Nusantarakini.com, Jakarta-
Maraknya informasi yang beredar luas di kalangan media dan group-group whatsapp dan komunitas netizen terkait susunan komposisi reshuffle Kabinet Kerja jilid II, disinyalir ada kemungkinan minggu ini akan terjadi, hal ini ditengarai adanya informasi yang beredar kalau para menteri tidak boleh keluar kota.
Sedianya reshuffle kabinet yang dijadwalkan akan diumumkan usai hari raya Lebaran, ternyata hingga kini belum ada kepastian dari pihak Istana, Namun susunan kompoisi reshuffle kabinet tersebut justru malah sudah beredar luas di kalangan media pada Minggu (17/7).
Seperti yang dilansir Fajarbali, di antara menteri yang mengalami pergesaran adalah posisi menteri Koperasi dan UMKM yang dijabat putra Bali, AAN Puspayoga, selanjutnya dikabarkan akan mengisi posisi sebagai menteri Pariwisata untuk menggantikan Arif Yahya. Sehingga jabatan menteri Pariwisata yang selama ini identik dipegang putra Bali tersebut, kembali akan dijabat oleh putra asal Bali. Terakhir putra Bali yang memengang jabatan posisi ini adalah Jero Wacik dari Partai Demokrat saat pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
Sedangkan menurut kabar yang diterima redaksi Nusantarakini.com, posisi Puspayoga sebagai menteri Koperasi dan UMKM akan dipegang oleh Defiyan Cori, seorang ekonom jebolan Universitas Gajah Mada (UGM), Ketua Forum Ekonomi Muda Indonesia (FEMI). Pengamat ekonomi ini juga terkenal yang sangat vocal mengkritisi kebijakan ekonomi pemerintahan Jokowi-JK.
Ketika dikonfirmasi, Defiyan Cori membenarkan bahwa banyak rumor yang beredar entah untuk kepentingan siapa dan tujuan apa. “Jika negara memang membutuhkan kami, maka kami memahami bahwa Presiden lebih tahu siapa orang yang tepat untuk posisi yang tepat, serta mendasarkan pada logika amanah bahwa amanah itu diterima, bukan diminta”, kata Defi.
Aktivis 90-an yang dulu getol menolak SDSB ini juga berpendapat bahwa lazimnya tim atau presiden lah yang akan meminta secara langsung calon menteri, bukan lewat rumor media yang cenderung untuk mengintervensi hak prerogatif presiden. “Bagi kami, tenaga dan pikiran kami tidak mutlak harus berada di dalam pemerintahan, di manapun karya demi kebaikan bangsa dan negara itu dapat dibaktikan,” pungkasnya. (*mc)
