Nusantarakini.com, Jakarta –
Rencana pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) dan gaji ke-13 untuk pejabat negara, pensiunan dan honorer baik guru maupun non PNS, dipertanyakan. Bahkan bisa menjadi blunder berulang-ulang yang sering terjadi selama Pemerintahan Rezim Jokowi ini, karena kurangnya informasi maupun koordinasi masing-masing instansi terkait yang kompeten menanganinya.
Viral dalam sebuah video yang beredar luas, dimana Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI), Zulkifli Hasan yang mempertanyakan hal tersebut. Dia meminta pemerintah menjelaskan anggaran yang dipakai untuk membayar THR dan gaji ke-13.
“Saya khawatir soal gaji ke-13. Jangan sampai Menteri Keuangan blunder lagi karena yang mengumumkan presiden. Itu semua orang dapat. Selama ini THR adalah gaji pokok. Sekarang ini tidak. Dia mendapat sesuai dengan tunjangan kinerja termasuk tukin,” kata Zulkifli Hasan dalam video yang beredar luas tersebut, sebagaimana diterima redaksi Nusantarakini.com, Jakarta, Kamis (31/5/18).
“Jadi kalau gaji pokok Rp 1 juta. Ditambah plus-plus, tunjangan kinerja maka dapatlah Rp 5 juta, maka THR harus dibayar Rp 5 juta. Dulu kan cuma gaji pokok,” terang Zul.
Zulkifli juga mengaku mendapatkan keluhan dari beberapa kepala daerah. “Pensiunan dapat penuh. Bukan hanya gaji pokok. Honorer baik guru dan honorer PNS. Saya mau tanya uangnya dari mana? Banyak yang tanya sama saya, para bupati bayar sendiri dengan uangnya. Jangan sampai blunder. Kalau ini terjadi bahaya sekali.”
Ketua Partai Amanat Rakyat (PAN) ini menegaskan, dirinya tidak pada posisi menolak atau tidak setuju karena sudah diumumkan oleh Presiden Joko Widodo.
“Bukan menolak tapi uangnya dari mana. Kalau Silpa (sisa lebih anggaran) nanti bulan Agustus. Ini uang dari mana? Jangan sampai blunder. Itukan dari pemerintah. Yang saya tanyakan uang dari mana?” tanya Zulkifli penuh heran seperti dilansir telusur.co.id juga. [erc]
Selengkapnya, silahkan simak Videonya berikut ini:
