Nusantarakini.com, Jakarta-
Menimbang-nimbang Antara Risma, Djarot dan Rizal Ramli
Oleh Osmar Tanjung
Fakta Penolakan Ahok terjadi hampir setiap hari di Jakarta oleh berbagai kalangan, baik penolakan yang dilakukan komunitas di kelurahan mereka tinggal, komunitas antar kelurahan, hingga penolakan dengan melakukan berbagai bentuk aksi di depan kantor PDI Perjuangan. Penolakan tidak hanya dilakukan tokoh masyarakat, cendekia, tokoh agama, aktifis demokrasi, aktifis LSM yang pro kampung maupun kota tetapi juga dari berbagai kalangan etnik dan budayawan. Penolakan dilakukan juga oleh wong cilik, terutama masyarakat miskin kota, nelayan dan masyarakat lainnya di Jakarta.
Bentuk penolakan juga bermacam-macam, tidak hanya bentuk aksi, melainkan juga dalam bentuk pernyataan, opini, menulis surat terbuka kepada Megawati Soekarno Putri dan Presiden Jokowi maupun dalam bentuk “meme” serta penolakan di media sosial. Adakalanya penolakan dilakukan sembari mendukung calon tertentu seperti Risma, Walikota Surabaya.
Proses penolakan terus dikapitalisasi bak bola salju (snowball) yang semakin hari semakin keras dan massif. Tampaknya, puncak dari penolakan Ahok untuk diusung PDI Perjuangan terjadi hari Rabu, tanggal 7 September 2016 ketika Front Wong Cilik dari berbagai elemen masyarakat melakukan aksi besar-besaran ke kantor DPP PDI Perjuangan di Jalan Dipanegoro, Jakarta Pusat.
Dalam aksi tersebut, massa juga menuliskan surat kepada Megawati dan membacakannya. Surat tersebut dibubukan cap jempol darah dan dibacakan wanita bernama Desi, korban penggusuran Rawa Sengon, Tanah Merah, Kelapa Gading, Jakarta Utara. Surat itu berisi curahan hati warga agar Megawati selaku Ketum PDI Perjuangan yang punya otoritas penuh dalam menentukan calon kepala daerah, tidak memilih Ahok untuk jadi Cagub DKI 2017 yang akan diusung PDI Perjuangan.
Hitungannya, besar kemungkinan Ahok tidak diusung PDI Perjuangan untuk maju menjadi calon Gubernur DKI periode 2017-2022. Pertanyaannya sekarang, siapa yang akan diusung PDI Perjuangan?
Kalau ditelisik dari kader partai PDI Perjuangan yang belakangan ini disebut-sebut namanya, maka pilihannya jatuh ke Risma dan Djarot. Tetapi kalau ditelisik dari idiologi pembangunan dalam menuju Indonesia yang adil dan makmur yakni Tri Sakti dan Nawacita, maka ada nama lain yang sebulan terakhir ini mulai banyak mendapat simpati dan dukungan dari berbagai kalangan yakni Rizal Ramli, “sang patriot dan rajawali ngepret”.
Sejauh apa Ibu Megawati sebagai Ketua Umum PDI Perjuangan menjatuhkan pilihannya di antara Risma, Djarot dan Rizal Ramli, mari kita berhitung secara sederhana.
Selain Risma sudah menyatakan ketidakinginannya dicalonkan menjadi Cagub DKI, Risma juga sudah terikat janji dengan warga Surabaya untuk menyelesaikan masa tugasnya hingga habis masa jabatannya. Warga Surabaya lebih membutuhkan Risma. Namun, jika Ketua Umum PDI Perjuangan berkehendak Risma menjadi Cagub DKI, maka sebagai kader yang baik, Risma akan taat kepada pimpinan partai untuk diusung menjadi Cagub DKI oleh PDI Perjuangan.
Ini artinya PDI Perjuangan kehilangan Surabaya sebagai kota kedua terbesar di Indonesia yang sudah lama diincar oleh partai-partai besar lainnya, yakni Partai Demokrat dan Golkar. PDI Perjuangan kalah satu kali karena kehilangan Kota Surabaya.
Jika Risma tarung dengan Ahok dan lainnya, Risma belum tentu menang di Pilgub DKI. Jika Risma menang, maka hasilnya hanyalah seri 1-1 yakni menang untuk Jakarta, hilang (kalah) untuk Surabaya. Memang, akan ada yang bilang, kan ada pak Wisnu. Bagi saya, Pak Wisnu bukan kader terbaik PDI Perjuangan untuk dapat mempertahankan kota Surabaya.
Yang tragisnya, bagaimana kalau Risma kalah di Jakarta? Sudah sangat jelas, PDI Perjuangan menjadi kalah dua kali karena kehilangan dua kota terbesar di Indonesia yakni Jakarta dan Surabaya. Ini akan berdampak pada Pemilu 2019. PDI Perjuangan akan terpuruk!
Lantas, bagaimana dengan Djarot? Sepanjang yang saya tahu, Djarot tidak berani dengan gagah menyatakan siap menjadi Calon Gubernur DKI yang akan diusung oleh PDI Perjuangan. Full stop.
Bagaimana dengan Rizal Ramli,” sang patriot dan rajawali ngepret” yang faham Tri Sakti Bung Karno dan konsisten dalam menjalankan Program Nawacita Presiden Jokowi? Wallahualam. Hanya Tuhan dan Ibu Megawati yang tahu.
*Osmar Tanjung adalah Sekjen Seknas JOKOWI dan Pengurus Komite Penggerak Nawacita. (*mc)
