Nusantarakini.com, Jakarta-
Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW) Neta S Pane mempertanyakan Kapolda Jawa Barat Irjen Pol Anton Charliyan yang menjadi pembina ormas Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia (GMBI). Hal ini karena polisi itu harus netral dan pemimpin di kepolisian itu tidak boleh menduduki suatu jabatan di dalam suatu ormas.
“Dalam kasus yang melilit Anton Charliyan itu, sejatinya setiap petinggi polisi dilarang untuk menduduki suatu jabatan di dalam suatu ormas. Kecuali, pejabat kepolisian itu telah mendapatkan izin dari atasannya yang lebih tinggi,” terang Neta kepada wartawan di Jakarta Senin (16/1/2017).
Menurut Neta, dalam ketentuan itu harus ada persetujuan dari atasan. Jadi harus diusut, kata Neta, apakah Kapolda Jabar itu punya persetujuan dari atasan dan siapa atasan yang mengizinkannya untuk jadi pembina ormas tersebut.
Kapolda Jabar Irjen Anton Charliyan, lanjut Neta, sudah menyatakan secara jelas, kalau dia pembina ormas GMBI. Menurut penilaian IPW, tindakan Anton Charliyan itu sudah salah kaprah karena polisi sebagai penegak hukum seharusnya netral dari pihak mana pun.
“Meski pada praktiknya itu Anton Charliyan mengklaim tak memiliki keterlibatan dan membekingi ormas tersebut, apalagi saat ini suasananya tengah panas antara GMBI dengan FPI, tentu orang akan menuduh sebaliknya, kalau Anton Charliyan yang menjadi beking di balik aksi ormas yang dibinanya itu,” ungkap Neta.
“Presiden selalu mengimbau pejabat negara tak buat kegaduhan, menteri yang dianggap menimbulkan kegaduhan dicopot presiden. Adanya kasus di Jawa Barat ini malah membuat situasi makin panas, muncul kegaduhan. Maka, sudah sepatutnya presiden meminta kapolri mencopot Kapolda Jabar,” desak Neta seperti dikutip Sindonews.com.
“Ke depan, kepolisian diminta untuk belajar dari kasus yang dialami Kapolda Jabar tersebut. Kapolri Jenderal Tito Karnavian harus memerintahkan semua jajarannya untuk tidak terlibat dalam kepengurusan ormas manapun lantaran bisa menimbulkan kegaduhan,” harap Neta menutup keterangannya. (mc)
