Nusantarakini.com, Cilacap-
Serikat Pekerja Pertamina Patra Wijayakusuma (SPP PWK) melakukan doa bersama dan aksi meletakkan helm proyek di komplek gedung Patra Graha. Aksi yang dilakukan oleh lebih dari 500 pekerja Pertamina Refinery Unit (RU) IV Cilacap ini dilakukan tadi sore, Jumat (23/12/2016).
Seperti yang dilansir rri.co.id, aksi ini dilakukan sebagai bentuk protes dan keprihatinan pekerja menyusul penandatanganan kesepakatan Joint Venture DevelopmentAgreement (JV-DA) proyek Refinery Development Master Plan (RDMP) Cilacap dengan Saudi Aramco.
Aksi massa berseragam kerja Pertamina RU IV mengenakan pita hitam yang diikatkan di kepala dikonotasikan sebagai simbol masa berkabung sampai dibatalkannya Joint Venture.
Para demonstran berkumpul di depan gedung Patra Graha sambil membentangkan spanduk bertuliskan “Jangan Gadaikan Kilang Kami”.
Ketua SPP PWK Cilacap, Eko Sunarno dalam pernyataannya menegaskan bahwa aksi ini sebagai lanjutan dari pernyataan sikap 14 November lalu, memrotes mekanisme JV antara Pertamina dengan Saudi Aramco dalam proyek RDMP di Cilacap.
“Ternyata dalam perjalanan, terjadi penandatanganan JV-DA antara Dirut PT Pertamina dengan CEO Saudi Aramco pada 22 Desember lalu. Ini jelas-jelas sebagai bentuk dimulainya proses unbundling (pemisahan kegiatan usaha –red) dan sangat bertentangan dengan arah pengembangan bisnis migas yang harus mengutamakan prinsip Nasionalisme untuk memperkuat kedaualatan energi Nasional” beber Eko.
Menurut Eko, proyek RDMP dengan mekanisme JV dengan share 55 % Pertamina dan 45 % Aramco telah mencederai dan bertolak belakang dengan semangat founding fathers Pertamina yang telah bersusah mengakuisisi perusahaan minyak asing yang beroperasi di Indonesia dan menyatukannya menjadi Pertamina.
“Sehingga, seluruh pekerja Pertamina RU IV Cilacap menyatakan keprihatinan dan kekecewaan atas ditandatanganinya JV DA tersebut,” ujar Eko menyesalkan.
Sekjen SPP PWK Cilacap, Titho Dalimunthe juga menyebutkan alasan kekecewaan para pekerja itu antara lain, aset kilang RU IV yang telah dikembangkan dengan adanya RFCC dan PLBC, bukan lagi menjadi aset Pertamina, namun milik JV selama umur kilang.
“Selain itu hilangnya entitas Pertamina sebagai kilang milik negara, berganti menjadi Pertamina-Aramco serta hilangnya kemandirian Pertamina sebagai BUMN terkait pengelolaan ketersediaan BBM untuk masyarakat” terang Titho.
Selain itu, tambah Titho, keberadaan campur tangan perusahaan asing yang merepresentasikan kepentingan asing dalam pengelolaan perusahaan miliki negara, serta belum terlihat upaya maksimal dari Direksi untuk mendapatkan dana dari sumber pembiayaan proyek RDMP sehingga kepemilikan tetap 100 %.
Eko juga menerangkan, pihaknya akan tetap berupaya maksimal agar JV-DA tersebut bisa dibatalkan sambil tetap berkoordinasi dengan Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB)
“Kami akan upayakan terus mencari celah dan peluang agar JV RDMP ini bisa dibatalkan dan RDMP bisa dikelola 100 persen oleh Pertamina” pungkas Eko mengakhiri.
Di akhir aksi, seperti yang dikutip rri.co.id, ratusan massa yang melakukan aksi, duduk bersila untuk melakukan doa bersama seraya meletakkan helm proyek yang sebelumnya dikenakan sebagai bentuk keprihatinan dan kekecewaan atas kondisi ini. (*mc)
Foto: FB Kasyono Ibnu Sawab AlCilacapi
