Nusantarakini.com, Jakarta-
Pelaksana tugas (Plt) Ketua DPD Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Provinsi DKI Jakarta, Bambang DH, mengatakan bahwa 80 persen warga serta anak ranting sudah tidak menghendaki petahana Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok untuk kembali memimpin DKI Jakarta. Sperti yang disampaikannya seusai menggelar konferensi pers di kantor DPP PDI-P, Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, Kamis (21/7/2016).
Mantan Walikota Surabaya ini mengaku telah menemui rekan-rekannya di fraksi PDI-P DPRD DKI Jakarta pada 27 Juni lalu. Mereka baru saja menyelesaikan reses ke daerah pemilihannya masing-masing. “Mereka turun ke daerah pemilihannya, menemui ranting partai serta masyarakat. Dikatakannya 80 persen tidak menghendaki petahana lagi,” kata Bambang.
“Warga DKI melihat arogansi di dalam statement-statementnya. Ketika reses, banyak kawan-kawan yang ditagih janji (Ahok) waktu menjelang Pilgub 2012,” imbuh Bambang.
Anak ranting dan masyarakat juga mempertanyakan kepada anggota fraksi PDI-P mengenai banyaknya program Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang tak sejalan dengan janji kampanye. “Misalnya terkait penggusuran,” kata Bambang.
“Hasil reses 28 anggota fraksi PDI-P DPRD DKI Jakarta ini kemudian dilaporkan kepada DPP PDI-P sebagai bahan pertimbangan pembahasan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur,” pungkas Bambang.
Ketua Dewan Pendiri Jaringan Nasional Indonesia Baru (JNIB), salah satu organ Relawan Jokowi, Wignyo Prasetyo, sepakat dengan keterangan Bambang. “Memang benar, sebagian besar simpatisan PDI perjuangan nolak Ahok,” kata Wignyo.
Menurut Wignyo, Ahok ditolak pemilih PDIP untuk memimpin lagi dengan berbagai alasan, yaitu:
1. Mereka menganggap Ahok “kutu loncat”, berpolitik sesuai dengan kepentingannya sendiri.
2. Mereka melihat Ahok mendzolini Partai, dalam hal ini PDI Perjuangan. Menurut mereka, padahal selama ini PDI Perjuangan yang paling gigih membela di parlemen (DPRD) dan para simpatisannya berada di depan menghadapi segala macam isu sara waktu Pilgub DKI 2012.
3. Sebagian besar simpatisan PDI Perjuangan itu memang “wong cilik”, banyak di antara mereka itu para tokoh Ketua RT dan RW, yang selama ini juga berlawanan dengan gubernur.
Terkait dengan penggusuran Wignyo mengatakan bahwa banyak korban penggusuran itu adalah para simpatisan “wong cilik”, bahkan tidak sedikit di antara mereka adalah para pengurus partai. “Coba saja cek berapa daerah di Jakarta yang telah tergusur dan akan tergusur, sebagian besar adalah daerah-daerah yang pada Pilgub 2012 suara Jokowi – Ahok besar,” kata Wignyo.
Wignyo juga sedih sekaligus geram, melihat terjadinya penggusuran dengan tanpan kompensasai. “Bayangkan saja, mereka puluhan tahun tinggal di suatu daerah, membangun rumah biayanya tak sedikit. Tiba-tiba mereka menyaksikan rumah-rumah mereka dihancurkan beco tanpa kompensasi,” ujarnya.
“Padahal mereka menjadi bagian dari konstituen yang memenangkan pilgub 2102 untuk Jokowi – Ahok,” pungkas Wignyo.
Sementara itu, menurut aktivis Tionghoa yang gencar membela warga korban penggusuran, Zeng Wei Jian mengatakan, meskipun Ahok sekali pun tak tersentuh hukum formal, tapi masyarakat paham dia terlibat banyak kasus korupsi. Lemahnya managemen dan administrasi pemerintahan daerah sehingga terjadi kasus Cengkareng plus mandulnya KPK menyakiti perasaan wong cilik. Terlalu riskan buat PDI-P utk usung Ahok
“Saya tidak sanggup menemukan rasionalisasi mengapa ahok belum dijadikan tersangka. Mungkin benar kecurigaan publik bahwa ada tangan-tangan jahat berkekuatan finansial berada di belakang Ahok,” kata aktivis 98 dengan panggilan Ken Ken ini. (*mc/foto aktualpost)
