Satire
Seseorang Boleh Saja Tolol, Tapi Sebagai Presiden Tetap Harus Bijak
Disampaikan oleh Yusuf Blegur, Mantan Presidium GMNI.
Ada presiden yang terlihat sangat gemar menyampaikan validasi sambil berbangga-bangga tentang dirinya. Narasi politik dengan orasi berapi-api dan menggebu-gebu, justru terkesan ingin menutupi jejak hitam kelam masa lalunya. Alih-alih mendapat simpati publik, presiden justru mendapat antipati kalangan luas akibat lebih banyak air liur yang sia-sia keluar, ketimbang keringat dan tekad yang memberi maslahat.
Nusantarakini.com, Jakarta –
Presiden terus menunjukkan betapa dirinya semakin tidak kompeten, tanpa empati, dan paling fundamental kehilangan sisi-sisi kemanusiaaannya yang paling hakiki. Lebih miris dari masa lalu yang kelam berupa kejahatan HAM, dipecat dari kemiliteran, dan hengkang ke Yordania yang membuktikan betapa miskin nasionalisme dan patriotismenya. Presiden itu justru gagal mengambil momentum pembersihan diri dan penebusan dosa untuk menjadi manusia bermanfaat bagi rakyat, bangsa, dan negara Indonesia, meski jabatan kekuasan tertinggi pemerintahan sudah dalam genggamannya.
Semua kelemahan prinsipil behavior presiden, kerap terlihat hampir di semua ucapan dan tindakannya di hadapan publik. Presiden kerap membangun narasi dan perilaku yang hipokrit.
Tak sekedar pidato yang menghina dan merendahkan kecerdasan publik. Kebijakan presiden juga intens mengangkangi etika bernegara, terlebih ketika menduduki jabatan tinggi walau terbatas, sejak dulu hingga sekarang. Semua kepribadiannya seakan tercermin menjadi sosok yang identik korup, manipulatif dan destruktif. Lebih dari sekedar kebohongan dan kebodohan. Presiden tak bisa terhindar dari asumsi banyak kalangan yang menyiratkan dirinya sebagai orang yang temperamen, pembangkang, dan cenderung dianggap psikopat.
Nyaris tak ada prestasi yang membanggakan dalam hidupnya sepanjang karir kemiliteran, politik dan bisnis. Semua yang diraih kental dengan previllage dan azas manfaat tertentu. Semua fasilitas yang melambungkan torehan dalam pelbagai eksistensi tak lebih dari sekadar proses top down dan katrol dari instrumen kekuasaan Orde Baru baik dari Soemitro Joyohadikusumo seorang menteri dan begawan ekonomi ayah kandungnya, dan terutama oleh Soeharto sang presiden saat itu sekaligus ayah mertua dan senior militernya.
Tenggelamnya kepemimpinannya dengan banyak catatan hitam di ujung kekuasaan Orde Baru dan kelahiran era reformasi. Membuat sosoknya terisolir dari panggung militer dan politik nasional yang memaksanya meninggalkan Indonesia (baca: kabur), kemudian menetap di Yordania. Dengan stigma dan imej yang begitu buruk dan terpuruk, sepanjang hidupnya, sampai sekarang terus menyandang predikat sosok inkompeten secara personal dan kakistokrasi dalam pemerintahan hinnga menjabat presiden sekalipun.
Rakyat harus mengurut dada sambil menahan sesak nafas. Bukan hanya jauh dari ekspektasi. Terpilihnya sebagai presiden terpilih dalam pilpres 2024, menjadi blunder politik paling jorok juga busuk dalam konstitusi dan demokrasi di republik ini. Seperti mengulangi presiden sebelumnya Jokowi yang menjadi skondan dan konspirator kecurangan dan kejahatan pemilu hingga menjadi kompatriot rezim sejauh ini.
Rakyat kini menuai panen dari apa yang ditanam. Degradasi total republik dari rezim yang presidennya tak lebih dari ‘dumb and dumber’. Setelah Jokowi, bangsa ini harus banyak belajar lagi ketika sosok pemimpin sekarang yang sudah terbuka dan telanjang distorsinya, masih bisa terpilih menjadi presiden.
Saatnya menikmati presiden yang gemar pidato dan bahkan intensitasnya jauh lebih banyak dan lebih cepat dari berpikirnya. Apalagi dari kerja-kerja cerdas yang terukur dan terarah. Preiden benar-benar dalam euforia jabatannya setelah terobsesi lebih dari 25 tahun. Presiden hanya mampu meraih kenikmatan dan kepuasan diri dari memuncaki kursi jabatan nomor satu di Indonesia. Prrsiden, faktanya tak bisa meninggalkan jejak masa lalunya yang mengerikan. Seharusnya presiden dapat mengambil kesempatan dari rakyat untuk melalukan ‘blessing in disquise’. Melakukan dekonstruksi dan rekonstruksi dirinya khususnya dan Indonesia pada umumnya. Bukan malah membawa negara ini pada titik nadir kenistaan sebuah bangsa.
Apa boleh buat, tak ada lagi yang bisa membangun kesadarannya kembali sebagai warga negara dan sebagai pemimpin. Tak ada lagi yang mampu membangkitkan kemauannya untuk menjadi manusia berkarakter perjuangan dan pengabdian. Suara aktivis pergerakan tak didengar, pemikiran akademis dan inteletual diabaikan, pandangan ulama dipinggirkan. Bahkan para Purnawiran TNI-Polri tak digubris. Sekelilingnya hanya dipenuhi penjilat kekuasaan dan pengkhianat bangsa.
Hanya ada upaya sebatas merangkul suara kritis dan gerakan perlawanan masuk dalam sistem kekuasaan. Membungkam oposisi lalu menjadikannya sebagai supporting sistem kekuasaan. Sementara rakyat terus menjadi samsak sekaligus bulan-bulanan dari kejahatan yang difasilitasi dan dilakukan oleh pemerintah atau penyelenggara negara. Rakyat terlalu sering disuguhi narasi dari pidato berapi-api dan menggebu-gebu penuh emosi, ketimbang tindakan nyata Prabowo dalam memberantas korupsi, mereduksi kemiskinan dan kebodohan serta meningkatkan daya hidup rakyat yang lebih layak dan manusiawi.
Presiden mungkin bodoh, kesehatan yang rentan uzur dimakan umur, atau boleh jadi lingkungan sekelilingnya yang sudah rusak. Bisa juga pengaruh Jokowi yang masih didukung oligarki korporasi dan oligarki partai politik yang masih sangat kuat dan menentukan perilaku politik dan bisnis meski sebagai presiden sekalipun. Tapi seharusnya presiden masih bisa menyediakan ruang dalam batin dan jiwanya untuk menjadi manusia bermanfaat bagi rakyat, bangsa dan negara Indonesia, di ujung usia senja dan karir politiknya yang karut marut.
Pesan yang boleh disikapi dengan legowo dan jiwa besar. Atau mungkin bisa dengan reaksioner dan represif dari presiden. Apapun makna deskripsi ini, entah berbalas kontemplasi keluhuran berbudi, entah aksi represif yang fasis. Hanya satu permintaan rakyat. Seseorang boleh saja tolol tapi sebagai presiden tetap harus bijak. Karena siapapun pemimpin dan terlepas dari seberapa besar kadar intelektualnya, maka akhlah yang menjadi pondasinya. Menjadi biadab atau beradab. Memilih arogan dan berlaku tangan besi atau berpikir dan bersikap bijak. [mc]
Bekasi Kota Patriot, 2 Dzulhijjah 1447 H/19 Mei 2026.