Mengevaluasi Prestasi Kabinet Presiden Prabowo setelah Enam Bulan Berkuasa
Nusantarakini.com, Jakarta –
Dalam acara dengan Refly Harun saya ditanya tentang prestasi Presiden Prabowo sejak berkuasa. Saya jawab idealnya kalau pak PS (Prabowo Subianto) ingin membuat perubahan significant maka yang harus dilakukan pertama adalah Revolusi Konstitusional (perubahan radikal lewat kewenangan dan kebijakan presiden). Saya tak perlu rinci di sini karena sebagian teman-teman saya sudah tahu apa yang saya maksud.
Lalu kepada Refly Harun saya menyampaikan bahwa pada fase 6 bulan kekuasaan Prabowo memilih melakukan REVOLUSI MENOLONG RAKYAT. Setelah saya jelaskan apa yang saya maksud Refly Harun mengubah judulnya menjadi PERTOLONGAN PERTAMA PADA KECELAKAAN (P3K). Maksudnya di masa Presiden yang lalu banyak masalah-masalah yang diwariskan yang menimbulkan beban ke rakyat dan Prabowo melakukan Pertolongan Pertama.
Apa saja yang ditempuh PS dalam melakukan P3K itu? Saya uraikan beberapa hal di bawah ini tentu saya sempurnakan belakangan.
Dengan catatan ini pun bebas dikritik atau di-bully sekalipun:
- Program Makan Bergizi Gratis (MBG): Diluncurkan pada 6 Januari 2025, program ini telah menjangkau jutaan anak sekolah hingga ibu hamil di 190 titik yang tersebar di 26 provinsi. Program ini menargetkan untuk menjangkau 15 juta penerima manfaat pada akhir 2025.
- Kenaikan upah buruh 6,5 %.
- THR dibayar lebih awal, minimal seminggu sebelum lebaran menjangkau 9,4 juta pegawai negeri, non ASN dll. Juga tetap ada gaji ke 13. Juga THR untuk ojek online (ojol).
- Membangun rumah untuk rakyat berpenghasilan rendah. Sudah 44 persen tercapai dari rencana 40.000 rumah.
- Pegawai honor diperhatikan 2 juta perbulan. Guru non ASN 500 ribu tambahannya.
- Penghapusan Utang UMKM: Presiden Prabowo menandatangani Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2024 yang mengatur penghapusan piutang macet bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di sektor pertanian, perikanan, dan kelautan. Kebijakan ini mencakup penghapusan utang hingga Rp300 juta untuk perorangan dan Rp500 juta untuk badan usaha.
- Pengamanan Uang Negara Rp 6,7 Triliun: Selama 100 hari pertama pemerintahan, upaya pemberantasan korupsi berhasil mengamankan kembali uang negara sebesar Rp 6,7 triliun.
- Kunjungan ke luar negeri mendapat komitmen dari Inggris dan negara-negara Timur Tengah lebih kurang Rp 300 triliun.
- Diskon Tarif Listrik: Sebagai bagian dari stimulus ekonomi, pemerintah memberikan diskon tarif listrik sebesar 50% bagi pelanggan rumah tangga dengan daya 450 VA hingga 2.200 VA. Program ini berlangsung selama dua bulan, yaitu Januari dan Februari 2025, dan menyasar sekitar 81,4 juta pelanggan.
- Penguatan Sektor Pertanian: Selain penghapusan utang, pemerintah juga fokus pada peningkatan produksi pangan dengan memberikan dukungan kepada petani.Penetapan harga gabah Rp 6.500. Langkah-langkah ini termasuk penyediaan bantuan alat dan teknologi, pelatihan, serta akses yang lebih mudah ke pasar. Dikabarkan swasembada beras sekarang.
- Peluncuran Layanan Bank Bullion pertama di Indonesia: Pada 26 Februari 2025, Presiden Prabowo meresmikan layanan bank bullion pertama di Indonesia. Langkah ini bertujuan menyediakan sistem yang lebih terstruktur untuk penyimpanan, pengelolaan, dan perdagangan emas di dalam negeri.
- Pengungkapan kasus mega skandal Pertamina Patra Niaga, sebesar 1000 triliun. Untuk pertama kali Anak Mafia Migas ditahan.
- Penangkapan 28 Koruptor dengan Kerugian Negara Rp 3,1 Triliun: Kasus-kasus ini mencakup berbagai sektor, termasuk izin ekspor minyak sawit mentah (CPO) dan produksi emas ilegal.
- Kasus PT Asset Pacific: Pemerintah mengungkap dugaan tindak pidana korupsi dan pencucian uang yang melibatkan PT Asset Pacific terkait izin ekspor minyak sawit mentah (CPO). Kasus ini menyebabkan kerugian negara yang signifikan, meskipun nominal pastinya belum dipublikasikan secara resmi.
- Pembatalan Kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12%: Pemerintahan sebelumnya merencanakan kenaikan tarif PPN dari 11% menjadi 12% pada 1 Januari 2025. Namun, Presiden Prabowo membatalkan rencana kenaikan ini pada 31 Desember 2024, sebagai respons terhadap protes masyarakat dan untuk menjaga daya beli masyarakat.
- Pembatalan Larangan Penjualan Elpiji 3 Kg di Eceran: Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) pada era Jokowi mengeluarkan kebijakan yang melarang penjualan elpiji 3 kg di tingkat eceran mulai 1 Februari 2025. Presiden Prabowo membatalkan kebijakan ini setelah mendapat resistensi publik yang signifikan.
- Pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) ke Nusantara: Proyek ambisius untuk memindahkan ibu kota negara dari Jakarta ke Nusantara di Kalimantan Timur, yang digagas pada era Presiden Jokowi, mengalami ketidakpastian di bawah pemerintahan Presiden Prabowo. Meskipun tidak ada pernyataan resmi mengenai pembatalan total, proyek ini menghadapi penundaan dan evaluasi ulang terkait pendanaan dan prioritas nasional.
- Penghapusan PSN PIK2, BSD dan Rempang.
- Kritik bebas tanpa penangkapan.
- Umat Islam tak dipojokkan malah aspirasi umat Islam soal Palestina diperhatikan. Muhammadiyah mendapat tempat dalam kekuasaan.Tak ada lagi kampanye negatif terhadap umat dan tokoh Islam.
- Memutus mata rantai pengadaan pupuk.
- Danantara dibentuk. Sebagian pengamat menilai positif kecuali beberapa catatan tentang pengelolanya.
- Rezim devisa bebas dibatasi. Wajib parkir di dalam negeri dana hasil penjualan SDA minimal setahun. Berdampak pd cadangan devisa dan perputaran uang dlm negeri
- Inefesiensi. Dulu proyek sudah di-ijon duluan. Kini para pengijon gigit jari. Dulu kebocoran tinggi diduga hingga 58 %.
- Sistem kuota impor dibuka yang akan berdampak harga-harga akan normal, misalnya harga daging dll.
- Tarif biaya haji diturunkan dan diminta diturunkan lagi hingga minimal sama dengan biaya haji di Malaysia.
Penguraian P3K ini memang tidak memuaskan kelompok yang ingin Jokowi ditangkap dan diadili, serta masalah Wapres Fufufafa.
Dengan penyajian ini minimal bagi yang hanya fokus pada masalah Jokowi Fufufafa punya data lain yang bisa juga diperdebatkan sehingga memperkaya pengetahuan kita tentang keburukan dan kebaikan kekuasaan. Meskipun Dr Mulyadi, Dosen Ilmu Politik UI melarang aktivis membicarakan kebaikan penguasa. “Tugas aktivis itu mengkritisi,” katanya. Namun karena di samping sebagai aktivis, saya juga studi ilmu politik dan pelaku politik, saya merasa bisa juga menyampaikan apa yang baik dan buruk dari Penguasa. [mc]
Jakarta, 6 Mei 2025.
*M. Hatta Taliwang, Direktur Institut Soekarno Hatta.
Foto: Tangkapan layar YouTube KompasTV.
