○
Nusantarakini, JAKARTA – Mahasiswa asal Sulawesi Barat yang tergabung dalam Serikat Nasional Akademisi (Sandek) Sulbar menyoroti maraknya dugaan praktik korupsi di Kabupaten Polewali Mandar (Polman), Sabtu 11 Mei 2022.
SANDEK Sulbar mendesak Direktur RSUD dan Kadinkes Kabupaten Polmam dipecat.
Ketua Umum SANDEK Sulbar, Irwan Sipattongan meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI segera menuntaskan sejumlah kasus dugaan korupsi di Kabupaten Polman yang tengah bergulir.
“Maraknya dugaan praktik korupsi di Bumi Tipalayo dibawah kepemimpinan Andi Ibrahim Masdar selaku Bupati Polman 2 Periode ini betul-betul sangat membutuhkan kontrol yang serius dari berbagai elemen,” tegas Irwan dalam keterangan persnya, Jakarta 11 Juni 2022.
Irwan menegaskan, Dinas Kesehatan dan RSUD Polman adalah dua instansi yang perlu mendapat perhatian serius.
“Seperti pembangunan Puskesmas di wilayah Tamangalle yang menelan anggaran sampai 8 Milyar dan biaya operasional kesehatan yang begitu fantastis, dan pengadaan alkes yang begitu besar,” bebernya.
Lebih jauh, kata Irwan, besarnya anggaran yang dikelola oleh pihak Dinas Kesehatan serta Pihak RSUD Polman sampai saat ini diduga tidak transparan.
Dirinya mengaku, mengantongi sejumlah data pengadaan alkes yang diduga menyimpang atau mengarah pada perbuatan melawan hukum yakni korupsi.
“Dengan adanya data yang kami pegang baik seperti pengadaan alkes yang kami duga dimainkan oleh oknum mafia alkes di RSUD Polman. Diduga dapat merugikan negara kisaran milyaran rupiah,” tambah mahasiswa asal Sulbar ini.
Irwan Sipattongan juga mengecam kurangnya transparansi data dari instansi yang ada di Kabupaten Polman.
“Kami sebagai pemohon data Transparansi harus memasukkan surat terlebih sebab dia mengacu kepada Perda yang ada. Sedangkan UU transparansi Publik sudah jelas bahwa kecuali yang dapat membahayakan Kselamatan NKRI yang tidak bisa dibagikan ke siapapun tanpa rekomendasi dari pihak pihak terkait,” tegasnya.
Terakhir Irwan Sipattongan, meminta Bupati Polman, Andi Ibrahim Masdar memecat bawahannya yang tidak transparan.
“Kami juga meminta kepada bapak Bupati Polman agar kiranya mencopot Direktur RSUD serta Kadinkes Polman sebab kami anggap tidak becus dalam menjalankan perintah. Kami berjanji, akan turun aksi sampai tuntutan kami dapat dipenuhi oleh pihak-pihak terkait.
(*/red)
