Nusantarakini.com, Jakarta-
Setelah mengumumkan penetapan pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, KPUD DKI Jakarta sudah pula menentukan no urut.
Sesuai dengan pasangan kandidat, maka Ada yang beroleh nomor urut 1, 2 dan 3.
Ada banyak versi dipakai, untuk membuat nomor urut itu bisa populer dan mengena di hati pemilih.
Tapi rasanya jauh lebih penting bagaimana para kandidat nomor urut 1, 2 dan 3 menterjemahkan kerjanya kedalam kerangka;
1. Melindungi
2. Mencerdaskan, dan
3. Mensejahterakan
warga DKI Jakarta sebagai pemilik suara penentu kemenangan para kontestan dalam Pilgub kali ini.
Terkait soal kinerja, rasanya cukup indikator untuk menilai petahana telah gagal.
Realisasi APBD rendah. Kemiskinan dan pengangguran bertambah. Kesenjangan melebar, bahkan terburuk secara nasional. Akuntabilitas juga rendah.
Dari segi kepatuhan pada aturan perundang-undangan juga buruk. Banyak ketentuan dilanggar begitu saja.
Potret kegagalan itu harusnya cukup memberi pembelajaran, kepada kandidat penantang dalam Pilgub DKI Jakarta. Selain petahana jauh dari kompeten dalam melaksanakan tugasnya sebagai Gubernur, juga telah melahirkan dampak yang buruk terhadap warga DKI Jakarta.
Dampak buruk dari tidak kompetennya petahana adalah;
1. Warga harus menghadapi penggusuran yang sewenang-wenang.
2. Warga harus berjibaku dengan tindak kejahatan dan kekerasan.
3. Warga harus menjalani ritual kemacetan setiap berangkat dan pulang kerja.
4. Warga harus menghadapi banjir yang diikuti kerugian materiil yang tidak sedikit.
5. Warga dipertontonkan omongan dan sikap kasar dari seorang Gubernur sebagai menu sehari-hari.
Dengan semua penjelasan itu, petahana tak memiliki legitimasi untuk bisa dicalonkan kembali. Petahana harusnya tak ada hak lagi untuk bisa ikut dalam kontestasi politik Pilgub DKI Jakarta.
Harusnya warga DKI Jakarta bisa paham, walaupun terus menerus didera propaganda para pendukung petahana lewat berbagai media. Warga bisa merasakan dampak dari buruknya kinerja sang petahana dalam memimpin pemerintahan di DKI Jakarta.
Kini warga DKI Jakarta menunggu tawaran dari penantang petahana untuk meyakinkan warga. Tawaran kepemimpinan yang bertujuan untuk melindungi, mencerdaskan dan mensejahterakan warga DKI Jakarta.
*Kusfiardi
Direktur Kajian Ekonomi dan Bisnis Puspol (*mc)
