Warkop-98

Ideologi dan Riset: Menyambung Lilin dengan Besi


12 April 2021, 16:36
Dilihat   3.9K

Nusantarakini.com, Jakarta – 

Bukan Presiden radikal kalau tidak bisa menelorkan kebijakan yang anomali dan ironi. Judul Ideologi dan riset – menyambung lilin dengan besi, lontaran akal sehat Rocky Gerung saat wawancara dengan wartawan senior FNN Harsubeno Arif.

Dalam dialog FNN – Rocky ditanya apa urgensinya, dijawab dengan tanpa beban kalau dicari-cari mungkin saja ada hubungan antara haluan ideologi Pancasila dengan riset dan inovasi,  yaitu menyambung lilin dengan besi, kata Rocky Gerung.

Sentilan makin tajam “kalau pelaksana riset ketahuan shalat, harus dipecat karena bahaya risetnya radikal”. Berputar putar rombak kementrian dan ganti ganti menteri tidak akan ada perubahan apa apa, imbuhnya.

Penghapusan kemenristek dihapus gabung dengan Kemendikbud, mau di hapus atau digabung dengan kementrian apapun suka suka Presiden…. tidak terlalu penting.

Kalau begitu, apa ada lagi titipan oligarki atau titipan kekuatan lain yang berkepentingan dengan arah politik dihapusnya  kementrian dan gonta ganti menteri. Masih segar dalam ingatan akan munculnya kebijakan Ketua Dewan Pengarah BPIP, Megawati Soekarnoputri dapat menunjuk pejabat ex-officio Ketua Dewan Pengarah badan dan lembaga yang menyelenggarakan riset serta inovasi nasional.

Terselip dalam Pasal 10 ayat 1, RUU BPIP Dewan Pengarah sebagaimana dimaksud Pasal 9, ayat 2 dapat menunjuk ketua atau salah satu anggota untuk menjabat ex officio sebagai ketua dewan pengarah di kementerian/ badan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang riset, teknologi dan inovasi.”

Ketentuan ini sangat bahaya karena secara tidak langsung memberi jalan kepada seseorang untuk mengatur berbagai hal yang di luar kewenangannya. Dengan ketentuan ini badan dan lembaga riset dan inovasi sangat mudah dipolitisasi.

Secara kelembagaan, ini terlalu memaksakan diri kalau Ketua Dewan Pengarah BPIP secara ex-officio harus menjadi Ketua Dewan Pengarah Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN).

“Dengan ketentuan ini, sangat mungkin arah kebijakan riset dan inovasi menjadi politis”. Meski baru sebatas rancangan, tetapi keberadaan ketentuan ini senyawa dengan rencana selain ingin mengganti Pancasila ternyata ada muatan politis lainnya.

“Kepada masyarakat Pemerintah selalu mengatakan, akan mengembangkan inovasi sebagai sumber daya saing dan engine of growth ekonomi nasional, muatan politisnya sangat berbahaya apabila yang dimaksud adalah inovasi ideologi – berdasarkan riset impor dari China misalnya … bisa juga ex Offisio Dewan Pengarah juga impor dari LN.

Presiden Jokowi mengatakan tetap optimis tidak akan menyerahkan BRIN ini ke pihak asing. Tetap akan memperjuangkan putra dan putri Tanah Air untuk berkontribusi di lembaga baru tersebut.

Ucapan ini kalimat bersayap, kenapa kalimat itu diucapkan, ini sinyal saatnya yang tepat akan di serahkan ke pihak asing,  ini mencerminkan Presiden  terus melahirkan kebijakan anomali dan ironi, karena pengalaman selama ini yang akan terjadi sebaliknya.

Kebijakan adanya dewan pengarah ideologi dan dewan pengarah riset,  bagaimana mungkin ada kebijakan akan menyambung lilin dengan besi.

End.

*Sutoyo A, Pemerhati Politik dan Kebijakan Publik.

Facebook Comments

Most Popular

To Top
error: Content is protected !!