“Proses perijinan sekarang tidak bisa hanya dengan fax, tapi harus datang dengan menyerahkan langsung, untuk mendapatkan STTP, surat tanda terima pemberitahuan,” beber Yudi di Rumah Kedaulatan Rakyat Jalan Guntur Jakarta Selatan, Kamis (28/9/2017)
Yudi menjelaskan beberapa alasan ditundanya RDPU, bahwa pihak kepolisian membutuhkan bukti bahwa DPR/MPR akan menerima rencana RDPU.
“Kalau dari DPR RI memberikan persetujuan untuk menerima RDPU, maka Polda siap untuk mengawal aksi dan audiensi dari Presidium MRI,” ungkapnya.
Lebih lanjut Yudi menjelaskan kalau isu-isu sektoral yang sedang disuarakan oleh Presidium Alumni 212, seperti Tolak Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Ormas dan Tolak kebangkitan PKI merupakan dampak dari amandemen UUD 1945 yang asli.
“Kita tidak ingin kembali mengangkat isu isu sektoral, seperti yang dilakukan oleh Presidium Alumni 212, yaitu untuk menolak Perpou Ormas dan tolak kebangkitan PKI, tapi bagi teman-teman yang sudah terlanjur datang ke Jakarta, silahkan jika ingin bergabung untuk aksi di DPR RI,” tandas Yudi mengakhiri keterangannya. [mc]
