Nusantarakini.com, Jakarta – Salah satu aspek yang paling mengusik bagi rezim korup hari ini ialah proposal ide solusi kenegaraan yang disusun oleh Habib Rizieq terkait pentingnya pelaksanaan Pancasila yang konsekwen, koheran dengan aspirasi historis penduduk terbesar Indonesia dan berdasarkan fakta historis yang ada.
Kendatipun Pancasila diklaim oleh beragam rezim yang silih berganti di Indonesia sebagai asas penyelenggaraan negara, namun masing-masing memberikan sentuhan dan tendensi sesuai selera dan pemahaman mereka. Inilah yanh digugat oleh Habib Rizieq melalui disertasinya. Dia menawarkan penerapan Pancasila sesuai konsensus yang telah terjadi, yaitu bukan Pancasila 1 Juni, namun Pancasila 18 Agustus yang basis ideologisnya ialah percampuran antara gagasan Soekarno pada 1 Juni dan 22 Juni yang basis filosifisnya dibentuk oleh tokoh-tokoh intelektual dari umat Islam dengan julukan yang terkenal, Piagam Jakarta atau Gentlement Agreement.
Sebenarnya tidak ada yang salah dengan proposal solusi kenegaraan dari Habib Rizieq karena legal dan konstitusional. Namun sangat mengusik dan merugikan bagi rezim yang korup yang berambisi memonopoli basis pemahaman dan klaim kebenaran atas rumusan Pancasila. Tiba-tiba saja secara sepihak, liburan atas perayaan Pancasila dipaksakan waktunya pada 1 Juni, bukan 18 Agustus. Karena dengan demikian, tafsiran 1 Juni-lah yang diakui oleh negara. Dan itu dilakukan tanpa mekanisme musyawarah sebagaimana salah satu prinsip dasar Pancasila itu sendiri. Jadi, melanggar prinsip Pancasila itu sendiri, dong?
Menyadari potensi tantangan intelektual yang dihadirkan oleh Habib Rizieq, maka cara kotor pun ditempuh untuk mematikan proposal solusi kenegaraan yang disodorkan oleh Habib Rizieq. Membunuh karakter Habib Rizieq mereka harapkan akan membunuh gagasannya. Tapi apa, iya?
Saat ini sangat mendesak untuk mendiskursuskan gagasan kenegaraan Habib Rizieq sebagaimana yang termuat pada disertasinya maupun karya-karyanya yang lain. Karena dengan membuka dan mendiskursuskannya secara terbukalah akan segera terungkap siapa yang pantas diakui kebenarannya dan siapa yang tidak pantas diterima klaim historisnya. (sed)
