Analisa

Pancasila sebagai Politik Hukum Negara

Nusantarakini.com, Jakarta – 

Perkembangan dunia semakin hari semakin pesat setelah perang dunia kedua sangat menpengaruhi proses berbangsa dan bernegara setiap Negara, khususnya Indonesia. Perkembangan harus disikapi secara jernih supaya kita tidak terjebak politik yang dimainkan Negara-negara maju, apabila kita memahami skema politik Negara maju, maka dari situ sebagai pintu masuk Indonesia, dimana peranannya sebagai Negara berdikari, bila hal tersebut tidak dipahami, maka Indonesia akan terjebak dalam situasi pro-kontra perang dagang Negara-negara maju serta memanas dan merambatnya ke Negara berkembang, berujung Indonesia berpihak kemana kebijakan Indonesia ke depan.

Negara Indonesia semenjak kemerdekaan mengalami kekosongan politik hukum Negara, gelombang untuk menegakkan politik hukum Negara yang hilang dari elit politik hingga rakyat pada saat ini, hal itu yang ditagih oleh para pendiri Negara yang harus kita tuntaskan supaya tercipta Negara Pancasila yang dicita-citakan Proklamasi 17 Agustus 1945 dengan consensus politik Pancasila sebagai dasar Negara, bahkan nilai-nilai Pancasila diwujudkan dalam kehidupan masyarakat, tak henti pada sampai slogan saja, apalagi Pancasila menimbulkan korban, hal ini yang tidak inginkan kita bersama, tetapi Pancasila sebagai politik hukum negara dalam ruang lingkup perang dagang negara-negara maju.
Dari situ kebijakan Negara dapat menyebabkan memberikan manfaat dalam signikan proses berbangsa dan bernegara dalam perang dagang berujung ekonomi masyarakat, perang dagang ini dapat yang berakibat meningkatkan kemiskinan struktural dan kultural dan stagnasi ekonomi masyarakat dalam Negara berkembang.

Perang dagang Negara-negara maju sedikit banyak akan membawa dampak terhadap Indonesia merupakan tantangan dan mengambil peran strategis dalam rangka mendorong tatanan masyarakat madani yang kuat. Namun, disisi lain perang dagang ini merupakan tantangan bagi Indonesia agar tidak menjadi medan pertempuran untuk menancapkan meningkatkanya kemiskinan akibat pertarungan Negara-negara maju. [erc]

*Suparman Abdul Kadir, Sekretaris Umum Generasi Muda Anti Korupsi (Gemaksi).

Terpopuler

To Top