Nusantarakini.com, Jakarta – Hingga sekarang isu PKI masih menjadi isu sengit di dalam masyarakat. Isu ini meluap sejak Simposium Tragedi 65 dihelat di Hotel Aryadutta Jakarta. Beberapa ormas protes dengan pelaksanaan simposium yang difasilitasi Kementerian Koordinator Politik, Hukum dan HAM tersebut.
Beberapa saar setelah simposium tersebut, muncul pula Simposium yang lain. Simposium dengan tema pengamanan Pancasila tersebut dikesankan kontra terhadap simposium Tragedi 65.
Usut punya usut, ternyata kedua simposium tersebut dibiayai oleh Menteri Kopolhukam, Luhut Binsar Panjaitan.
“Saya yang bayarin dua-duanya. Saya minta hasilmu (Tragedi 1965). Hasil dia (simposium tandingan). Hasil Kejaksaan Agung,” kata Luhut di kantor Kemenko Polhukam, Jalan Medan Merdeka Barat 15 Jakarta Pusat, Senin 6 Juni 2016.
Inilah hebatnya Luhut. Membiayai dua hal yang pro dan kontra. Sebagai gambaran, simposium pertama, yakni simposium nasional Tragedi 1965, digelar 18-19 April lalu di Aryaduta Hotel, Jakarta.
Simposium tersebut mempertemukan korban tragedi 1965, sejarahwan, mantan jenderal TNI, dan sejumlah tokoh lembaga yang berada di pusaran peristiwa berdarah tersebut.
Lalu yang kedua, Simposium Nasional bertajuk Mengamankan Pancasila dari Ancaman Kebangkitan Partai Komunis Indonesia dan Ideologi Lain, digelar 1-2 Juni 2016 di Balai Kartini, Jakarta.
Acara tersebut diselenggarakan oleh lebih dari 70 organisasi masyarakat (ormas). Ormas itu di antaranya adalah Gerakan Bela Negara, Organisasi Purnawirawan TNI-Polri, ormas-ormas berlandaskan Pancasila, dan berbagai ormas Islam.
Sejauh ini Luhut memang membenarkan seluruh hasil rekomendasi simposium itu kini lagi dipelajari pihaknya. Ia membantah akan ada pertemuan antar kedua belah pihak yang menhadiri simposium tersebut.
“Tak ada (dipertemukan). Dengan itu proses terbuka dan transparan. Semua sudah di saya. Saya lagi garap semua,” katanya.
Untuk diketahui, hasil rekomendasi dua simposium untuk mencari solusi menyelesaikan masalah tersebut yakni, pertama yakni Simposium Nasional membedah tragedi 1965 menghasilkan berbagai tuntutan, usulan dan rekomendasi, salah satunya bahwa negara harus mengakui telah melakukan kekerasan di masa lalu itu.
Rehabilitasi, juga menjadi tuntutan yang disuarakan. Tak terkecuali, bahwa proses hukum harus tetap berjalan, meski proses rekonsiliasi juga dilaksanakan.
Sementara yang kedua, yakni Simposium Nasional yang digelar purnawirawan TNI dengan tema ‘Mengamankan Pancasila dari Ancaman PKI dan Ideologi Lain’ menghasilkan sembilan butir rekomendasi kepada pemerintah.
Rekomendasi itu pada intinya meminta PKI meminta maaf atas pemberontakan yang mereka lakukan, meminta masyarakat tidak lagi mengungkit sejarah pemberontakan di masa lalu itu, dan meminta pemerintah menguatkan materi Pancasila dalam kurikulum pendidikan. (sed)
