Nusantarakini.com, Jakarta-
Durian runtuh yang diterima Wiranto, mantan Panglima ABRI/TNI periode 1998-1999 sebagai Menkopolhukam, menggantikan Luhut Binsar Panjaitan menuai kecaman dari Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras), karena dianggap bertanggung jawab atas sejumlah praktik pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) berat berdasarkan sejumlah laporan Komnas HAM.
Kontras menyatakan catatan penting lain terkait Wiranto adalah ketika namanya disebut-sebut di dalam sebuah laporan khusus setebal 92 halaman yang dikeluarkan oleh Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di bawah mandat Serious Crimes Unit. Laporan itu menyatakan mantan ajudan Presiden Soeharto pada 1987-1991 ini gagal untuk mempertanggungjawabkan posisi sebagai komandan tertinggi dari semua kekuatan tentara dan polisi di Timor Leste untuk mencegah terjadinya kejahatan terhadap kemanusiaan, serta saat itu ia juga dianggap gagal menghukum para pelaku. Demikian seperti dilansir Republika.co.
Reaksi keras juga disampaikan Josef Benedict, wakil direktur Amnesty International untuk Asia Tenggara dan Pasifik setelah Wiranto dilantik menggantikan Luhut Pandjaitan, hari Rabu (27/07). “Pengangkatan Wiranto sebagai menteri koordinator politik, hukum, dan keamanan kabinet Presiden Joko Widodo adalah penghinaan terhadap hak asasi manusia (HAM),” kata Josef.
Amnesty mencatat berdasarkan penyelidikan Komnas HAM, Wiranto mengetahui adanya pelanggaran HAM yang “meluas dan terorganisir” pada 1999, di seputar referendum Timor-Timur. “Komnas HAM juga menyimpulkan bahwa Wiranto memiliki tanggung jawab tertinggi atas terjadinya masalah keamanan setelah pengumuman hasil referendum,” kata Josef.
Sebagai pemangku pemerintahan penting di bidang politik, hukum, dan keamanan, institusi yang dipegang Wiranto “mengkoordinasi banyak kementerian dan institusi negara lainnya, termasuk Kejaksaan Agung yang seharusnya sudah memerintahkan penyidikan pidana dan penuntutan berdasarkan temuan-temuan Komnas HAM”.
Seperti yang dikutip bbc.com, Menteri Sekretaris Kabinet, Pramono Anung, menjelaskan bahwa Wiranto adalah figur yang “telah teruji dan berpengalaman menyelesaikan berbagai penugasan di periode sangat penting, terutama di masa transisi dari era Orde Baru ke Orde Reformasi”.
Agar tidak terlalu tegang, mungkin ada baiknya kita simak Gojek Kere yang banyak tersebar di group-group whatsapp berikut ini:
“Pak Harto pakai Pak Wiranto jatuh;
Pak Habibie pakai Pak Wiranto ditolak pertanggungjawaban;
Gus Dur pakai Pak Wiranto lengser;
Bu Mega tak pakai Pak Wiranto slamet;
Pak SBY tak pakai Pak Wirwnto slamet;
Pak Jokowi pakai Pak Wiranto, kira-kira bagaimana? (*mc)
