Oleh: Samsu Rizal UK.S.Pi, Pemerhati Perikanan dan Pangan Lokal.
Nusantarakini.com, Salakan –
Di daerah penghasil ikan, menu sekolah justru didominasi ayam potong. Program ratusan triliun yang digadang memperbaiki gizi dan ekonomi lokal dipertanyakan arah keberpihakannya—nelayan pesisir tetap jadi penonton.
Pagi di Banggai Kepulauan selalu dimulai dengan laut. Perahu-perahu nelayan kembali membawa ikan segar, hasil tangkapan yang selama ini menjadi sumber kehidupan dan gizi masyarakat pesisir. Namun di ruang-ruang kelas sekolah dasar, piring anak-anak justru berisi ayam potong daripada ikan yang melimpah di kampung mereka sendiri. Di sinilah ironi itu terasa paling telanjang.
Bagaimana mungkin daerah yang dikelilingi laut dan dikenal sebagai penghasil ikan tidak menjadikan hasil laut sebagai menu dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG)? Ketika kebijakan nasional hadir tanpa mempertimbangkan potensi lokal, yang terjadi bukan hanya perubahan menu, tetapi perubahan arah konsumsi generasi muda. Anak-anak yang sejak kecil akrab dengan ikan perlahan digiring pada pola makan baru yang bergantung pada pasokan dari luar daerah.
Kita masih ingat bagaimana pemerintah dulu begitu gencar mengampanyekan slogan “Ayo Makan Ikan.” Seruan itu digaungkan sebagai gerakan nasional untuk meningkatkan kualitas gizi masyarakat sekaligus memperkuat kesejahteraan nelayan. Namun realitas di lapangan kini menghadirkan kontras yang mencolok. Di tengah program MBG yang berskala masif dan menyasar jutaan anak sekolah, ikan justru tidak menjadi prioritas menu, bahkan di wilayah pesisir yang kaya hasil laut. Slogan itu terdengar nyaring di ruang publik, tetapi gaungnya melemah di piring makan anak-anak sekolah.
Ikan bukan sekadar lauk. Ia adalah identitas, kebanggaan, sekaligus denyut ekonomi Banggai Kepulauan. Kaya protein, omega-3, vitamin D, dan mineral penting bagi perkembangan otak, ikan telah lama menjadi fondasi gizi masyarakat pesisir. Mengabaikannya dalam program berskala nasional bukan hanya soal teknis distribusi, melainkan soal keberpihakan.
Program MBG yang menyerap anggaran ratusan triliun rupiah seharusnya mampu menciptakan efek berganda bagi ekonomi lokal, terutama nelayan. Namun ketika rantai pasok lebih menguntungkan industri peternakan ayam dibanding nelayan pesisir, publik berhak bertanya: ke mana arah kebijakan ini sebenarnya? Bagi negeri yang bagian terbesar wilayahnya adalah laut, keputusan ini terasa seperti menjauh dari jati diri maritimnya sendiri. [mc]
