Nusantarakini.com, Jakarta. Beberapa ekonom menilai kondisi perekonomian Indonesia semakin merosot yang diakibatkan oleh kesalahan pengambilan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintahan Jokowi.
Sesuai janji Jokowi pada saat kampanye pilpres, pemerintahannya akan menggenjot pembangunan infrastruktur. Namun masalahnya adalah pembangunan infrastruktur yang berlebihan tanpa mengukur kemampuan ekonomi nasional. Program-program Infrastruktur tersebut membutuhkan dana triliunan rupiah. Sementara kemampuan ekonomi nasional Indonesia masih terbatas.
Oleh karena itu untuk menutupi kebutuhan dana tersebut Jokowi jungkir balik membuat kebijakan ekonomi, antara lain:
1. Pencabutan Subsidi BBM Premium
2. Perubahan Skema Subsidi Listrik
3. Perubahan Skema Subsidi Tarif Kereta Api
4. Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak
5. Menambah Hutang Pemerintah
6. Membuka Lebar Investasi Asing
7. Kebijakan Tax Amnesty/pengampunan pajak untuk dana-dana di luar negeri.
“Pemerintah dalam posisi terdesak. Sehingga mau enggak mau, seluruh bargaining politik harus diterima (agar tax amnesty jalan),” kata Mantan Menteri Keuangan Chatib Basri di Jakarta.
Apakah semua berjalan sesuai dengan skenario? Apakah Ini yang membahayakan.
Data pada pada pekan pertama Mei 2016 realisasi penerimaan baru mencapai 23 persen dari target penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2016 yang sebesar Rp 1.822,5 triliun. Sementara defisit APBN sudah mencapai 1,3 persen dari Produk Domestik Bruto.
Padahal menurut UU No.17/2003 tentang Keuangan Negara, defisit APBN dan APBD secara kumulatif tidak boleh melampaui batas 3% terhadap PDB. Jika melebihi batas, maka Kepala Pemerintahan dianggap melanggar undang-undang dan bisa dilengserkan.
Berbagai kebijakan ekonomi yang ditempuh pemerintahan Jokowi tampaknya justru melemahkan fundamental ekonomi nasional. Salah satu dampaknya adalah ketahanan ekonomi rakyat menengah bawah yang makin tergerus. Bila kondisi ini berlanjut maka tidak menutup kemungkinan gejolak politik tidak terhindarkan. Semoga tidak. (*mayang kemuning)
