Nusantarakini.com, Aceh Barat Daya –
Judul tulisan di atas, bukan asli dari nalar saya menulis artikel ini. Namun, judul diatas saya kutif dari sumbernya langsung yakni nelayan Muhammadiyah Fikri Al-Muttafifin.
Saat saya datang ke Aceh Barat Daya bagian pesisir, rakyat tampaknya bosan dengan tiga orang pemimpin Indonesia saat ini, yakni Yusuf Kalla, Jokowi, dan Susi Pudjiastuti.
Nelayan yang bernama diatas memang nelayan yang berasal dari warga besar Muhammadiyah atau bisa dibilang simpatisan. Saya kali ini tidak ditemani oleh beberapa anggota Pemuda Muhammadiyah maupun Kader Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah atau Majelis Pemberdayaan Masyarakat Muhammadiyah.
Yang jelas saya ingin sendiri menyusuri masyarakat pesisir bermodal motor buntut trail bersama satu orang nelayan ketua paguyuban nelayan pesisir Aceh Barat Daya.
Saya katakan hebat kepada nelayan, karena bukan hanya orang Jakarta yang merespon issu mulai dari pilkada DKI Jakarta hingga pilpres 2019 mendatang.
Tumben-tumbennya nelayan bicara dua entitas berbeda yakni ke-nelayanan dan demokrasi lima tahunan itu.
Kemudian, saya coba investigasi lebih jauh, apa yang membuat mereka begitu, ternyata sekarang mayoritas orang Aceh Barat Daya sudah antipati terhadap pemerintahan JOKOWI-JK yang dianggap kerap kriminalisasi ulama, mempersulit nelayan, menindas nelayan dan melarang aktivitas kebanyakan nelayan.
Kurang lebih Muhammadiyah Fikri Al-Muttafifin, mengatakan “Pak… kami nelayan dan masyarakat kecil yang mencari rezeki pagi makan pagi, tak pernah bermasalah dengan pemerintahan Indonesia, tapi mengapa kami di persulit, ditindas, ditangkap dan dipenjara? kenapa itu pak? coba pak Rusdianto memberi jawaban kepada kami ini”.
Latar belakang Fikri cukup bagus pendidikannya, masih muda umur 33 tahun, lebih kecil satu tahun dibawah saya. Fikri lulusan Universitas Nasional Malaysia yang sekarang menjadi Universitas Muhammadiyah Malaysia yang telah di akuisisi Pada bulan november 2016 lalu.
Konon, Fikri kuliah, kata kedua orangtuanya bersumber dari pembiayaan melaut atau berprofesi sebagai nelayan kecil yang hanya memiliki kapal tidak banyak.
Komentar Fikri diatas menunjukkan bahwa nelayan sangat berharap kepada pemerintah, agar berbagai kebijakan yang dibuat tidak menindas nelayan semata. Kecaman mereka kepada Susi Pudjiastuti cukup panas dan paparan aneksasi nurani nelayan terhadap Jokowi sebagai presiden sangat luar biasa.
Fikri lebih jauh curhat bahwa dulu Jokowi datang hanya untuk mendulang suara, pasca terpilih kian hari kian lama dalam kebijakannya menyengsarakan nelayan. Sampai kapan nelayan harus dibohongi begini.
Nelayan pada masa pemerintahan Jokowi ini tidak akan bisa sejahtera kalau toh menterinya saja punya gaya yang seolah-olah bisa mengerjakan semuanya. Padahal menteri Susi Pudjiastuti tidak memiliki kompetensi dibidang perikanan. Sehingga bagi kami nelayan di Aceh Barat Daya ini “PAK JOKOWI, NELAYAN INDONESIA MEMASTIKAN ANDA KALAH DIPILPRES 2019, JOKOWI DAN SUSI PUDJIASTUTI KOMPLOTAN MODUSI NELAYAN”. Begitulah kata Muhammadiyah Fikri al-Mutaffifin.
Bayangkan saja Peraturan Menteri Susi Pudjiastuti menghilangkan hak nelayan Aceh Barat Daya sekitar 40% sudah tidak melut. Lalu apa urgensinya negara ada kalau hanya menindas rakyat dan nelayan, lalu apa pentingnya Susi Pudjiastuti menjadi menteri kalau toh semua permen-permen membunuh hak-hak nelayan.
Apalagi, zaman pilpres 2014 lalu JOKOWI-JK datang ke Aceh Barat Daya, ngomong A B C D, tetapi realisasi visi misinya itu malah menyengsarakan nelayan. Dulu datang dengan manis setelah pergi melahirkan kebijakan yang sangat pahit untuk nelayan.
Setelah saya berdiskusi banyak dengan Fikri, lalu saya menyusuri pesisir desa lain dan ke beberapa tempat pelelangan ikan. Saya menemukan banyak kapal mangkrak inka mina, sederet mangkrak tidak terpakai, uang negara amblas seketika, program pengadaan kapal dikorup dan dibredel oleh pejabat KKP RI.
Lalu, saya juga menemui banyak nelayan diberbagai rumah mereka, ada yang curhat soal alat tangkat Gill Net yang kebanyakan mereka merugi kalau dipakai secara terus – terusan. Mengapa demikian? Karena kapal Aceh Barat Daya itu tidak cocok antara kapal Fiber bantuan KKP itu dengan alat tangkap Gill Net yang juga bantuan KKP.
Kedua program KKP tersebut, memang lagi dirundung masalah karena laporan BPK saja sudah menyatakan disclaimers. Artinya di KKP itu terjadi masalah korupai yang kian besar angkanya dan pantastis.
Saya wawancarai Ahmad Reza Ismuliyawan, sebagai pemilik kapal dan memiliki ABK, muallim, Nahkoda, dan juru kunci, semuanya sekitar 5000 orang. Beliau mengatakan, “Peraturan Susi Pudjiastuti semuanya tak bagus buat iklim investasi, stok ikan di Aceh ini menurun, perusahaan pengolahan ikan tidak banyak. Artinya Susi Pudjiastuti adanya motivasi kuat untuk menghidupkan intervensi asing kedalam negara Republik Indonesia melalui oerikanan tangkap.”
Terbukti dengan Jokowi dan Susi Pudjiastuti berbohong kepada nelayan dan rakyat Indonesia tentang sustainable perikanan.
Menurut Rohkmin Dahuri (2017) mengatakan bahwa data versi BPS yang selalu berbeda dengan data versi MenKP Susi Pudjiastuti. Apakah dengan data ini kinerja KKP dan Susi dikatakan berhasil?. Dengan kata lain, dari sejumlah data BPS itu jelas, bahwa selama ini MenKP Susi Pudjiastuti mempublikasikan data yang tidak benar, alias telah lakukan kebohongan publik. Please dalami dengan hati bila mata dan telinga sudah tertutup!.
Lanjut Rohkmin Dahuri (2017) bahwa kebohongan MenKP Susi yang lebih tidak bermoral adalah tentang semakin melimpahnya stok ikan berkat kebijakannya, dari semula 6,5 juta ton/tahun menjadi 12,6 juta ton/tahun saat ini. Mengapa bohong?. Jawabnya sebagai berikut: Pertama, ketika pertama kali dilakukan pengkajian stok ikan laut Indonesia pd 1981, hasilnya memang berupa kisaran, yakni antara 6,5 – 16 juta ton/tahun, bergantung pd luasan area dan jenis-jenis ikan yang disurvey. Karena keterbatasan teknologi dan dana, survey (pengkajian) stok ikan, maka potensi produksi lestari (MSY) ikan laut Indonesia sekitar 6,5 juta ton/ tahun. Angka ini berlaku hingga 2013.
Kedua, seiring dg kemajuan teknologi dan anggaran APBN yang tersedia, pengkajian stok ikan laut Indonesia dengan areal dan jenis ikan yang disurvey lebih luas dan banyak, maka MSY stok ikan laut Indonesia ketemu sekitar 7,3 – 10 juta ton/tahun. Pada 2014 KKP atas rekomendasi Komisi Pengkajian Stok Ikan Nasional, menetapkan MSY ikan laut sebesar 7,3 juta ton/tahun.
Ketiga, di masa MenKP Susi (dilantik sebagai MenKP pada Oktober 2014), untuk menjustifikasi kebijakan nya yang keliru (Permen KP No. 56/2014, No. 57/2014, No. 1/2015, No. 2/2015, dan lainnya), pada awal 2016 KKP mengumumkan bahwa MSY meningkat jadi 9,93 juta ton/tahun.
Menurut Ketua Komisi Pengkajian Stok Ikan Nasional, Prof. Dr. Indra Jaya, bahwa angka tersebut tidak melalui konsultasi dengan Komisi ini. Bahkan, menurut Prof. Indra Jaya, Komisi ini berkali-kali meminta rapat dengan MenKP Susi, tapi hingga sekarang belum pernah dikabulkan.
Keempat, eh dalam seminggu terakhir tiba-tiba MenKP kembali menaikkan MSY ikan laut Indonesia jadi 12,5 juta ton/tahun. Untuk menjustifikasi bahwa berkat kebijakannya, stok ikan laut meningkat 2 kali lipat. Ini jelas kebohongan yang dahsyat.
Sebab, menurut Undang-Undang, yang berhak mengeluarkan data MSY itu adalah Komisi Pengkajian Stok Ikan Nasional (LIPI, beberapa Perguruan Tinggi ternama, dan Balitbang KKP). Lebih dari itu, teori dan fakta di seluruh dunia, pemulihan stok ikan setelah moratorium itu terjadi setelah lima tahun lebih kedepan.
Menurut Dr. Nimmi Zulbainarni (2017) bahwa tidak hanya keterbatasan teknologi dan dana tapi lebih pada sikap kehati-hatian pemerintah ketika itu karena adanya konsekwensinya jika potensi ikan meningkat maka seyogyanya diikuti oleh kenaikan upaya penangkapan.
Lanjut Dr. Nimmi Zulbainarni (2017), nah sekarang ini justru sebaliknya dan menganggap bahwa kenaikan stok disebabkan oleh keberhasilan kebijakan padahal sama sekali tidak. Inilah bentuk kebohongan publik, mana mungkin sejak dilantik akhir tahun 2014 stok bisa naik 2 kali lipat karena keberhasilan kebijakan yang masih bersifat jangka pendek, ada-ada saja.
Dalam jangka pendek sesungguhnya jika upaya penangkapan berkurang maka produksi akan berkurang nah ini era saat ini malah sebaliknya sehingga perku dipertanyakan produksi dari mana itu?
Jika memang produksi naik mengapa banyak industri perikanan yang terancam atau bahkan tutup? Kenapa harus impor yang buktinya angka impor juga naik. Mana program kedaulatan yang digembar gembor kan jikalau impor masih saja terjadi?
Sustainability macam apa yang dilakukan sehingga semua kegiatan ekonomi hancur diporak porandakan. Memang Susi Pudjiastuti benar-benar tidak menguasai atau gagal paham terhadap konsep sustainability. [mc]
*Rusdianto Samawa Tarano Sagarino, Ketua Umum Front Nelayan Indonesia (FNI) dan lembaga Bantuan Hukum Nelayan Indonesia (LBH – NI). Dari judul asli: “PAK JOKOWI, NELAYAN INDONESIA MEMASTIKAN ANDA KALAH DI PILPRES 2019, JOKOWI DAN SUSI PUDJIASTUTI KOMPLOTAN MODUSI NELAYAN”
