Nusantarakini.com, Jakarta-
Beberapa catatan berikut ini, akan menjadi bahan oleh Jokowi mencopot Tito? Ini sekedar analisa saja. Tapi analisa ini dari sumber berita yang berkembang di media. Terutama di Medsos. Karena media mainstream lebih pada suguhan yang “memadamkan” saja.
Jelang aksi 212 lalu, terjadi penangkapan sejumlah tokoh dan aktifis senior, Ibu Rachmawati cs dengan tuduhan yang dianggap “makar”. Tapi meski kata makar yang maknanya sangat seram dan angker itu ternyata tidak demikian saat teknis penanganan di lapangan. Sejumlah Tokoh yang dituduh dan ditersangka “makar” itu dilepas. Sedangkan sisanya, Sri Bintang Pamungkas, Rizal Kobar dan Jamran yang semula dituduh “makar” itu masih ditahan dengan tuduhan melanggar UU ITE.
Bahkan dalam salah satu episode Tayang Laris di sebuah acara tv Swasta, konon sudah mau on air, lalu di batalkan paksa oleh aparat karena haram menayangkan serial diskusi dan diskursus soal “makar” yang sedang in di bulan Desember sampai ganti tahun ini, sehingga presiden meradang dan meralat tema tayang dengan alasan teknis. Penulis sempat menggoda presenter kondang itu, dengan minta jawaban di akun twitter tapi belum ditanggapi sampai sekarang.
Polda Metro sebagai eksekutor, penangkapan ini tentunya sudah pasti berkoordinasi dengan Kapolri. Karena terminologi makar yang jadi kontroversi baik di publik maupun di kabinet saat itu seru juga. Menkopolhukam, Menhan dan Panglima TNI, malah tidak bereaksi atas “proyek” makar itu. Bisa juga malah menimbulkan kegaduhan nasional dan bikin stabilitas nasional terganggu. Karena Polri terlihat seperti tidak bisa buktikan tuduhannya itu.
Soal buku “Jokowi Undercover”, Polri sudah menangkap penulisnya, Bambang Tri, dan menahannya. Bahkan mengancam mempidanakan siapa saja yang membeli dan memiliki buku yang banyak dicari itu, termasuk Mahfud MD, mantan Ketua MK. Komnas HAM, melalui komisionernya Natalius Pigai malah ikut Bambang Tri, mendesak agar Jokowi tes DNA. Belakangan Jokowi dalam salah satu kesempatan, bertanya sudah baca belum Jokowi Undercover? Artinya, seolah-olah Jokowi menganjurkan supaya buku itu dibaca. Ini berarti Jokowi mementahkan upaya Polri selama ini soal heboh, buku “Jokowi Undercover”.
Ada desakan kuat dari DPR, publik dan umat agar Kapolri mencopot Kapolda Jabar dalam insiden GMBI vs FPI, karena seolah ada pembiaran dari kepolisian atas tindakan anarkis dari GMBI. Dari info yang berkembang diketahui, pembina Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia (GMBI), adalah Kapolda Jabar. Padahal ini melanggar UU Polri.
Tidak tegas sikap Kapolri dalam kasus yang meresahkan masyarakat Jawa Barat itu, seolah ada unsur pembiaran. Padahal Masyarakat Sunda adalah suku terbesar kedua setelah Jawa yang merasa resah oleh ulah GMBI itu, sehingga di Bekasi ada seorang Sesepuh dan Jawara, Damin Sada, yang sampai nekat mengajak duel dengan GMBI. Apakah ini tidak dipertimbangkan oleh Kepolisian dalam mensikapi kasus ini? Juga Video penayangan Bupati Pangandaran yang mengusir massa Aksi GMBI saat Orasi di kantornya beberapa waktu lalu. Video itu tersiar luas via medsos.
Terakhir adalah soal pemanggilan dan pemeriksaan Sylviana, Wacagub DKI oleh pihak Kepolisian dalam tuduhan penyelewangan dana Bansos, malah menyeret nama Jokowi sebagai Gubernur saat itu. Setelah di periksa 7 jam oleh Bareskrim, Mpo Sylvi membantah itu bukan Bansos tapi dana hibah. Di sini terlihat polisi seolah mempermalukan mantan Gubernur DKI itu.
Dari beberapa rangkain peristiwa di atas, dapat dianggap sebagai “Daftar Dosa” Tito, sehingga layak dicopot dan diganti? Wallahu’alam.
Tatar Sunda, 21 Januari 2017
*Muslim Arbi, Gerakan Aliansi Laskar Anti Korupsi (mc)
