Nusantarakini.com, Jakarta-
Calon gubernur (cagub) DKI Jakarta nomor urut 3 Anies Rasyid Baswedan berharap KPU Pusat bersikap netral di pemilihan gubernur (pilgub) DKI Jakarta putaran kedua nanti. Hal ini karena adanya tanda-tanda pemerintah akan mengintervensi pelaksanaan pilkada demi memenangkan calon tertentu.
“Kami telah melihat adanya potensi intervensi Pemerintah Pusat, pertama adalah permintaan megawati ke Mendagri soal DPT dan diambil alihnya tugas KPU DKI Jakarta oleh KPU Pusat”, ujar Anies setelah menghadiri workshop pemenangan Anies-Sandi di DPP Partai Gerindra, Ragunan, Jakarta Selatan, Rabu (1/3/2017).
“Artinya, kami ingin pastikan, buktikan Pemerintah Pusat netral dan tidak terlibat dalam operasi pemenangan calon,” tambahnya.
Anies sadar, selaku Cagub DKI penantang petahana, mengaku tidak memiliki kuasa untuk mengendalikan birokrasi. Anies juga meminta pejabat dan aparat di lingkungan pemerintah tidak ikut ‘bermain’ di pilgub dengan menggunakan kewenangannya.
“Ini pelajaran bagi kami agar tak mudah percaya pada orang-orang yang beroperasi di lapangan. Karena kemarin polos-polos anggota kita bekerja. Ya, karena mereka yang tak terbiasa melakukan kecurangan tidak bisa membayangkan orang lain melakukannya,” beber Anies.
“Jadi di tempat tadi dalam diskusi tadi titik itu. Kemudian kami akan laporkan semua yang kami anggap sebagai masalah. Kami akan perkuat kami sendiri. Kami minta aparat kepolisian bertindak dengan obyektif. Jangan aparat kepolisian mendiamkan intimidasi di TPS,” pungkas Anies.
