Nusantarakini.com, Jakarta –
Beberapa hari silam, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) diisukan melakukan transaksi mencurigakan dengan PT Agung Podomoro Land (APL) terkait angka kontribusi tambahan pengembang reklamasi.
PT APL disebut-sebut membiayai sejumlah penggusuran di Jakarta, salah satunya Kalijodo. Sebagai gantinya, Ahok akan menurunkan angka kontribusi tambahan bagi perusahaan properti besutan Ariesman Widjaja tersebut.
Saat dikonfirmasi mengenai hal tersebut, Ahok menegaskan tidak ada transaksi semacam itu. “Mana ada barter Kalijodo sih,” kata Ahok di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (11/5/2016).
Ahok menegaskan bahwa biaya penertiban kompleks prostitusi Kalijodo di Jakarta Utara bukan berasal dari PT Agung Podomoro Land, sebagaimana diklaim direktur utamanya, Ariesman Widjaja.
Menurut Ahok, tidak benar jika Podomoro mengucurkan Rp 6 miliar untuk penertiban rumah liar dan wisma pelacuran itu pada awal Februari lalu. Andil Podomoro di Kalijodo, kata Ahok, sebatas menyumbang dengan membangun jalan inspeksi. “Kalau dia keluarkan uang untuk membangun jalan inspeksi, itu benar,” katanya di Jakarta Timur, Kamis, 12 Mei 2016.
Mendengar kabar tersebut, Wakil Ketua DPRD DKI, M.Taufik mengaku kaget kalau pemerintah provinsi DKI menggunakan dana perusahaan swasta dari Agung Podomoro untuk melakukan penggusuran. Dia merasa aneh jika terbukti benar bahwa tambahan kontribusi untuk proyek reklamasi malah sudah digunakan terlebih dahulu.
“Saya dapat data dari media, katanya itu tambahan kontribusi sudah diambil lebih dahulu,” katanya kepada wartawan, Kamis (12/5).
Lebih lanjut, ia merasa DPRD tak diinformasikan perihal dana swasta dalam penggusuran. Ia berharap pemprov mampu kooperatif dan transparan. “Kita baru tahu sekarang (dari media), kaget kan,” ujarnya.
Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok mengungkapkan, personel TNI dan Polri yang ikut melaksanakan penggusuran kawasan-kawasan Jakarta memperoleh uang bantuan. Uang itu berasal dari anggaran Pemprov DKI atau dari perusahaan swasta.
Ahok mengakui adanya dana mengalir ke personel TNI dan Polri jika ikut proses penggusuran. Jika menggunakan APBD, ia menyebut setiap personel memperoleh 250 ribu rupiah. Ditambah lagi uang makan setiap personel sebesar 38 ribu rupiah.
“Ada yang dari kita, ada yang mungkin mereka (perusahaan swasta) keluarkan. Transfer ke yang bersangkutan. Uang makan juga transfer ke kesatuan mereka,” katanya. (*MC)
Foto: merdeka.com
