Nusantarakini.com, Jakarta-
Aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh elemen Qomando Masyarakat Tertindas (QOMAT) di Kedutaan Besar China Jalan Mega Kuningan hari ini diikuti oleh ratusan massa. Ketua QOMAT Faedurrohman menjelaskan bahwa persoalan berbangsa dan bernegara Indonesia sudah di ujung tanduk.
“Karena itu QOMAT memandang perlu menindaklanjut aksi di kedubes Negara Komunis China ini,” tegas Faed, panggilan Faedurrohman, dalam aksinya di Jakarta (15/12/2016) .
Menurut Faed, Duta Besar Negara Komunis China harus mengklarifikasi pernyataan Perdana Menterinya yang mau melakukan intervensi militer ke negara Indonesia, terkait aksi bela Islam yang menuntut hukum terhadap pelaku penistaan agama oleh Ahok.
Faed juga mengutuk tindakan negara komunis China yang mengklaim kepulauan Natuna milik Indonesia dan memasukkan dalam peta wilayah lautnya, serta keberadaan nelayan-nelayan China dikawal kapal perangnya yang beropoerasi menangkap ikan-ikan di perairan Indonesia.
Lebih lanjut Faed membeberkan, masuknya tenaga kerja China ilegal, insiden pengibaran bendera China oleh PT. Wanatiara Persada saat peresmian smelter di pulau Obi, Halmahera Selatan, Maluku Utara. Serta tindakan petani China berpaspor turis yang berani menanam pohon cabe mengandung bakteri berbahaya di Bogor. “Menurut Prof Yusril perbuatan ini sudah dikualifikasikan sebagai subversif,” paparnya.
QOMAT juga menuntut Kedubes China supaya mengklarifikasi tindakan warga negara China ‘Aguan’ serta para taipan keturunan lainnya ‘Antonio Salim’ dibantu Gubernur keturunan China Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok atas pembangunan proyek reklamasi yang sarat melanggar hukum dan merusak lingkungan, serta secara kejam menggusur lahan tinggal penduduk yang dilangsungkan proyek .
Sementara itu Panglima QOMAT, Suparman, menyesalkan tindakan negara komunis China sebagai pemasok sabu-sabu terbesar dunia ke Indonesia.
“Berton-ton sabu diselundupkan dalam tiang lancang serta dalam lukisan. Akibat perang candu dilancarkan negara China telah menghancurkan mental dan perekonomian rakyat Indonesia,” ungkap Parman.
Parman juga meminta negara komunis China membuka secara gamblang berapa nilai hutang negara Indonesia yang dipinjam presiden Joko Widodo. Karena menurutnya akibat hutang bebannya ditanggung oleh rakyat Indonesia.
QOMAT juga meminta klarifikasi kerjasama Partai Komunis China (PKC) dan sejumlah parpol Indonesia seperti PDIP, Golkar dan Nasdem. Jika kerjasama sampai menjurus pertukaran ideologi dan ekonomi, ini sangat membahayakan ideologi pancasila.
“Terbukti projek pencetakan e-KTP senilai 6 triliun rupiah dilakukan di negara Cina kini ditangani oleh KPK diduga melibati Setya Novanto. Akibatnya, puluhan ribu bahkan mencapai jutaan WN China memiliki e-KTP, dan dikondisikan untuk kepentingan pilkada memilih ahok. Belum lagi kemudahan WN China menjadi WNI via online,” ungkap Panglima QOMAT membeberkan.
Lebih lanjut Suparman menerangkan, bahwa QOMAT juga meminta klarifikasi negara komunis China berapa nilai investasi yang telah ditanam para Taipan seperti Eka Cipta, Samsul Nursalim dll. Ditengarai, kata Parman, dari hasil dana BLBI 600 triliun rupiah yang dikemplang dan dibawa kabur keluar, Negara Indonesia harus menanggung bunga rekap 60 T rupiah pertahun dari APBN sampai 20 tahun mendatang.
“Pada masa Presiden Megawati, para perampok kekayaan negara Indonesia mendapat pengampunan melalui surat keterangan lunas (SKL),” ungkap Parman juga.
“Kami juga meminta klarifikasi negara komunis China terkait status James Riyadi agen intelijen negara China dan negara Amerika Serikat (double agent). Juga James Riyadi maupun televisi swasta-nya Metro TV yang dikelola Suryo Paloh, kerap menyebar berita bohong yang meresahkan masyarakat serta berpotensi memecah belah NKRI,” tandas Suparman mengakhiri.
Dalam aksinya hari ini di depan Kedubes China, QOMAT menuntut kepada Pemerintahan China dan juga Pemerintahan Republik Indonesia sebagai berikut:
- Menuntut Dubes Negara Komunis Cina meminta maaf kepada rakyat Indonesia terkait pernyataan PM Cina.
- Menuntut Pemerintahan RI memutuskan hubungan diplomatik dengan Negara Komunis China.
- Menuntut Negara Komunis China menghapus hutang Indonesia dan atau pemerintah RI tidak melakukan pembayaran utang kepada Negara Komunis China.
- “Gantung Ahok dan Kroni-kroninya”, usir seluruh tenaga kerja ilegal China dari wilayah NKRI.
- Membatalkan proyek reklamasi Jakarta dan mengembalikan sesuai fungsi kelestarian lingkungan.
- Merampas seluruh kekayaan obligor BLBI untuk kesejahteraan rakyat. (*mc)
