Nusantarakini.com, Jakarta – Bukan Ahok kalau tidak melawan orang yang mencoba menasehatinya, masih tentang reklamasi di pantai utara Jakarta. Wakil Presiden Jusuf Kalla mengemukakan tanggapannya dan menghendaki agar reklamasi tersebut dihentikan untuk sementara.
Sebelumnya seperti dikutip dari beberapa media on line, JK mengatakan, proses reklamasi di Jakarta harus mengacu pada aturan yang berlaku. Di tengah-tengah tumpang tindih aturan yang ada, yang harus diacu adalah aturan tertinggi, yakni undang-undang. “Semua itu berdasarkaan hukum, ada Undang-Undang untuk itu,” kata Jusuf Kalla di Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, kemarin.
JK mengaku sudah berbicara dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya. Menurut JK , undang-undang yang mengatur reklamasi adalah UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007, mengenai Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau Kecil. Selanjutnya Wakil Presiden menyarankan agar proses reklamasi dihentikan untuk sementara. “Kalo dalam proses, ya bisa sementara, sambil menata atau mempelajari, mengambil dasar hukum yang benar,” ujar JK.
Menanggapi atas saran JK tersebut, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) tetap akan melanjutkan proyek reklamasi teluk Jakarta. “Kalau Pak Jusuf Kalla minta dihentikan, dasar hukumnya apa? Memang bilang banyak yang minta dihentikan,” ujarnya di Jakarta, Minggu (17/4). Menurut Basuki, apabila proyek tersebut dihentikan maka dirinya akan digugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara, dan jika kalah maka akibatnya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan merugi. “Kalau tidak saya akan digugat PTUN dan jika kalah Pemda ganti beberapa triliun itu yang bayar Pemda loh. Kira-kira DPRD akan pecat saya kalau begitu?” tanya Ahok. Walau demikian, Ahok akan memberhentikan proyek tersebut apabila ada surat resmi yang datang kepadanya. “Kirim surat resmi ke saya akan saya pelajari,” katanya. (*TS)
Foto: okejoss.co
