Seusai terpilihnya Setya Novanto menjadi ketua umum lewat munaslub di Bali, Partai Golkar menghadapi berbagai kemungkinan politik yang sulit diprediksi. Salah satunya ialah Partai Golkar akan tersandera oleh pemerintah. Kemandirian sikap politik partai tersebut di hadapan pemerintah sulit terjadi ke depan. Sebabnya karena jasa besar pemerintah melalui Luhut Panjaitan yang memastikan Setya Novanto sebagai ketua umum terpilih. Utang jasa politik bagi Setya Novanto tersebut tidak mudah dilupakan begitu saja.
Selain itu, yang paling berat sebenarnya adalah catatan negatif terkait riwayat yang mengiringi karir politik Setya Novanto. Di antara kasus yang terkenal melibatkan Setya Novanto antara lain kasus pengalihan hak tagih Bank Bali di tahun 1999. Kemudian pada tahun 2003 terkuak kasus penyelundupan beras vietnam 60 ribu ton yang melibatkan nama Setya Novanto. Pada tahun 2006 dikabarkan dia juga berperan sebagai negosiator untuk impor limbah beracun dari Singapura.
Pada tahun 2012 kasus korupsi PON Riau yang menyeret mantan Gubernur Riau Rusli Zainal, kembali nama Setya Novanto mencuat. Dia diduga berperan mengatur aliran dana kepada pihak-pihak terkait. KPK waktu itu sempat memeriksanya sebagai saksi. Berikutnya pada 2013 dalam kasus dugaan korupsi e-KTP, Muhammad Nazaruddin menuduh Setya Novanto bertindak sebagai pembagi fee proyek ke sejumlah anggota DPR. Teranyar, kembali nama Setya Novanto membetot perhatian publik dengan isu Papa Minta Saham. Isu ini terkait dengan perubahan komposisi saham di Perusahaan Freeport. Terkuaknya rekaman pembicaraan Setya Novanto dengan Presiden Direktur Freeport Indonesia Makroef Sjamsuddin beserta Muhammad Riza Chalid yang disebut-sebut sebagai mafia migas akhirnya menggelinding menjadi isu yang membawa mundurnya Setya Novanto dari kursi Ketua DPR RI.
Dari semua rentetan kasus yang melibatkan Setya Novanto tersebut, tidak menutup kemungkinan pemerintah telah memiliki kartu trup yang dapat dieksploitasi sewaktu-waktu untuk menyandera Setya Novanto. Tidak sulit bagi pemerintah untuk menekan Setya Novanto agar menyerahkan dukungan penuh partainya bila diperlukan sewaktu-waktu pemerintah Jokowi. Dengan demikian, tersanderanya Setya Novanto secara otomatis tersandera pula Partai Golkar. (sed)
