Nusantarakini.com, Jakarta –
Kolaka Utara, Desa Lambai ada jejak konflik sosial dan kerusakan lingkungan di lokasi pertambangan.
“Ada dua tuntutan yang disuarakan para demostran yakni 1. Dalam kurung waktu 24 jam alat berat pertambangan harus segera keluar dari lokasi tambang. Kedua meminta pemerintah desa, kelurahan, kecamatan dan kabupaten berkomitmen dan membuat surat pernyataan sikap menolak segala bentuk kerusakan akibat pengrusakan alam di desa lambai.” Ujar Ari Saputra mantan Ketua Umum PMII Cabang Kolut.
Sebelumnya advokasi dilakukan selama setahun untuk memberikan pemahaman tentang dampak yang akan di terima dan menghimpun masyarakat menolak keberadaan tambang.
Tepatnya di Dusun I, Desa Lambai salah satu Warga Inisial S mengatakan “Pelaksana Penggalian atas gunung itu ialah salah satu oknum yang berasal dari desa Lambai sendiri. Makanya dia berani memasukkan alat berat itu. Apa lagi katanya dia ada backingan dari kabupaten. Makanya dia berani masukkan itu alat. Dan kepala desa sendiri ngomong waktu rapat dengan warga kalau dia tidak tahu menahu tentang alat itu, tapi sebelum alat dikasih masuk, oknum yang mau menambang singgah dirumah kepala desa mappatabe atau minta ijin.”
Bupati Kolut sendiri bersama Penghulu Adat dan masyarakat menolak keras adanya penambangan tersebut.
Penggalian atau alat berat penambangan sudah berada di lokasi sejak tanggal 3 bulan juli dan kini sudah tak ada lagi disana sebab gelombang gerakan masyarakat yang mengusirnya dari sana.
Sepanjang sejak ditambangnya lokasi tersebut sudah dua kali alat berat berada disana. Dan nikel adalah sumber utama yang dihasilkan di Dusun Satu Desa lambai. Luas pertambangan 4 hektar, SIUP ngak ada dan ngak sampai 100 meter lokasi dari pemukiman.
Lingkungan dirusak dan masyarakat dibuat gerah demi Sumber Daya Alam (SDA) yang di eksplorasi dengan tidak atas persetujuan masyarakat setempat.
