Nusantarakini.com, Jakarta-
Perseteruan terbuka antara Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok dengan Menteri Koordinator Kemaritiman dan Sumber Daya (Menko Kemaritiman dan Sumber Daya) Rizal Ramli terkait dengan masalah kebijakan reklamasi Teluk Jakarta, nampaknya berimbas terdepaknya Rizal Ramli sebagai Menko Kemaritiman dan Sumber Daya. Posisi Rizal telah digantikan Luhut Binsar Pandjaitan bekas Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan.
Ahok hanya melempar senyum saat dikonfirmasi mengenai kabar Menteri Koordinator Kemaritiman dan Sumber Daya Rizal Ramli menjadi salah satu Menteri yang terdepak dari rencana Reshuffle jilid II. “Enggak tahu, kamu tanya presiden, aku juga kata kamu (wartawan) kok, hehe,” ujar Ahok di Balai Kota Jakarta, Rabu (27/7/2016).
Sementara itu Rizal dalam akun Twitter-nya menyampaikan rasa terima kasihnya kepada rakyat Indonesia selama hampir satu tahun menjabat sebagai menteri. “Saya telah mencoba berbuat yang terbaik untuk bangsa dan rakyat Indonesia. Terima kasih rakyat Indonesia ..DR. Rizal Ramli,” tulis Rizal, Jakarta, Rabu (28/7/2016).
Ahok dengan Rizal memang kerap terlibat adu sindir terkait persoalan pelaksanaan reklamasi pantai utara Jakarta. Hal tersebut dipicu masalah keputusan penghentian reklamasi Pulau G di Jakarta Utara oleh Komite Gabungan.
Sebelumnya, Rizal Ramli mengatakan Ahok terkesan cengeng menghadapi keputusan soal penghentian pembangunan proyek reklamasi Pulau G. Pernyataan tersebut merespon langkah Ahok yang menyurati Presiden Joko Widodo. “Jangan cengenglah jadi orang. Masak, segala macam mau diadukan ke Presiden?” kata Rizal Ramli kepada Tempo, Rabu, 13 Juli 2016.
Sementara Ahok bersikukuh, Rizal tidak bisa menghentikan reklamasi Pulau G dengan hanya berbicara di depan media, tetapi harus ada surat keputusan yang kemudian diserahkan kepada Presiden. Harusnya, dasar hukum reklamasi adalah Keputusan Presiden 52 Tahun 1995. Jadi Keppres tersebut harus dicabut untuk kemudian menghentikan pelaksanaan reklamasi. “Reklamasi bukan urusan menteri, tapi urusan Presiden. Yang nentukan Presiden. Kalau mau membatalkan reklamasi harus mencabut Keppres 52 Tahun 1995,” kata Ahok.
Dahroni Agung Prasetyo, Direktur Eksekutif Aufklarung Institut, menganalisa bahwa komposisi ini menunjukkan satu hal yang pasti, bahwa kelompok neoliberal kembali menguasai panggung politik Indonesia. “Terlihat jelas Rizal Ramli korban Neolib dan Jusuf Kalla,” kata Agung kepada rmol (Rabu, 27/7).
Agung menegaskan, bila Rizal Ramli diganti maka itu sama saja dengan melepaskan sosok yang memahami dengan benar Trisakti dan Nawacita secara ideologis. Artinya Jokowi akan kehilangan sosok yang selama ini menjaga agar janji Pilpres terlaksana dengan baik. “Sangat rugi besar bila Jokowi keluarkan Rizal Ramli dalam kabinet,” kata Agung.
Sementara itu, Muslim Arbi (Koordinator GALAK, Gerakan Aliansi Laskar Anti Korupsi) mengatakan, jika di kaitkan dengan perseteruan antara Menko Maratim Rizal Ramli (RR) dengan Ahok soal reklamasi teluk Jakarta, maka pencopotan Menko Maratim dan Sumber Daya Rizal Ramli akan semakin memperkuat dugaan itu.
Jadi, terdepaknya Rizal, pembelaan Jokowi terhadap Ahok, perseteruan soal reklamasi teluk Jakarta, kesemuanya itu bisa membuka kabut soal hajatan Pilpres. Dan ini memperlihatkan kuatnya pengaruh pengembang mencengkeram Istana. “Istana sudah menjadi milik pengembang, bukan lagi milik rakyat Indonesia,” kata Muslim.
Presiden Jokowi sendiri mengatakan, alasan melakukan reshuffle kabinet karena selama dua tahun pemerintahan mengalami tantangan yang tidak ringan. Salah satunya menyelesaikan masalah kemiskinan dan kesenjangan ekonomi antar wilayah. ”Inilah masalah yang harus kita percepat penyelesaiannya,” kata Jokowi di Istana Negara, Jakarta, Rabu (27/7/2016). (*mc)
