Nusantarakini.com, Jakarta –
Ahok dipandang mewakili kepentingan para taipan yang merupakan segelintir penduduk yang menguasai ekonomi secara timpang.
Oxpam merilis penelitian mereka terbaru tentang ketimpangan ekonomi di Indonesia. Disebutkan bahwa 4 orang terkaya Indonesia memiliki nilai harta setara 100 juta penduduk Indonesia. Hal ini menegaskan bahwa Indonesia merupakan salah satu negara di dunia yang paling tidak equal dalam tingkat pendapatan penduduknya.
Kendati BPS merilis sebelumnya bahwa gini rasio sudah menurun dari sebelumnya berada di angka menakutkan, yaitu 0,41.
Melihat curamnya ketimpangan kesejahteraan di antara penduduk Indonesia, hal ini harusnya menjadi perhatian semua orang.
Uniknya, Ahok yang dipandang mewakili kelompok masyarakat yang menikmati kesejahteraan tinggi tetap saja didukug PDIP yang dikenal pro wong cilik yang menderita atas ketimpangan ekonomi tersebut.
Seperti yang diketahui secara luas, 10 orang terkaya di Indonesia didominasi oleh etnik Cina. Di samping itu, Ahok diketahui disokong penuh oleh jaringan konglomerat.
Hal ini paradox dengan agenda pemerintah yang mencoba mengurangi lebarnya kesenjangan ekonomi. Jika konglomerat seperti James Riady, Jusuf Kalla dan Luhut Panjaitan terlibat langsung dalam politik pilpres dan pemerintahan, maka sangat meragukan adanya komitmen mengurangi kesenjangan tersebut. Sebab, sebagai pengusaha, mereka tentu akan terus menambah pertumbuhan usaha dan kapital yang mereka miliki ketimbang repot mengurangi gini rasio.
Apalagi terjunnya para konglomerat ke dalam kancah politik jelas hal itu untuk maksud menjamin kelangsungan pertumbuhan kapital mereka dan memaksimalkan cakupan usaha mereka. (sed)
