Nusantaranews.com, Jakarta – Nusron kerap membuat langkah yang menyudutkan perasaan orang Islam kebanyakan. Entah itu cara dia untuk mempopulerkan dirinya, Tuhanlah yang maha tahu.
Ternyata di balik citranya sebagai pembela kaum minoritas, Nusron gagal membela kaum yang riil harus dibelanya. Sebab dia duduk sebagai pimpinan di lembaga yang menangani bidang TKI.
Uchok Sky Khadafi, aktivis transparansi anggaran, menemukan adanya kelalaian Nusron Wahid terhadap amanat Undang-undang dan tidak memberikan perlindungan pada sejumlah TKI.
Dalam kurun waktu 2014 dan 2015, terdapat sebanyak 4.259 kasus TKI yang bermaslah pada 4 negara, yakini Hongkong, Malaysia, Arab saudi, dan United Arab Emirates. Adapun masalah tersebut ialah 1.646 TKI ingin dipulangkan, 1.334 TKI meninggal dunia, 1.064 TKI tidak dibayar gaji, 762 TKI putus hubungan komunikasi, dan 564 TKI sakit.
Tentu saja ini adalah angka yang dahsyat. Dari angka tersebut, Nusron tidak punya profesionalisme dalam menunaikan jabatannya.
“Sebanyak 4.259 kasus terjadi pada 4 negara, belum lagi kalau semua negara tujuan TKI, maka pasti jauh lebih besar. Tapi orang yang bertanggungjawab yang bernama Nusron Wahid sebagai Kepala BNP2TKI santai-santai saja, malahan bukan untuk mengurusi para TKI ini, tapi lebih asyik mendukung urusan Ahok untuk jadi Gubernur Jakarta. Padahal kasus-kasus WNI dan TKI lainnya banyak juga yang tengah menanti atau sudah divonis mati sekitar 200 an orang,” kata Uchok, Rabu (15/6).
Benar dugaan banyak orang bahwa Nusron yang tamatan sastra Arab tersebut tidak tepat duduk di lembaga tersebut. Lembaga tersebut lebih membutuhkan profesionalisme ketimbang sekedar latar politik.
Disebut-sebut dia mendapatkannya semata-mata sebagai imbalan politik atas jasanya sebagai pimpinan Ormas dan Partai yang mendukung Jokowi. Dari hasil audit BPK, pengelola keuangan BNP2TKI pada tahun 2015 ditemukan sebanyak 49 kasus dengan potensi kerugian negara sebesar Rp19.918.446.300.
“Artinya pengelolaan keuangan BNP2TKI sangat jelek dan ambradul. Dengan besar potensi kerugian negara di BNP2TKI memperlihatkan kepada publik bahwa Kepala BNP2TKI tidak mampu dalam mengelola anggaran negara. Ini sangat memalukan banget,” sambung Ucok.
Untuk itu Ucon dengan lembaganya, CBA meminta kepada Presiden Jokowi agar konsisten dengan sikapnya, karena Jokowi pernah menyatakan bahwa menteri atau pejabat negara tidak boleh “double Job” seperti menduduki jabatan pemerintah dan jabatan partai pada waktu bersamaan.
“Presiden Jokowi, harus konsisten dengan segera tegur Nusron Wahid yang punya double job. Kasih ultimatum mau pilih Kepala BNP2TKI atau ikut-ikutan mendukung Ahok yang bukan bagian perkerjaan dia sebagai Kepala BNP2TKI. Dikasih amanah, malahan tidak dikerjakan,” ujarnya. (sed)
