Politik

TAHAJUD Diisukan Belum Bayar Fee Konsultan Politik Pilkada 2018. Benarkah?


20 September 2021, 11:52
Dilihat   18

Nusantarakini.com, Morowali – 

Pilkada Morowali 2018 telah berlalu namun sepenggal kisahnya masih hangat untuk dibicarakan. Seperti kita ketahu bahwa pada Pilkada Serentak 2018 lalu, salah satu kabupaten di Sulawesi Tengah yang ikut melaksanakan Pilkada adalah Kabupaten Morowali. Pada Pilkada Morowali 2018 tersebut ada lima pasangan calon yang ikut berkompetisi.

Akhir cerita, pasangan nomor urut 1 Taslim-Najamuddin (TAHAJUD) berhasil memenangkan Pilkada Morowali dengan memperoleh 26.325 suara. Sedangkan pasangan nomor urut 2 Ambo Dalle-Aminudin Awaludin (AMAN) memperoleh 17.756 suara. Pasangan nomor urut 3 Syarifudin Hafid-Chaerudin Zen (SAH) memperoleh suara 20.524. Dan pasangan nomor urut 4 Silahudin Karim-Sunardin Firdaus memperoleh suara 3.077. Selanjutnya pasangan nomor urut 5 Haris Nunu-Ismail Suaib memperoleh 5.991 suara.

Kemenangan paslon TAHAJUD sebenarnya banyak mengagetkan banyak pihak. Waktu itu banyak pengamat tidak mengira bila TAHAJUD bakal memenangkan Pilkada. Sebab, tingkat popularitas dan elektabilitas TAHAJUD masih sangat rendah kala itu. Sementara, rivalnya paslon SAH sudah memiliki tingkat popularitas dan elektabilitas yang tinggi di masyarakat Morowali.

Beredar informasi di kalangan para tim sukses dan masyarakat Morowali bahwa salah satu faktor yang menentukan kemenangan paslon TAHAJUD adalah konsultan politiknya yang bekerja di belakang layar. Dikabarkan konsultan politik telah bekerja membantu merancang kemenangan TAHAJUD sejak satu tahun sebelum Pilkada. Mereka benar-benar turun di lapangan dan mengorganisir tim TAHAJUD secara sistematis.

Namun cerita sukses kemenangan TAHAJUD nampaknya sedikit ternodai oleh kabar burung yang beredar di warung kopi di seputaran kota Palu. Salah satu isu yang hangat dibicarakan adalah soal TAHAJUD dikabarkan belum membayar fee pemenangan kepada tim konsultan politiknya. Kabarnya, komitmen fee tersebut harusnya dibayarkan paling lambat enam bulan setalah TAHAJUD dilantik menjadi bupati dan wakil bupati.

Sejauh ini penulis belum berhasil menghubungi pihak konsultan politik TAHAJUD untuk mengkonfirmasi kebenaran isu ini. Apakah benar pihak TAHAJUD belum menunaikan komitmennya dan seberapa besar komitmen yang harus dibayarkan TAHAJUD?

Namun demikian penulis akan tetap terus berusaha menghubungi tim konsultan politik TAHAJUD. Informasi sementara yang kami terima mereka berkantor di Jakarta. [ss/aa] *BERSAMBUNG*

Facebook Comments

Most Popular

To Top
error: Content is protected !!