Warkop-98

HMI Connection Versus Pro-Demokrasi Connection


8 January 2020, 19:49
Dilihat   4.3K

Nusantarakini.com, Yogyakarta – 

Saya ingat pada masa menjelang berakhirnya Orde Baru Lukman Hakim Hassan, Ketua PB HMI (MPO) waktu itu, ditanya oleh seorang sesepuh Dewan Dakwah tentang siapa yang layak menjadi Presiden kalau Orde Baru tumbang. Spontan Lukman menjawab: Gus Dur. Jawaban itu ternyata mengejutkan sesepuh Dewan Dakwah tersebut. Sampai panjang lebar beliau menguliti Gus Dur, dari kedekatannya dengan Benny Mordani hingga gagasannya yang aneh-aneh, semua itu untuk meyakinkan bahwa Gus Dur tak layak menjadi Presiden. Namun tak bisa dipungkiri bahwa dimata para aktivis mahasiswa pada waktu itu, terutama yang kritis terhadap rezim Orde Baru, Gus Dur dianggap sosok yang bisa melawan kekuasaan orde baru. Waktu itu Amien Rais belum tampil melawan orde baru.

Memang Gus Dur di kalangan tokoh muslim sering dianggap memiliki ide aneh-aneh. Yang paling kontroversial, kalau istilah sekarang mungkin yang paling viral, adalah penyataaannya yang membolehkan mengganti ucapan assalaamu’alaikum dengan selamat pagi. Ada juga idenya saat masih Orde Baru dalam sebuah seminar tentang Islam di Indonesia yang diadakan di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Gus Dur melontarkan gagasan kemungkinan keanggotaan ganda NU dan Muhammadiyah. Ia pun siap menjadi orang NU pertama yang merangkap menjadi anggota Muhammadiyah.

Saya ingat beritanya ada di harian Kedaulatan Rakyat, sekeluarnya dari ruang seminar itu Gus Dur dihampiri oleh Bu Djazman Alkindi yang menanyakan kenapa beliau sering melontarkan ide yang aneh-aneh. Gus Dur dengan senyum balik tanya, yang aneh contohnya apa bu? Bu Djazman menyebutkan kenapa harus membuat Forum Demokrasi segala. Gus Dur pun balik bertanya apa sekarang Indonesia sudah demokratis? Dan langsung langsung ditimpalinya, ”Karena Indonesia belum demokratis itulah maka kita butuh Forum Demokrasi!”. Forum Demokrasi yang dibentuk oleh Gus Dur dan kawan-kawannya itu memang oleh sebagian tokoh Islam dicurigai sebagai perlawanan dari pendirian ICMI (Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia) yang disupport oleh rezim Orde Baru.

Meskipun tidak banyak anak HMI yang terlibat dalam Forum Demokrasi namun ide-ide demokrasi Gus Dur itulah yang tampaknya mempertemukannya dengan mereka. Yang saya tahu anak-anak HMI MPO meski tidak melakukan perlawanan pada pendirian ICMI, buktinya banyak mereka yang dulu juga ikut nyumbang saham pendirian harian Republika yang diinisiasi oleh ICMI, mereka juga sangat tegas menolak intervensi negara kepada umat Islam. Saat sebagian tokoh yang dekat dengan ICMI berinisiatif mendirikan MUPMI (Majelis Umat Pelajar dan Mahasiswa Islam) yang melalui Fadli Zon menyuarakan pentingnya Revolusi dari atas, artinya masuk ke sistem dengan mendukung rezim dan memberi warna, anak-anak HMI terutama dari Yogyakarta menolak. Anies Baswedan sosok yang dihormati anak-anak HMI Yogya pada waktu itu memberikan argumentasi-argumentasi dengan logika demokrasi akan lemahnya ide Revolusi dari atas ala Fadli Zon tersebut. Akhirnya MUPMI itu pun tak berlanjut.

Sosok lain yang menghubungkan anak-anak HMI dengan ide-ide demokrasi Gus Dur adalah Dawam Raharjo. Senior HMI dan tokoh Muhammadiyah itu saat menjadi Direktur LP3ES banyak terlibat dalam pemberdayaan demokrasi bersama Gus Dur. Bang Dawam Rahardjo, begitu biasanya anak HMI memanggil, cukup dihormati di kalangan anak HMI sehingga sering dijadikan pembicara dalam diskusi dan pelatihan-pelatihan yang diadakan anak-anak HMI. Dalam diskusi dan pelatihan-pelatihan itulah ide-ide demokrasi ditumbuh suburkan di kalangan HMI. Tulisan-tulisan Bang Dawam Raharjo pun banyak dibaca anak-anak HMI. Beberapa anak HMI juga direkrut oleh Bang Dawam Raharjo masuk di LP3ES dan menjadi aktor-aktor intelektual penggerak demokrasi.

Pemerintah orde baru adalah rezim anti kritik yang banyak membungkam kebebasan berpendapat melalui media massa. Melalui Menteri Penerangan berbagai kebijakan orde baru yang menindas kebebasan pers dikeluarkan. Anak-anak HMI banyak terlibat dalam aksi-aksi melawan kebijakan Menteri Penerangan yang mengekang demokrasi tersebut. Setiap ada kesempatan untuk menuntut kebebasan pers maka itu digunakan anak-anak HMI. Termasuk ketika Harmoko, Menteri Penerangan ketika itu, terpeleset mengucapkan sesuatu yang dianggap melecehkan al-Fatihah maka hal itu digunakan anak-anak HMI untuk mendeligitimasi Menteri Penerangan sebagai aparat Orde Baru dalam mengekang kebebasan berpendapat. Meski akhirnya diberi pengampunan oleh MUI namun anak-anak HMI tetap menuntut dilakukan proses hukum terhadap Menteri Penerangan yang dianggap melecehkan al-Fatihah.

Ketika Amien Rais menyuarakan pentingnya suksesi menghentikan rezim Orde Baru dan menyatakan menyatakan bersedia menjadi Presiden RI saat ditanya kesediaannya oleh Permadi SH dalam sebuah forum di YLBHI, anak-anak HMI termasuk yang paling awal mendukungnya. Di Yogyakarta setelah aktivis pers mahasiswa UGM yang paling awal menyatakan dukungan terbuka untuk kesediaan Amien Rais itu maka anak-anak HMI melakukan hal yang sama. Namun anak-anak HMI tidak hanya menyatakan dukungan tetapi menggerakkan ratusan massa dengan bendera SEMMIKA (Serikat Masyarakat dan Mahasiswa Islam Untuk Keadilan) melakukan longmarch dari Bundaran UGM ke kantor DPRD DIY dan menuntut segera dilakukan suksesi sebagai pelaksanaan demokrasi yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Perlu diingat, waktu itu pemerintahan otoriter Orde Baru masih kuat dan penyataan suksesi adalah tabu bagi pemerintah saat itu.

Ketika muncul upaya untuk melengserkan Gus Dur sebagai Presiden oleh berbagai kekuatan politik pada waktu itu anak-anak HMI berusaha untuk menyadarkan para elite politik akan proses demokratisasi sebagai substansi reformasi yang harus diperjuangkan bersama. Bagi anak-anak HMI persoalan dari demokrasi Indonesia adalah persoalan sistem. Karena itu menyikapi situasi yang terjadi PB HMI (MPO) menggerakkan seluruh Cabang-nya di Indonesia untuk mendukung isu pentingnya Revolusi Sistemik. Salah satu poin penting dari isu Revolusi Sistemik adalah pentingnya demokrasi ekonomi mengiringi demokrasi politik. Dalam isu Revolusi Sistemik ada tuntutan untuk menjalankan demokrasi ekonomi. Anak-anak HMI waktu itu berpandangan bahwa carut-marutnya demokrasi Indonesia adalah disebabkan karena demokrasi yang dijalankan hanyalah demokrasi politik yang tak didukung demokrasi ekonomi.

Gagasan demokrasi ekonomi oleh-oleh anak-anak HMI diartikulasikan dengan idiom Sosialisme Religius. Idiom ini tidak dimonopoli sendiri oleh anak-anak HMI. Di berbagai kota anak-anak HMI mengajak berbagai elemen mahasiswa dan NGO lainnya untuk terlibat dalam diskursus ini. Di Yogyakarta diskusi bertitle sosialisme religius oleh anak-anak HMI digelar dengan mengundang tokoh-tokoh lintas gerakan Mahasiswa dan dari hasil diskusi itu saya diminta untuk memfasilitasi penerbitannya menjadi buku berjudul “Sosialisme Religis Suatu Jalan Keempat?” Dalam buku itu juga ditambahkan tulisan orang-orang NGO seperti Dadang Juliantara (Lapera) dan Bonnie Setiawan (Infid). Ditambahkan pula prolog dari tulisan Bung Hatta sebagai peletak dasar gagasan demokrasi ekonomi Indonesia.

Dari diskusi-diskusi bertitle Sosialisme Religius itulah bermula meluasnya jaringan anak-anak HMI dengan para penggiat NGO yang sebelumnya sering diidentifikasi sebagai orang “kiri”. Ide-ide demokrasi yang dimiliki dan ditambah sedikit kebiasaan membaca menjadikan anak-anak HMI bisa diterima di berbagai NGO dan ikut terlibat dalam proyek-proyek pemberdayaan masyarakat. Dengan sikap demokratis yang menjadi bawaan anak-anak HMI sejak dalam pertrainingan, alumnus-alumnus HMI bisa bekerjasama dengan para aktivis dari berbagai latar belakang yang berbeda-beda. Bahkan selain menggerakkan berbagai NGO, banyak sekali alumnus HMI yang kemudian turut membesarkan organisasi-organisasi Mahasiswa lain sehingga ide-ide demokrasi menjadi semakin meluas.

Setelah Gus Dur dilengserkan, anak-anak HMI kembali mengajak Gus Dur terus menyuarakan pentingnya demokasi. Dalam pelantikan Pengurus Besar HMI (MPO) periode 2001-2003 Gus Dur hadir sebagai Keynote Speaker dalam diskusi berjudul “Demokratisasi dalam Era Pemerintahan Megawati”. Tema ini mengingatkan ketika pada tahun 1998 para aktivis HMI (MPO) mempertemukan Amien Rais dan Megawati dalam satu forum dengan Ketua PB HMI (MPO) di Universitas Islam Indonesia Yogyakarta untuk memperbincangkan arah reformasi. Keterhubungan HMI dengan Gus Dur dan para tokoh reformasi itu jelas bukan HMI Connection tetapi lebih merupakan Pro-Demokrasi Connection. Banyak orang tak mengenali Pro-Demokrasi Connection ini karena mungkin mereka juga lupa bahwa para tokoh itu pun dulunya juga tokoh Pro-Demokrasi. Seperti Gus Dur, orang lebih mengenal sebagai tokoh Pluralisme ketimbang tokoh Pro-Demokrasi. [mc]

Yogyakarta, 8 Januari 2019.

*Ashad K. Djaya, adalah seorang Gerilyawan Literasi. Pernah menjadi aktivis HMI dan sekarang aktif menjadi Pembina PC IMM AR Fakhruddin.

Kredit Foto: FB Syahrul ED

Facebook Comments

Most Popular

To Top
error: Content is protected !!