Nusantarakini.com, Jakarta-
Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) tetap bertekad bulat untuk menggelar aksi demonstrasi pada 2 Desember 2016 mendatang. Aksi ini bebarengan dengan aksi Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia (GNPF MUI) untuk mengawal proses hukum penista Al-Qur’an Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.
Presiden KSPI Said Iqbal mengatakan, dalam aksi nanti kaum buruh akan menuntut untuk mencabut PP 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan yang dianggap menerapkan rezim upah murah.
“Isu yang disampaikan kepada pemerintah dalam aksi buruh 2 Desember nanti yaitu tentang kesejahteraan; kami minta cabut PP 78 tahun 2015 tentang Pengupahan karena PP 78 ini mengembalikan rezim upah murah,” kata Said dalam konferensi pers di Hotel Mega Proklamasi Jakarta, Selasa (29/11/2016) seperti yang dilansir Liputan6.com.
Aktivis buruh ini juga mengakui kalau terdapat persamaaan dengan aksi GNPF MUI. Menurut Said, baik buruh dan GNPF MUI memiliki tujuan sama yakni ingin memenjarakan Ahok. “Gerakan buruh apa urusannya buruh dengan aksi bela islam. Ada irisan persamaan isu itu harus diakui buruh dan KSPI meminta Ahok ditangkap dan dipenjarakan,” tegas Said.
Said meyakini, isu buruh bukan hanya mengenai kesejahteraan namun juga lingkungan. Dan ini berkaitan dengan Ahok yang terlibat dalam perusakan lingkungan dengan adanya reklamasi di Jakarta. “Karena buruh tidak hanya bicara kesejahteraan saja, isu buruh adalah tentang lingkungan. Ahok telah merusak lingkungan dengan reklamasi,” bebernya.
Selain itu, menurut Said, buruh juga mempermasalahkan langkah penggusuran yang dilakukan Ahok. Langkah tersebut, kata dia, dianggap telah bersinggungan dengan masalah hak asasi manusia (HAM).
“Ahok bapak upah murah, mana mungkin ibukota Jakarta UMP 2017, Anda orang Jakarta upahnya pertama kerja Rp 3,3 juta. Orang Karawang upahnya sekarang Rp 3,3 juta, sekarang (jadi) Rp 3,7 juta, Bekasi Rp 3,6 juta. Ahok ini penista agama lengkap sudah ada urusan aksi bela buruh dan aksi bela Islam,” pungkasnya. (*mc)
