Nusantarakini.com, Jakarta-
Ketegasan pelaksana tugas Ketua DPD PDI Perjuangan DKI Jakarta, Bambang D.H, untuk meminta seluruh kader PDI-P di Jakarta tidak ragu menyuarakan penolakan terhadap petahana Basuki Tjahaj Purnama alias Ahok, mendapat apresiasi dari Jaringan Nasional Indonesia Baru (JNIB).
Dalam keterangan persnya seperti yang dikutip Kompas.com, Bambang mengatakan, keputusannya itu mengacu kepada hasil reses anggota DPRD DKI yang menyimpulkan warga Jakarta tidak ingin dipimpin figur yang arogan.
“Saya sebagai pimpinan di PDI-P DKI, saya sudah laporkan ke Bu Ketum (Megawati). Bu Ketum, saya sudah dengar suara rakyat, mayoritas sudah tidak menghendaki incumbent ini,” ujar Bambang, dalam acara pelantikan kader di Kantor DPD PDI-P DKI, Jalan Tebet Raya, Jakarta Selatan, Minggu (31/7/2016).
Bambang mengajak seluruh kader PDI-P di DKI untuk ikut memperjuangkan kehendak warga Ibu Kota yang tidak menginginkan Ahok kembali menjadi gubernur. Karena menurutnya, dia tidak bisa berjuang sendirian. “Saya siap pasang badan terhadap segala risiko,” kata Bambang.
“Di DKI yang bertanggung jawab saya, jadi enggak usah takut-takut. Nanti kalau dipecat ya yang dipecat kan saya. Kalau kalian ragu-ragu, itulah sumber kekalahan. Saya harap enggak ada yang ragu. Kalau ragu semua pulang saja,” ujar Bambang.
Wignyo Prasetyo, Ketua Umum JNIB, sangat mengapresisasi keputusan politik yang sudah diambil oleh DPD PDI-P DKI Jakarta. Menurutnya, Bambang DH memang sosok yang tepat untuk menggawangi PDI-P di Jakarta. Karena jelas sekali keberpihakannya kepada masyarakat bawah yang memang masih harus menjadi perhatian dari PDI-P sebagai pemegang suara terbanyak dalam Pilkada kemarin.
“Sudah benar sikap yang ditunjuķan Bambang DH. PDI Perjuangan kan partai nya wong cilik, partainya kaum Marhaen,” Kata Wignyo.
Menurut Wignyo, kebijakan Pemerintah provinsi (Pemprov) DKI Jakarta yang dipimpin oleh Ahok, sudah jelas hilang arah dari cita-cita Jokowi, mantan gubernur yang digantikannya. Kebijakan Ahok jelas sangat merugikan masyarakat lapisan bawah dan menguntungkan kaum kaya. Ini jelas sekali bertentangan dengan visi misi PDI-P yang senantiasa pro rakyat bawah.
“Lihat saja kebijakan-kebijakan Ahok. Soal reklamasi, itu membela pengembang, mengusir nelayan. Belum lagi masalah penggusuran. Masa PDI-P mau bela lebijakan anti marhaen, anti wong cilik?,” pungkasnya. (*mc)
