Nusantarakini.com, Jakarta –
“Sepandai-pandainya menyimpan bangkai, lambat laun akan tercium juga bau busuknya”. Pepatah tersebut sepertinya bisa menggambarkan terkuaknya keterlibatan PT Agung Podomoro Land membiayai penggusuran kawasan prostitusi Kalijodo di Penjaringan, Jakarta Utara, akhir Februari lalu, sebesar Rp 6 miliar. Dana tersebut digunakan untuk mengerahkan 5.000 personel gabungan dari Satuan Polisi Pamong Praja, kepolisian, dan tentara untuk menggusur wilayah yang bersisian dengan Kanal Banjir Barat tersebut.
Hal ini terkuak setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah kantor raksasa properti itu dan menemukan dokumen proyek pada 1 April lalu. Selain itu, KPK juga menemukan 12 proyek lain baik yang sedang dikerjakan maupun sudah selesai, seperti pembangunan rumah susun sewa sederhana di Daan Mogot, Jakarta Barat.
Presiden Direktur Agung Podomoro Land, Ariesman Widjaja membenarkan temuan KPK itu. “Benar, dokumen tersebut merupakan kewajiban tambahan yang diminta pemerintah Jakarta atau Gubernur Basuki Tjahaja Purnama,” kata Ariesman, tersangka suap reklamasi.
Menurut Ariesman, biaya proyek Podomoro permintaan pemerintah itu akan diganti melalui pemotongan kontribusi tambahan pulau reklamasi. Padahal, DPRD Jakarta batal mengesahkan peraturan tersebut setelah KPK menangkap Mohamad Sanusi, yang menerima suap dari Ariesman yang meminta kontribusi diturunkan dari 15 menjadi 5 persen.
Selain Podomoro, kata Ariesman, pemegang izin reklamasi 17 pulau di Teluk Jakarta mengerjakan proyek pemerintah seperti yang dikerjakan Podomoro. “Tapi saya tidak mengetahui di mana dan pekerjaannya apa saja,” ujarnya. (*MC)
Foto: okezone.com
