Nusantarakini.com, Jakarta. Dibanding kandidat lain, Ahok memang lebih serius dalam mempersiapkan strategi untuk memenangkan pilkada DKI Jakarta.
Salah satu bukti keseriusan Ahok adalah dengan menggunakan jasa konsultan media dan konsultan politik. Konsultan media ini digunakan Ahok untuk mengatur bagaimana suatu isu dimainkan. Sementara jasa konsultan politik digunakan Ahok untuk mengatur bagaimana memobilisasi dukungan.
Strategi mobilisasi dukungan yang dilakukan konsultan politik Ahok adalah dengan membentuk jaringan relawan Teman Ahok secara masif dan sistematis.
Pola pembentukan jaringan Teman Ahok dilakukan dengan merekrut relawan secara berjenjang. Di setiap kecamatan mereka membentuk Kordinator kecamatan (korcam). Di level kelurahan mereka memiliki Kordinator kelurahan (korkel). Korkel ini merekrut kordinator RW. Di setiap RT mereka memiliki puluhan orang relawan. Pola ini mereka terapkan di seluruh wilayah DKI.
Berdasarkan informasi yang diperoleh Nusantarakini.com, hingga kini Teman Ahok sudah merekrut puluhan ribu relawan yang tersebar di semua wilayah DKI. Jaringan Teman Ahok berasal dari berbagai kalangan. Sebagian dari mereka adalah para ketua RT/RW.
Sumber Nusanatarakini.com menjelaskan tugas pokok awal dari jaringan relawan Ahok ini adalah mengumpulkan fotocopy KTP langsung ke permukiman. Kedepan jaringan relawan juga akan dilibatkan dalam proses kampanye dan pemantauan pada hari H pilkada.
Pola pengumpulan fotocopy KTP secara masif dan berjenjang ini sebenarnya yang paling diandalkan oleh Teman Ahok. Sedangkan pengumpulan Fotocopy yang dilakukan di mall-mall hanya lah etalase politik saja.
Jaringan relawan Teman Ahok ini tidak murni gratisan, mereka tetap diberi honor. Pemberian honor ini berjenjang mulai dari korcam, korkel hingga relawan di tingkat RT. Honor Korcam dan Korkel diberikan bulanan. Honor relawan di tingkat RT diberikan berdasarkan jumlah KTP yang berhasil ia kumpulkan. Bila ia gagal mencapai target, ada sanksi pengurangan honor.
Nampaknya pola pembentukan jaringan relawan secara sistematis yang dilakukan tim Ahok ini sangat efektif untuk memobilisasi pukungan. “Pola ini sangat efektif. Sebenarnya ini strategi serangan darat yang lazim digunakan konsultan politik dalam pilkada,” papar Syamsu Rizal, konsultan politik dari Lembaga Konsultan Politik Indonesia (LKPI)
Yang menjadi pertanyaan adalah mengapa kandidat lain tidak melakukan hal sama seperti apa yang dilakukan tim Ahok? Menurut Syamsu, kemungkinan kandidat lain tidak memiliki dana yang cukup. Sebab untuk membentuk jaringan relawan yang masif dibutuhkan dana yang sangat besar untuk honor relawan.
Memangnya berapa dana yang dibutuhkan? Samsu menjelaskan bahwa untuk mengetahui seberapa besar dana yang dibutuhkan, yaitu dengan mengitung berapa banyak jaringan relawan yang yang direkrut dan dikalikan dengan berapa rupiah honornya.
Saat ini jumlah kecamatan yang ada di DKI sebanyak 44 buah. Jumlah Kelurahan sebanyak 267 buah. Jumlah RW ada 2.709 buah. Sedangkan jumlah RT di DKI ada 30.246 buah. Bila di setiap RT jaringan Teman Ahok memiliki 20 relawan maka minimal mereka miliki relawan sebanyak 60.492 orang di seluruh wilayah DKI. Bila satu orang relawan mendapatkan honor 500 ribu rupiah saja maka dana yang dibutuhkan sudah mencapai sebesar Rp.30.246.000.000.
Persoalannya dari mana uang sebesar itu berasal? Terlalu naif bila mengatakan uang itu berasal dari hasil jualan souvenir kaos Teman Ahok. Lazimnya dalam pilkada dana sebesar ini tidak diambil dari kantong kandidat. Kandidat harus melakukan penggalangan dana untuk menutup kebutuhan dana tersebut. “Dalam Pilkada biasanya uang semacam itu berasal dari para pengusaha yang ada di belakang kandidat,” jelas Syamsu.
Apakah pembelian RS.Sumber Waras oleh pemda DKI merupakan salah satu modus Ahok menggalang dana dari pengusaha? Kita tunggu saja bagaimana hasil penyelidikan yang sedang dilakukan oleh KPK. (*mayang kemuning)
