Nusantarakini.com, Jakarta-
Kenapa Cuma Sylvi Saja yang Diperiksa, Jokowi Tidak?
Oleh: Muslim Arbi
Kasus pemeriksaan yang di lakukan oleh Bareskrim terhadap Sylvia dalam kasus dugaan penyimpangan Dana Bansos, menyimpan sejumlah tanya di benak publik. Kenapa hanya Sylvi saja yang diperiksa sedangkan Jokowi tidak?
Jika hanya Sylvi saja yang diperiksa–mantan Walikota Jakarta Pusat–yang sedang diusung sebagai Cawagub Agus Baskoro Yudhoyono, maka dapat dianggap ada politisasi kasus dan menunjukkan ketidakadilan hukum. Jika Joko Widodo, sebagai mantan Gubernur DKI yang tandatangi soal kasus yang sedang diusut Polri ini.
Secara pribadi Jokowi harus diperiksa juga oleh Bareskrim, supaya tidak ada politisasi dan keadilan hukum, di mana semua sama di mata hukum, Equal Before The Law. Jika tidak maka hukum rusak dan menimbulkan ketidakadilanadilan di masyarakat.
Hukum dianggap bisa jadi alat politik dan hanya menangkap yang kecil, jika dibandingkan Sylvia dan Jokowi. Hukum hanya tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Sama-sama mantan wali kota, satu di Solo dan satunya di Jakarta Pusat.
Jadi kalau ada ketimpangan dalam pemberlakuan hukum terhadap dua mantan walikota itu, adalah tontonan yang sangat tidak menarik dan tidak mendidik. Dan cerminan cermin hukum yang retak.
Kalau merasa bersih dan tidak terkait apapun dalam kasus dugaan bansos DKI ini, maka Jokowi harus memberikan ketauladanan dalam penegakkan hukum dan siap diperiksa.
Dan pihak kepolisian tanpa ewuh pakewuh dalam menegakkan hukum secara adil dan tanpa pandang bulu.
Dalam kasus ini kapolri harus berani menjadikan insitusi penegak hukum yang tidak bisa diintervensi oleh kekuatan apapun termasuk penguasa.
Dengan memanggil dan memeriksa Jokowi sebagaimana Bareskrim memanggil dan memeriksa Sylvia Murni dalam kasus dana bansos ini. Masa Gubernur DKI 2012-2014 itu tidak tahu apa yang ditandatanganinya?
Pamanggilan Polri atas Jokowi dalam kasus dugaan korupsi bansos Sylviana Murni demi semata-mata menegakkan prinsip Kesetaraan semua sama di depan hukum, Equality Before The Law. (mc)
*Muslim Arbi, Koordinator GALAK (Gerakan Aliansi Laskar Anti Korupsi)
