Nusantarakini.com, Jakarta-
Masih segar dalam ingatan kita, hasil survei poltracking di pertengahan September 2016 menyebutkan elektabilitas Paslon Anies-Sandi sebesar 36.38%. Menyaingi secara ketat elektabilitas Ahok-Djarot berada di 37,95%. Saat itu elektabilitas paslon Anies-Sandi dinilai luar biasa karena dengan posisi yang “belum bergerak sama sekali”, sudah bisa bersaing. “Ini ancaman bagi petahana mengingat jika mengacu margin of error, maka posisi kedua pasangan itu sama, alias tidak ada yang unggul,” kata Hantayudha.
https://m.merdeka.com/politik/survei-poltracking-anies-sandiaga-bisa-jadi-pesaing-berat-ahok.html
Setelah dua purnama berlalu, dengan asumsi Anies-Sandi dan tim sudah bergerak maka diharapkan tingkat elektabilitasnya kini sudah meningkat signifikan. Tapi bila melihat hasil-hasil survei yang dirilis bulan November ini nampaknya harapan itu belum tercapai. Hasil survei Poltracking di bulan November ini tingkat elektabilitas Anies-Sandi hanya 20,42%, sementara Ahok-Djarot 22.00% dan Agus-Sylvi 27.92%.
https://m.merdeka.com/peristiwa/survei-poltracking-elektabilitas-agus-2792-kalahkan-ahok-anies.html
Banyak pertanyaan muncul, mengapa tingkat elektabilitas Anies-Sandi malah tampak menurun? Atau paling tidak, yang bisa dibaca dari hasil survei tersebut adalah tingkat elektabilitas Anies-Sandi mengalami “stunting” atau pelambatan pertumbuhan. Padahal diatas kertas Anies jauh punya modal sosial dan Sandi sudah bergerak duluan di lapangan dibanding Agus-Sylvi. Mengapa justru elektabilitas Agus-Sylvi yang mengalami lompatan yang drastis. Dimana salahnya?
Menurut saya ini bukan hanya karena ada satu faktor saja penyebabnya, tetapi dari berbagai faktor yang saling berhubungan. Karena sesungguhnya kemenangan kandidat dalam pilkada adalah hasil dari serangkaian kerja yang secara terstruktur, sistematis dan massif.
Berdasarkan hasil surve LKPI, pendukung Anies-Sandi adalah dominan dari segmen pendidikan tinggi, kelas ekonomi menengah atas dan nasionalis. Sementara dukungan dari kelas ekonomi bawah, pendidikan rendah dan muslim tradisional masih sedikit.
Segmen pendukung Anies-Sandi memiliki banyak kesamaan dengan Ahok-Djarot. Kedua Paslon ini sama-sama bermain di gelangang yang sama, yaitu kelas ekonomi menengah atas, pendidikan tinggi dan nasionalis. Bedanya, Anies-Sandi sedikit mendapat dukungan dari kelompok Islam modern. Sementara Ahok-Djarot sedikit disokong oleh kelas bawah abangan.
Segmen kelas ekonomi atas, pendidikan tinggi dan nasionalis secara kuantitatif tidak terlalu luas. Dan sejauh pengamatan saya, sejak dari awal hingga beberapa hari lalu, isu-isu yang diangkat Anies-Sandi lebih banyak untuk mencari simpati di segmen ini. Ubek-ubeknya disini terus.
Dan parahnya di ceruk sempit ini Anies-Sandi harus berhimpitan rapat dengan segmen loyalis Ahok-Djarot yang sudah militan. Sebenarnya Ahok-Djarot juga sudah menyadari bahwa untuk memenangkan Pilkada mereka tidak cukup hanya mengandalkan dari segmen loyalis Ahok. Mereka harus ekspansi ke segmen lain yaitu kelas ekonomi bawah abangan melalui sosok Djarot.
Sementara ceruk yang lebih luas yaitu kelas ekonomi menengah bawah, pendidikan rendah dan Muslim hanya digarap oleh Agus-Sylvi. Jangan heran, bila pada survei di bulan September 2016 lalu tingkat elektabilitas Anies-Sandi tampak tinggi. Itu karena saat itu paslon Agus-Sylvi belum lahir dan segmen yang anti Ahok-Djarot ini lebih memberikan suaranya ke Anies-Sandi. Namun setelah Agus-Sylvi muncul, pemilih dari segmen ekonomi bawah, pendidikan rendah dan Muslim ini memberikan suaranya ke paslon Agus-Sandi yang dianggap lebih mewakili identitas mereka.
Menurut saya, Anies-Sandi harus segera keluar dari ceruk sempit yang sudah rapat ini. Segmen ini sudah habis dieksploitasi oleh Ahok-Djarot. Bila Anies-Sandi ingin lebih meningkatkan jumlah pendukungnya, maka ia harus berani melakukan ekspansi ke segmen yang masih lebar, yaitu segmen ekonomi lemah, pendidikan rendah dan muslim. Segmen yang tidak mungkin bisa dimasuki oleh Ahok-Djarot.
Segmen ini secara kuantitas sangat besar dan masih cukup longgar walaupun dieksploitasi oleh dua paslon sekali pun. Bila bisa melebarkan spektrum ke segmen ini tentu akan sangat mendongkrak elektabilitas Anies-Sandi. Sebab Anies-Sandi bisa mencuri suara dari segmen pemilihnya Ahok-Djarot dan sekaligus meraup dukungan dari segmen pemilihnya Agus-Sylvi.
Pertanyaan berikutnya, bagaimana meraup dukungan dari segmen kelas ekonomi bawah, pendidikan rendah dan muslim?
Pertama, personifikasi sebagai pemimpin yang merakyat.
Sesungguhnya menyerang Agus-Sylvi adalah bukan cara yang tepat untuk meraih dukungan dari segmen muslim ekonomi bawah. Segmen pemilih ini adalah didominasi oleh pemilih anti Ahok. Saat Anies-Sandi menyerang Agus-Sylvi apalagi secara kasar dan kemudian dibalas secara santun oleh Agus-Sylvi maka bukanya meraih dukungan dari segmen ini tetapi malah berimplikasi negatif buat Anies-Sandi. Mereka akan menganggap Anies-Sandi sebagai teman Ahok. Apalagi dengan keakraban Anies dengan Ahok yang selama ini banyak diekspresikan di media massa.
Yang perlu dilakukan Anies-Sandi adalah cukup dengan menunjukan diri sebagai pemimpin yang merakyat. Saya selalu bilang ke klien saya bahwa secara statistik, pemenang Pilkada adalah kandidat yang paling banyak berjabat tangan dengan pemilih. Oleh sebab itu, saya selalu mendesain acara pertemuan kandidat dengan masyarakat dengan menjadikan proses berjabat tangan dan menyapa satu-satu menjadi acara intinya, bukan acara pidato kandidat yg panjang lebar. Pidato kandidat cukup 5-10 menit, selebihnya jabat tangan dan keakraban.
Kedua, memberikan janji politik yang menggiurkan pemilih.
Di dunia awam, prilaku orang bisa dirubah dengan sihir. Demikian juga dalam dunia politik, perilaku politik bisa dirubah dengan “sihir politik”. Dalam sihir politik, mantranya adalah janji dan bukti. Sihir politik yang paling mujarab adalah saat kandidat bisa memberikan janji yang tinggi dan bukti yang besar. Petahana tidak perlu janji tinggi karena punya bukti besar berupa prestasi 5 tahun sebelumnya. Sebaliknya pihak penantang harus menggunakan janji yg setinggi-tingginya karena belum punya bukti. Ibarat mantra janji itu harus dirapalkan berulang-ulang dengan dramatis.
Sejauh ini saya belum melihat janji politik Anies-Sandi yang cukup dramatis. Berbeda dengan Agus-Sylvi yang punya janji politik sangat bombastis: 1 Milyar unt 1 RW per tahun. Anies-Sandi harus segera membuat sihir politik, janji politik yang tinggi.
Ketiga, menunjukan keberpihakan yang jelas.
Satu hal lagi yang tidak kalah penting adalah Anies-Sandi harus secara jelas menunjukan keberpihakan kepada segmen ini. Jadi merebut simpati segmen ini bukan dengan cara menyerang kandidat lain yang juga menunjukan keberpihakan kpd segmen ini. Tapi dengan cara menunjukan bahwa Anies-Sandi dan Agus-Sylvi sama-sama berpihak tapi Anies-Sandi lebih baik.
Apakah dengan “menyerang” Ahok-Djarot? Menyerang Ahok-Djarot secara personal juga akan memancing loyalis mereka semakin gencar menyerang balik Anies-Sandi. Ini bikin kontra produktif aja, apalagi klo kerja kita malah hanya jadi semacam tim pemadam kebakaran, mengklarifikasi berbagai isu dan tuduhan setiap hari.
Anies-Sandi cukup melakukan “kontrasting” atau membedakan diri secara jelas dengan Ahok-Djarot dengan cara menyodorkan profil berbeda dan solusi program yang berbeda yang menyangkut kepentingan dan identitas segmen pemilih kelas ekonomi bawah, pendidikan rendah dan muslim tradisional. Dalam beberapa diskusi, saya sudah banyak memberikan contoh isu-isu yang bisa digunakan oleh Anies-Sandi untuk melakukan kontrasting. Misalnya kalau Ahok-Djarot melarang acara takbir keliling, Anies-Sandi menjadikan takbir keliling sebagai festival dan wisata religi. Bila Ahok-Djarot menaikan pajak tanah wakaf, Anies-Sandi membebaskan pajak tanah wakaf. Bila Ahok-Djarot melarang acara majelis taklim di balai kelurahan, Anies-Sandi memperbolehkan balai kelurahan sebagai tempat unt peningkatan religiusitas warga dan kerukunan umat. Bila Ahok-Djarot menertibkan Busway, Anies-Sandi menggratiskan pelajar, mahasiswa, guru dan manula naik busway. Dan masih banyak isu lainya. Selamat bekerja.
Oleh: Dendi Susianto,
Direktur Lembaga Konsultan Politik Indonesia (LKPI)
