Luhut Binsar Panjaitan tidak bergeming dengan peringatan berbagai kalangan untuk tidak membongkar kuburan orang-orang PKI. Pembongkaran semacam itu akan memancing keributan di dalam masyarakat. Sebab peristiwa tragis yang sudah terkubur setengah abad dalam ingatan masyarakat itu bukan pecah berdiri sendiri. Peristiwa itu reaksi atas provokasi dan ancaman kekerasan yang dilancarkan PKI terhadap lawan-lawan politiknya. Bahkan banyak ulama yang terbunuh saat PKI menguat di tengah-tengah masyarakat. Peristiwa Madiun di tahun 1948 menjadi pelajaran bagi masyarakat saat PKI berkuasa. Kyai-kyai, santri dan aparat habis dilikuidasi oleh PKI.
Kini pemerintah melalui Luhut Panjaitan mencoba membongkar ketentraman yang sudah berlangsung lama. Orang bertanya-tanya, apakah benar maksud pemerintah membongkar kuburan PKI untuk menyelenggarakan rekonsiliasi di antara sesama warga. Bukankah secara defakto rekonsiliasi telah berlangsung dengan bergantinya generasi? Akhirnya yang terjadi sekarang malah sebaliknya. Saling curiga dan benci di antara wargabbangkit kembali. Bahkan sudah banyak yang menuduh, upaya pembongkaran kuburan-kuburan PKI tersebut sarat kepentingan politik dan titipan kepentingan Tiongkok.
Tiongkok yang sudah mengucurkan pinjaman ratusan triliun rupiah menghendaki imbalan politik. Bisa saja Tiongkok ingin memulihkan citra PKI yang buruk di masa lalu diubah menjadi korban rezim Orde Baru. Caranya dengan membongkar kuburan-kuburan PKI. Bukan membongkarnya yang penting, tetapi keterlibatan pemerintah dalam kegiatan pembongkaran itu yang diinginkan. Dengan terlibatnya pemerintah, apalagi bertindak sebagai inisiator dan sponsor, secara faktual negara melalui pemerintah mengakui kesalahan tindakannya di masa lalu terhadap PKI. Itulah opini yang tidak bisa dikesampingkan. PKI akhirnya dipandang hanya korban belaka. (sed)
