Nusantarakini.com, Jakarta –
Di suatu siang yang kelabu, publik dihebohkan oleh pernyataan seseorang yang lama tinggal di AS. “Aku tak tahu masa lalu, tapi aku tahu masa depan!” Orang bertanya-tanya apakah nabi baru telah lahir atau dia hanya sekadar peramal amatiran, dukun, atau ahli nujum. Sebagian orang terkesima, menyambut taklimat itu penuh harapan: Indonesia akan segera keluar dari sistem pendidikan yang telah kadaluarsa dan akan menjadi negara yang mampu menjawab semua tantangan zaman melalui penguasaan teknologi mutakhir. Sistem pendidikan segera didigitalisasi untuk melahirkan generasi industri 4.0.
Takilmat itu datang dari Nadiem Makarim, yang pada hari itu (23 Oktober 2019) dilantik menjadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Nadiem, icon generasi milenial, dikenal sebagai CEO Ojol yang sukses. Maka Jokowi, yang sangat terobsesi dengan teknologi yang dipandang dapat — menyelesaikan semua hal di negeri — kepincut pada Nadiem. Kita tidak tahu apakah Jokowi memahami benar ikhwal pendidikan dan tahu persis kemampuan Nadiem sehingga ia memilih anak muda yang tak pernah bersentuhan dengan dunia pendidikan itu sebagai pembantunya untuk memajukan Indonesia. Yang kita tahu, sejak bekerja hampir sepuluh bulan ini, belum ada prestasi yang ditunjukkan Nadiem. Sebaliknya, ia terlihat bekerja serampangan.
Ketidakmampuannya terlihat pada dua hal berikut. Pertama, ia meloloskan lebih dari seratus organisasi dan ormas yang akan mendulang dana ratusan miliar rupiah melalui Program Organisasi Penggerak (POP) untuk memajukan dunia pendidikan melalui pemberdayaan guru. Sayangnya, konsep dan kriteria organisasi dan ormas yang lolos tidak jelas.
Dua yayasan dari perusahaan raksasa — Sampoerna Foundation dan Tanoto Foundation — yang belum lama ini saja terlibat dalam dunia pendidikan melalui Coporation Social Responsibility digelontorkan dana Rp 20 miliar per tahun oleh Nadiem. Ada lagi lembaga workshop, alumni, dan Taman Kanak-Kanak, yang kapasitas dan reputasinya dipertanyakan, ikut kebagian dana. Ini menyinggung ormas Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama — yang telah berkecimpung di dunia pendidikan jauh sebelum Indonesia merdeka — karena disamakan dengan organisasi-organisasi pendidikan yang meragukan. Tak heran, keduanya mengundurkan diri dari POP. PGRI pun mengambil langkah yang sama. Mereka tak mau ikut bertanggung jawab terhadap kebijakan serampangan, yang berpotensi terjadinya penyalahgunaan dana.
Kedua, kesemrautan pembelajaran jarak jauh melalui aplikasi online. Di sini pun Nadiem tidak memperlihatkan kompetensinya. Pembelajaran ini menyusahkan orangtua murid yang tidak mampu. Bayangkan, untuk satu anak saja mereka harus merogoh kantong hingga Rp 100.000 untuk membeli pulsa, jumlah yang sangat besar untuk orang miskin. Belum lagi kalau mereka mempunyai beberapa anak yang masih sekolah atau kuliah. Sebagian orangtua murid bahkan tak punya akses ke internet karena tidak memiliki ponsel yang harganya memang mahal. Mengherankan, Nadiem tak mampu mengatasi masalah yang sederhana ini. Mestinya ia memperbaiki infrastruktur telekomunikasi yang membebaskan rakyat dari beban pembelajaran online yang sangat memberatkan orangtua murid.
Bagaimanapun, sebagian tanggung jawab ini harus dipikul oleh Jokowi. Terobsesi dengan teknologi mutakhir tanpa memahami karakter teknologi itu membuat ia mengambil orang dan kebijakan yang salah. Dalam kampanye pilpres 2014, ia menjanjikan akan menggunakan pesawat nirawak (drone) untuk menjaga laut kita dari pencurian ikan oleh nelayan asing. Ia tidak tahu — atau sengaja berbohong sebagaimana kebiasaannya selama ini — bahwa drone memerlukan infrastruktur yang canggih dan mahal. Infrastruktur atau pangkalan drone yang mahal itu harus tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Tak heran, setelah terpilih jadi presiden, Jokowi tidak lagi menyebut-nyebutnya. Ia pun berbohong telah menciptakan mobil Esemka ketika menjadi walikota Solo. Ternyata mesin mobil yang diklaim dibuat oleh murid-murid STM itu berasal dari Cina.
Obsesi Jokowi dengan teknologi mutakhir terlihat lagi ketika ia mengangkat anak-anak milenial menjadi staf presiden dengan gaji yang besar. Kendati terbukti anak-anak milenial itu tidak berguna, dan ada desakan publik agar Jokowi membubarkan mereka, Jokowi mempertahankannya. Memang watak Jokowi yang menonjol adalah kepala batu. Kalau sudah memiliki dan mengeksekusi kebijakan tertentu, tak ada seorang pun yang dapat mengubahnya. Bahkan, sekalipun kebijakan itu menciptakan KKN. Lihat, anak-anak milenial staf presiden itu bukannya menciptakan inovasi sebagaimana diharapkan Jokowi, mereka justru berlomba mendapat proyek bansos dan Kartu Prakerja yang bernilai triliun rupiah.
Teknologi memang memajukan dan mempermudah hidup manusia. Namun, sepanjang sejarah teknologi telah terbukti memiliki efek samping dan baru akan diketahui dampak destruktifnya setelah digunakan beberapa lama. Karena itu taklimat Nadiem bahwa ia mengetahui masa depan dan obsesi Jokowi bahwa teknologi bisa menyelesaikan semua hal merupakan sikap yang jumawa dan bodoh.
Memang dunia tak bisa menghindari industri 4.0 yang telah hadir di tengah kita dan akan mendominasi peradaban masa depan. Tetapi itu bukan segala-galanya dan dapat diserahkan kepada Nadiem yang pengetahuannya tentang budaya, psikologi, sosial, ekonomi, agama, politik, dan teknologinya sangat terbatas. Diperlukan orang yang arif dan berpengetahuan luas terkait pendidikan — dan bukan orang yang hanya memiliki pengetahuan serba sedikit tentang teknologi digital — untuk mengurusi dunia pendidikan kita.
Nadiem telah memperlihatkan kepada kita secara jelas bahwa dia bukan orang yang tepat untuk mengurusi pendidikan. Dunia pendidikan — karena mengurus manusia — adalah bidang yang sensitif. Aspek nonteknologi justru lebih menentukan bagi kelangsungan hidup sebuah bangsa. Sebuah bangsa akan siap menyongsong masa depan apa pun bila ia dibekali dengan karakter yang kuat melalui pendidikan budaya.
Mundurnya Muhammadiyah, NU, dan PGRI, dari POP dapat dilihat sebagai mosi tak percaya pada Nadiem dan rezim Jokowi. Kendati demikian, Nadiem dan Jokowi bersikap: biarkan anjing menggonggong, kafilah tetap berlalu. Karena itu, tak heran bila sebagian orang menganggap negeri ini terancam rusak karena dikelola secara amatiran dan kebohongan.
Pendidikan, yang merupakan soko guru bagi kemajuan bangsa — rusaknya pendidikan adalah indikasi rusaknya bangsa — tidak dikelola secara serius. Sementara itu, dananya berpotensi menjadi bancakan organisasi-organisasi siluman.
Tapi rasanya tidak adil berharap banyak pada Nadiem dan Jokowi. Pengetahuan Nadiem terlalu terbatas untuk mengurus pendidikan. Sedangkan obsesi Jokowi pada teknologi tidak didasarkan pada pemahaman yang memadai. Dengan kata lain, baik Nadiem maupun Jokowi bukan saja tidak mengetahui masa lalu, tapi juga tak faham mengenai apa yang akan terjadi di masa depan. Dus, kecelakaan politik yang terjadi pada 2014 dengan terpilihnya Jokowi sebagai presiden dan terulang kembali pada 2019 membuat seluruh rakyat Indonesia harus memikul kemunduran bangsa di semua aspek. [mc]
*Smith Alhadar, the Institute for Democracy Education.
Editor: Abdurrahman Syebubakar
