), Peter Sondakh (Rajawali), Budi Hartono (Djarum), Sugianto Kusuma (Agung Sedayu), Trihatma Haliman (Agung Podomoro), Sofyan Wanandi (Gemala), Bob Hasan (Nusamba Group), William Soerjadjaja (Astra), Susilo Wonowidjojo (Gudang Garam), Benyamin Setiawan (Kalbe Farma), Murdaya Poo (Berca Retail Group), Soekanto Tanoto (RGM), Henry Pribadi (Napan Group), Prayogo Pangestu (Barito Pacific Timber), Joko Tjandra (Mulia), Husein Djojonegoro (ABC Group), Osbert Lyman (Lyman Group), Samadikun Hartono (Modern Group), dan lain-lain.
Adapun tokoh dari para taipan dunia yang paling disegani dari China’s Overseas, adalah Li Ka-shing sebagai pengusaha terkaya Asia, yang juga investor Pelindo bekerja sama dengan Grup Kalla.
Soeharto setelah gagal dengan program ‘Ginandjar Boys’, lalu mencoba dengan berbagai program UMKM dan Bapak Angkat, namun relatif dianggap tetap kurang berhasil.
Pertemuan Tapos dan Jimbaran
24 September 1995, Soeharto mengundang puluhan pengusaha Cina di Tapos, dimana substansi pertemuan adalah menghimbau para konglomerat agar menyisihkan keuntungannya untuk pengentasan kemiskinan rakyat Indonesia. Hal ini didasari dengan kekhawatiran dalam hal kesenjangan, karena Soeharto sudah ingin di pembangunan Indonesia tahap II Orde Baru agar dalam Trilogi pembangunan, yaitu: pemerataan pembangunan menjadi prioritas disusul pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional.
Soeharto sudah bertekad membawa Indonesia ‘lepas landas’ karena sudah menjadi salah satu Macan Asia (1992), sebanding dengan Korea Selatan, Singapura, India, Thailand, dan Malaysia, sehingga negara BRICS (Brazil, Rusia, India, Cina, dan South Africa) sudah melihat. Jika berkembang, Indonesia adalah target persekutuan berikutnya untuk mengimbangi keberadaan G20 dunia dengan negara berkembang.
Pada pertemuan Tapos akhirnya Soeharto memaksakan 2,5% menjadi skema CSR (Corporate Social Responsibility) yang kita kenal saat ini. Tercatat ada beberapa konglomerat yang agak menolak saat itu, seperti Liem Sioe Liong, Sofyan Wanandi, dan William Soeryadjaya, dengan alasan beban ekonomi konglomerat sudah besar dengan sistem Bapak Angkat, sekarang disuruh menyisihkan sebagian lagi hartanya.
Soeharto marah, khususnya ketika Bank Summa (milik putra William Soeryadjaya) tidak ditolong, dan saham Astra dijual dengan hostile take over (pengambilalihan paksa) oleh pengusaha Prasetiya Mulya. Kita mengetahui bahwa Astra sahamnya blue chip dijual untuk komitmen William membantu putra tertuanya, Edward Soeryadjaya yang bangkrut. Hal ini sempat dibela oleh Prof. Soemitro Djojohadikusumo (besan Soeharto dan sahabat William Soeryadjaya) yang konon membuat hubungan Soemitro dengan Soeharto memburuk kala itu.
Jika melihat dasar 2,5%, Soeharto berpikir waktu itu semacam zakat dalam Islam. Apapun, Soeharto punya rekam jejak, sehingga CSR menjadi keharusan walau masih dari kantong ke kantong, seperti CSR pendidikan, banyak konglomerat membentuk yayasan pendidikan, seperti: Lippo (Universitas Pelita Harapan), Ciputra (Universitas Pembangunan Jaya), Agung Podomoro (Podomoro University), Bakrie (Universitas Bakrie). Memang konglomerat penuh akal-akalan, bahkan konon skema CSR direkayasa sebagai sarana pengurang pajak, seperti halnya biaya promosi bagi perusahaan rokok.
‘Pengusaha Tapos’ adalah pengusaha-pengusaha yang juga hadir dalam pertemuan China’s Overseas 1991 di Singapura dan 1993 di Hongkong, di Indonesia dikenal dengan kelompok ‘Jimbaran’ dan ‘Prasetya Mulya’.
Langkah Strategis China’s Overseas
Substansi dasar pertemuan China’s Overseas, adalah bagaimana mensinergikan kekuatan ribuan taipan untuk penguasaan kawasan Asia. Seiring dengan bangkitnya pemerintah Cina, khususnya setelah 2008 dengan terjadinya Subprime-Mortgage (American Property Bubble) yang sempat membuat AS ‘oleng’, dan Cina berjaya dalam perdagangan dunia (pasca 2008).
Sindikasi negara Cina dan taipan China’s Overseas memang unik dan sangat berbeda dengan AS dan pengusaha Yahudi. Karena taipan Cina lebih guyub, keperkasaan Cina di perdagangan dunia sangat ditunjang keberadaan China’s Overseas, seperti keberhasilan Cina menguasai Afrika dengan skema ‘Turnkey Porject Management’. Dengan skema satu paket: investasi dengan SDM dari high level management sampai dengan buruh, bahan baku, teknologi, dan pengelolaan manajemen menjadi satu syarat dalam investasi dengan negara-negara Afrika, termasuk investasi sebagian proyek infrastruktur dan properti di Indonesia.
Dalam setiap peluang Cina akan manawarkan kepada pengusaha-pengusaha swasta Cina jika BUMN Cina tidak tersedia perusahaan kompetitif di setiap sektor yang dimasuki. Sebagai contoh, produk Wings (Indonesia) telah menjadi raja ritel di Afrika. Perusahaan yang dimiliki taipan Indonesia Eddy William Katuari yang juga salah satu dari 15 orang terkaya di Indonesia, yang estimasi asetnya saat ini mencapai USD 1,73 miliar atau setara Rp24 triliun. Saat ini produk-produk Wings di supermarket negara-negara Afrika seperti produk Unilever di Indonesia.
Sindikasi pengusaha China’s Overseas dengan keberhasilan Cina menjadi akseleratif karena saling menunjang. Salah satu kesepakatan antara taipan pada pertemuan China’s Overseas tahun 1991 adalah membahas disparitas harga tanah dan properti di Indonesia dengan negara-negara tetangga seperti Singapura, Malaysia, dan Thailand. Sesungguhnya tidak rasional karena daratan Indonesia yang begitu luas tentu wajar saja harganya murah.
Tapi sikap oportunistik pengusaha Cina dari Indonesia menanggapi positif hal tersebut, tercatat Agung Podomoro (Trihatma Haliman), Muktar Widjaja (Sinar Mas), Djan Faridz, Aguan Sugianto Kusuma (Agung Sedayu), Ciputra, dan beberapa pengusaha properti lainnya, melihat sebagai peluang memperoleh investasi dari rekan taipan China’s Overseas. Maka diupayakanlah pemikiran untuk reklamasi pantai utara Jakarta, dan Land Banking di Jabodetabek. Ciputra lebih dahulu dengan mengundang beberapa pengusaha mewujudkan Pantai Indah Kapuk (PIK), Pantai Mutiara (Podomoro), dan beberapa grup properti memenuhi properti mewah di pantai utara Jakarta (1990-an).
Sebagian melobi pemerintah untuk dapat diwujudkan reklamasi skala besar. Akhirnya dorongan dan tekanan segala cara pada era Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo (1997–2012) lahirlah kebijakan reklamasi pantai utara, namun karena ada gugatan, sempat terhenti.
Pada era Joko Widodo sebagai Gubernur DKI Jakarta (2013), proyek itu terwujud karena Ahok (Wakil Gubernur) bertindak sebagai operator. Dari rencana 17 pulau pengembag yang diberi ijin adalah Aguan Sugianto Kusuma (Agung Sedayu) dan Trihatma Haliman (Agung Podomoro), yang akhirnya diberhentikan sementara karena melanggar Undang-Undang dan lingkungan hidup.
Dengan proyek reklamasi ini, tidak satu meter pun rakyat dapat menikmati pantai utara sepanjang 25,5 km secara gratis. Sungguh ini pelanggaran konstitusi yang tidak diributkan oleh rakyat Indonesia.
Presiden Joko Widodo ketika memanggil Rizal Ramli (Menko Maritim), dan Susi Pudjiastuti (Kemen KKP), justru meminta para menterinya mengalah karena Undang-Undang adalah buatan manusia, jadi bisa diubah. Berikutnya seperti kita ketahui, Rizal Ramli mengundurkan diri, sehingga terindikasi bahwa Joko Widodo terlalu membela Ahok dan taipan pengusaha reklamasi. Konon, taipan-taipan tersebut yang mendukung finansial Joko Widodo, baik untuk Pilkada DKI Jakarta 2012, maupun Pilpres 2014.
Hal ini menjadi masalah bagi pemerintah Joko Widodo, ketika rakyat (Islam) menolak Ahok sebagai kandidat Gubernur DKI Jakarta 2017–2022, karena dianggap, dan saat ini menjadi terdakwa penista agama dan dzalim terhadap rakyat kecil.
Kondisi ini dikuatkan lagi dengan ambisi Joko Widodo untuk membangun infrastruktur, yang disambut baik oleh negara Cina, tentunya dengan skema Turnkey Project Management, seperti yang dilakukan di negara-negara Afrika yang sudah mengalami hal buruk, seperti: Zimbabwe dan Angola yang tidak mampu membayar utang dari Cina, kemudian meminta kedua negara tersebut menggunakan Yuan sebagai mata uangnya. Mudah-mudahan tidak terjadi di Indonesia, apalagi ekonomi Cina sedang mengalami kontraksi negatif terhadap AS, cadangan devisanya sudah di bawah ambang batas psikologi, di bawah USD 3 triliun.
Penguatan China’s Overseas
Pengaturan politik mulai masuk pada tahap kaderisasi etnis Cina sebagai pimpinan politik. Tercatat Ahok, dan di beberapa kabupaten kota di Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Bangka Belitung, dan Sulawesi Utara, etnis Cina mulai “menancapkan kuku” sebagai pemimpin politik (Kepala Daerah).
Bahkan beberapa nama mulai menjadi pengurus parpol seperti: Djan Faridz (PPP), Enggartiasto Lukito (Nasdem), Jan Darmadi (Wantimpres/Nasdem), Rusdi Kirana (PKB) yang juga mendapat bonus menjadi anggota Wantimpres, Moerdaya Poo (PDIP), Hartati Moerdaya (Demokrat), dan yang paling spektakuler adalah Hary Tanoesoedibjo (MNC Group) yang dinilai bukan kelompok China’s Overseas tapi karena lebih dekat dengan Amerika Serikat (AS), yang karena bisnis investasinya membuat dia menjadi salah satu partner bisnis Donald Trump di Indonesia, mendirikan Partai Perindo.
Kelembagaan China’s Overseas Affairs Office (OCAO) dan China’s Overseas Exchange AISC adalah organisasi yang dibentuk pemerintah Cina, yang pertama menyelenggarakan “World Federation of Huaqiao Huaren Associations”, menyerukan kepada taipan seluruh dunia dalam rangka memperkuat identifikasi mereka dengan bangsa Cina (2012).
Pada tanggal 2 September 2014 di Beijing, Kementerian Luar Negeri Cina meresmikan “Global Emergency Call Center”, yaitu perlindungan warga Cina dari bahaya di seluruh dunia. Indonesia termasuk yang diperingatkan agar jangan terjadi lagi peristiwa seperti tahun 1998, penzaliman etnis Cina sebagai kerusuhan sosial.
Jelas inilah yang membuat pengusaha Cina sangat berharap terhadap Ahok untuk memulai ekspansi Cina secara ekonomi dengan konsep lebih terstruktur, yakni reklamasi. Jika reklamasi pantai utara Jakarta berhasil diselesaikan, akan menghasilkan 20 juta apartemen yang sebagian ditujukan untuk etnis Cina dari Taiwan, Macao, Beijing, dan Hong Kong, karena dianggap berharga murah. Dengan biaya Rp 3 juta per meter persegi, bisa dijual lagi seharga Rp 20 juta per meter persegi, seperti yang diiklankan Agung Podomoro di kota-kota besar di Cina.
Lee Kuan Yew bisa dikatakan tokoh panutan dari taipan China’s Overseas karena menjadikan Singapura sebagai lambang negara berhasil di dunia, dengan skema etnis Cina Singapura tidak hanya menjadi sentral taipan China’s overseas, tapi juga telah menjadi channel link pengusaha dunia (Yahudi).
Keberhasilan Lee Kuan Yew menggeser etnis Melayu, penduduk pribumi pada awal 1970-an, membuat para taipan Cina berharap pada Ahok sebagai Lee Kuan Yew muda saat ini. Hal ini didukung sepenuhnya oleh Joko Widodo sebagai presiden Republik Indonesia. Konon jika berhasil menjadi Gubernur DKI Jakarta pada 19 April 2017, mereka membuat skenario Ahok menjadi Wakil Presiden mendampingi Joko Widodo pada Pilpres 2019.
Namun, dengan terdegradasinya citra Joko Widodo dan tersandung ‘kasus Freeport’ yang tentu menyeret Donald Trump karena sebagian besar pemegang sahamnya adalah karibnya, pengusaha pendukung partai Republik, termasuk Carl Icahn (Staf Khusus) yang sangat dekat dengan Trump.
Kita tunggu saja tanggapan AS mengenai kasus Freeport, karena kemesraan Jakarta – Beijing membuat risih AS, dan kasus Freeport adalah pintu masuknya.
Kematian Koppasus di Papua dan demonstrasi HAM Papua di tingkat dunia oleh beberapa negara etnis Melanesia, belakangan ini, tidak lepas dari sengketa kasus diversifikasi saham Freeport Indonesia. Sementara, Cina yang dibesar-besarkan pemerintahan Joko Widodo, investasi etnis ini di Indonesia baru terealisir Rp 43 triliun. Sementara Arab Saudi dengan kunjungan Raja Salman sudah ada komitmen investasi senilai USD 9,4 miliar. Cina baru sekadar isu terkait Kereta Cepat Jakarta – Surabaya yang mencapai Rp 100-an triliun, pelabuhan peti kemas di Banten, apartemen, semuanya baru proses ‘alias’ belum ‘riil’.
Akankah Joko Widodo tetap berharap pada Cina yang sedang sulit ekonominya, baru saja Xi Jinping merevisi pertumbuhan ekonominya, dari 6,7% menjadi 6,5%. AS justru dengan the Fed akan menaikkan suku bunga, tentu akan berekses ke dunia, termasuk Cina dan Indonesia (Feb 2017).
*Djoko Edhi Abdurrahman, Mantan Anggota Komisi Hukum DPR
