Nusantarakini.com, Jakarta – Isu pemenuhan HAM bagi eks PKI yang dibantai selepas G30S/PKI terus bergema. Saat yang sama, tiba-tiba usulan pengangkatan Soeharto sebagai pahlawan nasional kembaki mencuat. Partai Golkar bersama Partai Gerindra mengusulkan pengangkatan tersebut kepada pemerintah. Tentu saja timbul keanehan di benak publik. Jangan-jangan kedua isu itu dalangnya pemerintah.
Di satu sisi pemerintah menunjukkan sikapnya mendukung tuntutan eks anggota PKI untuk menyelesaikan pelanggaran HAM yang terjadi pada mereka setengah abad yang lalu, di sisi lain pemerintah juga menunggu masukan agar Soeharto dapat diangkat menjadi pahlawan.
Jelas sekarang tuntutan dua kubu berada di tangan pemerintah. Sebab, tuntutan kedua belah pihak hanya dapat dilaksanakan bila Presiden Jokowi mengizinkan dan memerintahkannya.
Nantinya akan terjadi kelucuan apabila akhirnya pemerintah mengabulkan usulan Partai Golkar dan Gerindra untuk mengangkat Soeharto sebagai pahlawan nasional. Pihak-pihak yang selama ini mencurigai pemerintah “pro PKI” dengan sendirinya kecurigaan yang sudah menyebarluas itu tutup buku.
Mereka akan kehilangan alasan untuk menuding pemerintah Jokowi memiliki hubungan historis dan emosional dengan eks PKI.
Apakah ini cara sakti pihak yang berkuasa untuk menekuklutut lawan-lawan politiknya, pemerintah sendirilah yang lebih tahu. Dugaan ini beralasan sebab sejatinya Partai Golkar sebenarnya telah berubah menjadi proksi pemerintah untuk mewujudkan agenda-agenda strategisnya sejak kepemimpinan berada di tangan Setya Novanto. Tentu tidak sulit bagi pemerintah melalui Luhut Panjaitan untuk mengorder Partai Golkar supaya mengusulkan kembali pengangkatan mantan Presiden Soeharto sebagai pahlawan nasional. Dengan itu, pemerintah dapat meredam sengitnya penentangan dari pihak-pihak anti rezim Jokowi. (sed)
