Nusantarakini.com, Jakarta – Seperti yang banyak diberitakan, Bareskrim beralasan terkendala memeriksa Ahok karena harus mendapatkan izin dari Jokowi. Tentu saja alasan ini menimbulkan keheranan.
Jokowi sekalipun sebagai atasan Ahok dalam struktur pemerintahan, tapi tidak ada hubungannya dengan dirinya yang terseret hukum pasal penistaan agama. Urusan hukum yang menjerat Ahok merupakan urusan dia sebagai pribadi di depan hukum.
Adapun jika Bareskrim Polri berkilah harus menunggu izin Jokowi, hal itu jelas dapat diduga sebagai upaya mengulur waktu atau memancing lebih besar lagi reaksi masyarakat.
Sudah jelas semua warga tak terkecuali sama kedudukannya di depan hukum. Jika Bareskrim tidak mengindahkan asas ini, maka semakin kuatlah dugaan masyarakat bahwa ada kepentingan besar untuk merusak tatanan hukum di negeri ini.
Melihat massifnya desakan masyarakat di seluruh Indonesia agar Ahok diseret ke pengadilan, tentu berisiko besar jika pemerintah mengacuhkan desakan tersebut. Kecuali pemerintah mengharapkan suatu banjir massa yang lebih besar lagi yang kemudian dapat memaksa turun penguasa yang pongah.
Seorang warga bernama Ucok ditanya soal ini, dengan santai dia berkomentar, "Malah bagus itu. Sekalian mereka tahu rasanya suntuk rakyat meledak."
